Breaking News
light_mode

Gaji DPR Usai “Dipangkas” Masih Rp65,5 Juta, 35 Kali Lipat UMR

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Pemangkasan tunjangan anggota DPR ternyata tak mengurangi manisnya pundi-pundi wakil rakyat. Meski tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan resmi dihapus dan sejumlah pos lain disebut dipangkas, take home pay anggota DPR tetap mencapai Rp65,5 juta per bulan.

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025).

Namun hasil perhitungan dokumen resmi menunjukkan pemangkasan itu tak berdampak signifikan. Setelah pajak, anggota DPR masih membawa pulang gaji bersih Rp65.595.730.

Rincian Pendapatan DPR

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950

Tak home pay: Rp 65.595.730.

 

Kontras dengan Rakyat

Angka Rp65,5 juta per bulan setara lebih dari 35 kali lipat UMR DKI Jakarta yang pada 2025 sebesar Rp4,9 juta. Jika dibandingkan dengan gaji guru PNS golongan IIIA yang rata-rata berkisar Rp3,2 juta–Rp4,5 juta, pendapatan legislator Senayan masih nyaris 15–20 kali lipat lebih besar.

Dengan kata lain, satu bulan gaji bersih anggota DPR sama dengan setara upah tahunan buruh pabrik atau pekerja ritel.

 

Efisiensi yang Sekadar Kosmetik?

Pemangkasan tunjangan semula digadang-gadang sebagai wujud solidaritas DPR terhadap rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Namun kenyataannya, publik menilai langkah itu sekadar kosmetik politik.

Alih-alih berhemat, angka Rp65,5 juta menunjukkan betapa nyamannya posisi finansial wakil rakyat, sementara jutaan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. (Tim)

 

Dikutip dari editor.id

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (5)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aturan WhatsApp Call Dinilai Mundur dan Komersial

    Aturan WhatsApp Call Dinilai Mundur dan Komersial

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    JAKARTA – Wacana pengaturan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi seperti WhatsApp oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memantik kontroversi di ruang publik. Rencana ini disebut-sebut demi keadilan bagi operator seluler, namun banyak pihak menilai arah kebijakan ini lebih condong pada kepentingan ekonomi semata dibanding kemaslahatan publik. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Komdigi, […]

  • “Negara Seolah Atur Margin Untung Perusahaan,” Ina Liem Bongkar Kejanggalan Kasus Nadiem Chromebook

    “Negara Seolah Atur Margin Untung Perusahaan,” Ina Liem Bongkar Kejanggalan Kasus Nadiem Chromebook

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 9Komentar

    DENPASAR – Komentar pegiat teknologi dan influencer media sosial, Ina Liem, terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook menuai perhatian publik. Ia menilai cara menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap logika bisnis, kepastian hukum, hingga iklim investasi di Indonesia. Menurut Ina Liem, penentuan kerugian negara semestinya menggunakan pendekatan harga pasar dan […]

  • ITLS 2025 Dibuka di Bali, Dorong Pemimpin Baru Pariwisata Global

    ITLS 2025 Dibuka di Bali, Dorong Pemimpin Baru Pariwisata Global

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    BALI, 26 September 2025 – International Tourism Leaders Summit (ITLS) 2025 resmi dibuka di Trans Hotel & Resort Bali, Jumat (26/9). Gelaran yang diinisiasi Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali ini mengangkat tema “The Future of Hospitality & Tourism: Embracing Responsible & Inclusive Growth”, menegaskan pentingnya pariwisata sebagai motor pemulihan ekonomi dunia sekaligus […]

  • ADWITI Resmi Berdiri, Siap Bangun Standarisasi Layanan Dharma Wisata dan Tirta Yatra

    ADWITI Resmi Berdiri, Siap Bangun Standarisasi Layanan Dharma Wisata dan Tirta Yatra

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Ray
    • 7Komentar

    DENPASAR – Pengukuhan Asosiasi Dharma Wisata dan Tirta Yatra Indonesia (ADWITI) telah resmi dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Jl.Letjen S Parman, Renon, Selasa (2/6). Pengukuhan ini pimpin langsung oleh Anggota DPD RI Perwakilan Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedekarna MWS III, SE, M.Si yang akrab disapa AWK, yang juga sebagai […]

  • MoU Fakultas Hukum Unud Bersama KPK Gandeng Pengadilan Negeri Denpasar Rekam Proses Sidang

    MoU Fakultas Hukum Unud Bersama KPK Gandeng Pengadilan Negeri Denpasar Rekam Proses Sidang

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR – Dibawah kepemimpinan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum., gerak langkah kemajuan dunia pendidikan hukum semakin didepan. Akreditasi unggul tidak membuat Prof Gede Arya Sumerta Yasa berdiam diri. Kali ini Fakultas Hukum Unud mengundang Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., selaku ketua Pengadilan Negeri (KPN) Denpasar […]

  • Jangan Lagi Jadikan PBNU Sebagai “Satpam Politik” Pemerintah

    Jangan Lagi Jadikan PBNU Sebagai “Satpam Politik” Pemerintah

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Vaza Fernantha
    • 0Komentar

    Oleh: Saiful Huda Ems. JAKARTA – PBNU itu sebaiknya bersikap kritis pada Pemerintahan Prabowo-Gibran yang tiap hari menjadi bahan pergunjingan masyarakat, karena berbagai kebijakan, program dan kinerja Pemerintah yang dinilai salah. Jangan lagi PBNU perbanyak bicara soal Perang Iran Vs. AS dan Israel, hanya karena Iran saat ini sedang ngetrend, didukung dan digandrungi oleh mayoritas […]

expand_less