Breaking News
light_mode

Gaji DPR Usai “Dipangkas” Masih Rp65,5 Juta, 35 Kali Lipat UMR

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Pemangkasan tunjangan anggota DPR ternyata tak mengurangi manisnya pundi-pundi wakil rakyat. Meski tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan resmi dihapus dan sejumlah pos lain disebut dipangkas, take home pay anggota DPR tetap mencapai Rp65,5 juta per bulan.

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025).

Namun hasil perhitungan dokumen resmi menunjukkan pemangkasan itu tak berdampak signifikan. Setelah pajak, anggota DPR masih membawa pulang gaji bersih Rp65.595.730.

Rincian Pendapatan DPR

Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

Total bruto: Rp 74.210.680

Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950

Tak home pay: Rp 65.595.730.

 

Kontras dengan Rakyat

Angka Rp65,5 juta per bulan setara lebih dari 35 kali lipat UMR DKI Jakarta yang pada 2025 sebesar Rp4,9 juta. Jika dibandingkan dengan gaji guru PNS golongan IIIA yang rata-rata berkisar Rp3,2 juta–Rp4,5 juta, pendapatan legislator Senayan masih nyaris 15–20 kali lipat lebih besar.

Dengan kata lain, satu bulan gaji bersih anggota DPR sama dengan setara upah tahunan buruh pabrik atau pekerja ritel.

 

Efisiensi yang Sekadar Kosmetik?

Pemangkasan tunjangan semula digadang-gadang sebagai wujud solidaritas DPR terhadap rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Namun kenyataannya, publik menilai langkah itu sekadar kosmetik politik.

Alih-alih berhemat, angka Rp65,5 juta menunjukkan betapa nyamannya posisi finansial wakil rakyat, sementara jutaan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. (Tim)

 

Dikutip dari editor.id

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (5)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPK Temukan Potensi Kelebihan Bayar Rp2,69 Miliar dalam Proyek Turyapada Tower

    BPK Temukan Potensi Kelebihan Bayar Rp2,69 Miliar dalam Proyek Turyapada Tower

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Proyek pembangunan Turyapada Tower yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kabupaten Buleleng mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan swakelola jasa Manajemen Konstruksi (MK) yang berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran hingga Rp2,69 […]

  • PMA Operasionalkan Resort Mewah, Izin Hanya Pondok Wisata! Pemerintah Kecolongan

    PMA Operasionalkan Resort Mewah, Izin Hanya Pondok Wisata! Pemerintah Kecolongan

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    GIANYAR — Dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) kembali mencuat di Gianyar. Sebuah resort mewah di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, diduga beroperasi bertahun-tahun menggunakan izin Pondok Wisata, bukan izin Hotel Bintang Empat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian sewa. Berdasarkan dokumen resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1050/B.4/A.9/2014 tertanggal 24 November […]

  • Komisi III Soroti Dugaan “Hibah Membungkam Aparat” dalam RDP Kasus Videografer

    Komisi III Soroti Dugaan “Hibah Membungkam Aparat” dalam RDP Kasus Videografer

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Jakarta — Komisi III DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah mengangkat isu sensitif dalam rapat dengar pendapat (RDP), yakni dugaan praktik pemberian hibah kepada aparat yang berpotensi melemahkan independensi penegakan hukum. Dalam forum tersebut, anggota dewan menyinggung indikasi adanya fasilitas seperti kendaraan dinas dan bentuk hibah lain yang diduga bisa memengaruhi objektivitas aparat dalam […]

  • Atasi Persoalan Sampah, Kebiasaan dan Pola Hidup Masyarakat Jadi Kunci

    Atasi Persoalan Sampah, Kebiasaan dan Pola Hidup Masyarakat Jadi Kunci

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 1Komentar

    Denpasar — Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyampaikan bahwa upaya mengatasi persoalan sampah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kebiasaan, perilaku, dan pola hidup masyarakat. Menurutnya, penanganan sampah akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan menerapkan kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik. “Jika […]

  • Kuasa Hukum PT SUP dan PT MEI Kejaksaan Wajib Eksekusi Vonis 3,5 Tahun Budiman Tiang dan kepemilikan The Umalas Signature Tak Berdasar Hukum

    Kuasa Hukum PT SUP dan PT MEI Kejaksaan Wajib Eksekusi Vonis 3,5 Tahun Budiman Tiang dan kepemilikan The Umalas Signature Tak Berdasar Hukum

    • calendar_month 4 jam yang lalu
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Sengketa hukum terkait kepemilikan dan penguasaan proyek The Umalas Signature (TUS) kembali mencuat setelah Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Budiman Tiang bersalah dalam perkara penggelapan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal 10 Mei 2026, Budiman Tiang dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, menguatkan putusan Pengadilan […]

  • Syukur Mandar: Negara Hukum Bergeser Jadi “Negara Preman” Play Button

    Syukur Mandar: Negara Hukum Bergeser Jadi “Negara Preman”

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    JAKARTA, – Pengamat Kebijakan Publik Dr. Syukur Mandar kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perbincangan di Podcast Madilog yang dipandu sejarawan Indra J. Piliang, Syukur menyampaikan penilaian tajam mengenai kondisi hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam podcast tersebut, Syukur menyebut arah penyelenggaraan negara dinilainya telah mengalami pergeseran yang […]

expand_less