Breaking News
light_mode

Pejabat Bali Mulai Akan Diperiksa, Aduan AWK Pungutan Wisatawan Asing Disorot

  • account_circle Ray
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dugaan persoalan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali memasuki babak baru. Sejumlah pejabat di Bali dilaporkan akan mulai menjalani pemeriksaan menyusul atensi dari Kejaksaan RI atas rekomendasi yang disampaikan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna.

Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial oleh Arya Wedakarna. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja di Senayan bulan lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengatensi persoalan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang.

Target Rp1 Triliun, Realisasi Rp300 Miliar

Menurut Arya Wedakarna, target penerimaan PWA yang diproyeksikan mencapai Rp1 triliun per tahun disebut meleset jauh. Ia menyebut realisasi penerimaan hanya berada di kisaran Rp300 miliar, sehingga terdapat potensi selisih atau kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp700 miliar per tahun.

“Ini harus diaudit penuh. Jangan sampai ada potensi pelanggaran hukum dan kebocoran anggaran yang merugikan daerah,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana PWA, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan mengelola dana ratusan miliar rupiah tersebut.

Desakan Audit dan Transparansi

Arya Wedakarna juga mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia menilai dana PWA merupakan instrumen penting untuk menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Janji pemeriksaan yang mulai berjalan ini disebut sebagai langkah awal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bali terkait akan diprosesnya pemeriksaan tersebut maupun rincian realisasi penerimaan PWA.

Perkembangan lebih lanjut terkait pemeriksaan dan hasil audit masih menunggu pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (14)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Pers Cabut Sertifikat UKW Oknum Wartawan di Jembrana Usai Terbukti Kasus Pencemaran Nama Baik

    Dewan Pers Cabut Sertifikat UKW Oknum Wartawan di Jembrana Usai Terbukti Kasus Pencemaran Nama Baik

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jembrana – Dewan Pers resmi mencabut status kompetensi wartawan berupa Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atas nama I Putu Suardana, seorang oknum wartawan di Kabupaten Jembrana, Bali. Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Pencabutan tersebut merupakan […]

  • Dinilai Mulai Tumpang Tindih, Langkah Pansus TRAP DPRD Bali Picu Kekhawatiran Disharmoni Pusat-Daerah

    Dinilai Mulai Tumpang Tindih, Langkah Pansus TRAP DPRD Bali Picu Kekhawatiran Disharmoni Pusat-Daerah

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Polemik yang berkembang pasca langkah Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terhadap sejumlah proyek dan kebijakan tata ruang mulai memunculkan kekhawatiran terkait sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sorotan Pansus TRAP yang turut menyentuh isu kawasan hutan dan pemanfaatannya dinilai memicu respons dari pemerintah pusat. Salah […]

  • Ketum PPWI Gelar Pertemuan Silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad

    Ketum PPWI Gelar Pertemuan Silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    Jakarta – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu pagi, 10 Desember 2025. Pertemuan yang berlangsung di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, itu dimulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIB dan […]

  • Resi Agung dari Bali Ziarahi Rumah Kelahiran Bung Karno di Jombang, Penegasan Jejak Sang Proklamator

    Resi Agung dari Bali Ziarahi Rumah Kelahiran Bung Karno di Jombang, Penegasan Jejak Sang Proklamator

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Ray
    • 19Komentar

    JOMBANG, 26 Juni 2025 — Suasana hening menyelimuti sebuah gang kecil di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Di tengah ketenangan itu, satu rumah sederhana tampak istimewa hari itu. Rumah yang diyakini sebagai tempat kelahiran Bung Karno, sang Proklamator Republik Indonesia, kedatangan seorang tokoh spiritual ternama dari Bali: Resi Agung Ida Pandhita Agung Putranata […]

  • Mafia Kepailitan Diduga Menggurita, Kasus Hotel Sing Ken Ken Didorong Naik ke Bareskrim

    Mafia Kepailitan Diduga Menggurita, Kasus Hotel Sing Ken Ken Didorong Naik ke Bareskrim

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR – Desakan untuk membongkar dugaan mafia kepailitan Sing Ken Ken Beach Hotel and Residences kini meledak menjadi tekanan nasional. Kuasa Hukum Kantor Hukum Budi Utomo, Riyanta, SH, kembali mengajukan permohonan resmi agar penyelidikan kasus dugaan pencurian aset dan kejanggalan proses kepailitan hotel tersebut dicabut dari Polda Bali dan langsung diambil alih Bareskrim Polri. Melalui […]

  • Koalisi Bali Bongkar Kejanggalan Tuntutan Tomy Wiria, Sebut Unsur Penghasutan Tak Terbukti

    Koalisi Bali Bongkar Kejanggalan Tuntutan Tomy Wiria, Sebut Unsur Penghasutan Tak Terbukti

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar — Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menilai tuntutan enam bulan penjara terhadap aktivis Bali Tidak Diam, Tomy Priatna Wiria, bertolak belakang dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Tim penasihat hukum bahkan menyebut konstruksi perkara tersebut lemah dan menilai proses hukum terhadap Tomy mengarah pada kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Sikap itu disampaikan Koalisi setelah Tomy […]

expand_less