Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Membangkang Konstitusi, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden

JAKARTA — Polemik mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 memantik perdebatan serius tentang arah reformasi dan batas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka menuding Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan pembangkangan konstitusi, sementara sejumlah aktivis menilai tudingan tersebut berlebihan dan berpotensi membenturkan institusi negara.

Gatot menyatakan Perpol 10/2025 yang mengatur penempatan polisi aktif pada 17 jabatan sipil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 28 ayat (3) yang menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Menurutnya, aturan tersebut juga telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025 serta bertabrakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Putusan MK bukan saran. Itu hukum. Ketika Kapolri berani mengabaikannya, berarti menantang konstitusi secara frontal,” tegas Gatot dalam forum Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diunggah di kanal YouTube Said Didu, Rabu (17/12/2025).

Mantan Panglima TNI itu memperingatkan, penempatan polisi aktif di lembaga strategis seperti BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, hingga BNN berpotensi membentuk “superbodi”, yakni konsentrasi kekuasaan Polri dari sektor keamanan, data, logistik, hingga kebijakan ekonomi.

Gatot menilai kondisi ini dapat menggerus prinsip negara hukum dan checks and balances.

Gatot juga menuding adanya insubordinasi institusional, dengan menyebut tiga indikator utama: pembentukan tim reformasi Polri secara internal meski Presiden telah membentuk tim reformasi sendiri, pernyataan Kapolri yang dinilai meremehkan tim bentukan Presiden, serta penerbitan Perpol 10/2025 yang dianggap bertentangan dengan putusan MK.

Ia bahkan menyebut potensi krisis kedaulatan Presiden jika tidak mengambil langkah tegas.

Aktivis muda berdarah Melanesia Maluku/Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. (Foto: Jaringan PWMOI/daulat.co)

Sebagai respons, aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai pernyataan Gatot cenderung menyudutkan Kapolri dan berpotensi memecah persepsi publik terhadap institusi negara.

Sandri menegaskan Polri tidak memiliki sejarah pembangkangan terhadap Presiden dan tudingan tersebut dinilainya sebagai narasi propaganda.

Sandri juga membantah anggapan bahwa pernyataan Kapolri di Komisi III DPR RI, termasuk frasa “sampai titik darah penghabisan”, merupakan bentuk pembangkangan. Menurutnya, pernyataan itu merupakan ekspresi loyalitas institusional dalam menjalankan perintah dan kebijakan Presiden.

Ia memaparkan sejumlah indikator loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, antara lain dukungan aktif terhadap program prioritas pemerintah. Polri disebut membangun 1.160 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Januari 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta menggelar panen raya jagung serentak sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Kapolri Listyo Sigit.

“Kapolri mampu menerjemahkan kehendak politik Presiden sebagai prajurit yang loyal. Polri selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah,” ujar Sandri di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Sandri menambahkan, pembentukan Tim Transformasi Polri justru dimaksudkan untuk memperkuat agenda reformasi yang diinginkan Presiden, bukan sebagai bentuk pembangkangan. Ia juga menegaskan sikap Polri yang menolak berada di bawah kementerian merupakan upaya menjaga independensi sebagai alat negara, bukan pelemahan otoritas Presiden.

Polemik ini memperlihatkan tarik-menarik tafsir antara kekhawatiran atas perluasan kewenangan Polri dan klaim loyalitas institusi terhadap kepala negara. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi Presiden terkait tuntutan pembatalan Perpol 10/2025, sementara perdebatan publik mengenai batas kekuasaan dan reformasi Polri terus menguat.

Editor – Ray