Pejabat Bali Mulai Akan Diperiksa, Aduan AWK Pungutan Wisatawan Asing Disorot
- account_circle Ray
- calendar_month 4 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR – Dugaan persoalan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali memasuki babak baru. Sejumlah pejabat di Bali dilaporkan akan mulai menjalani pemeriksaan menyusul atensi dari Kejaksaan RI atas rekomendasi yang disampaikan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna.

Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial oleh Arya Wedakarna. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja di Senayan bulan lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengatensi persoalan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang.
Target Rp1 Triliun, Realisasi Rp300 Miliar

Menurut Arya Wedakarna, target penerimaan PWA yang diproyeksikan mencapai Rp1 triliun per tahun disebut meleset jauh. Ia menyebut realisasi penerimaan hanya berada di kisaran Rp300 miliar, sehingga terdapat potensi selisih atau kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp700 miliar per tahun.
“Ini harus diaudit penuh. Jangan sampai ada potensi pelanggaran hukum dan kebocoran anggaran yang merugikan daerah,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana PWA, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan mengelola dana ratusan miliar rupiah tersebut.
Desakan Audit dan Transparansi

Arya Wedakarna juga mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia menilai dana PWA merupakan instrumen penting untuk menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Janji pemeriksaan yang mulai berjalan ini disebut sebagai langkah awal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bali terkait akan diprosesnya pemeriksaan tersebut maupun rincian realisasi penerimaan PWA.
Perkembangan lebih lanjut terkait pemeriksaan dan hasil audit masih menunggu pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.
Editor – Ray

Share your link and rake in rewards—join our affiliate team!
4 Maret 2026 2:17 PM