Siswa Tercecer Cara Oknum Pejabat Cari Cuan Lewat Siswa Jalur Titipan, Gung De Sebut Ombudsman Tak Bekerja

DENPASAR – Keperdulian terhadap kualitas pendidikan di Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T. (Gung De) setiap tahun menyoroti celah siswa titipan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Bali.

Tokoh Bali ini sangat getol dalam memperjuangkan keadilan bagi siswa dalam memperoleh pendidikan sesuai prestasi yang didapat, alih – alih menyerahkan bangku pendidikan kepada titipan pejabat yang hutang budi pada calo pemilihnya.

Gung De.

Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST (Gung De) mendatangi Ombudsman Provinsi Bali menanyakan laporannya yang telah lebih dulu dikirim. Dirinya menyebutkan telah menyirimkan bukti 6.000 siswa titipan oknum lengkap dengan nama, alamat, oknum DPRD dan sekolah.

“Mestinya itu dikeluarkan atau dipecat, ” Tegasnya diruang tunggu Ombudsman Bali, Rabu 22 April 2026.

Ia juga menyebutkan bahwa tidak adanya kejelasan yang berarti yang dilakukan oleh oknum pejabat Ombudsman dalam menyikapi hal ini, bahkan dari pejabat sebelumnya yakni Umar Ibnu Alkhatab sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali (10 tahun menjabat) sampai yang saat ini 2026.

Gung De yang juga merupakan sekretaris Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali mencurigai bahwa adanya 1.480 siswa tercecer yang belum diterima di sekolah negeri sekaligus belum terdaftar di sekolah swasta, namun bagi Gung De itu notabene adalah cara gelap titipan oknum pejabat pada tahun ajaran 2026/2027.

“Saya datang ke Ombudsman hari ini untuk melihat laporan – laporan saya yang terdahulu yang akan di tracking katanya. Tapi faktanya dari tahun ke tahun masih saja ada jalur belakang pendidikan di Provinsi Bali ini, ” Ujarnya tegas.

Ia juga menyindir bahwa Ombudsman dibiayai oleh pajak – pajak rakyat kecil bahkan juga membuat posko pengaduan dan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) / Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Posko itu dibentuk untuk mengawasi dugaan maladministrasi, kecurangan, pungutan liar, hingga praktik siswa titipan. Baginya Ombudsman belum bekerja maksimal lantaran masih ada dugaan siswa titipan dari oknum pejabat.

“Saya Sekretaris ARUN DPD Bali ingin mengatakan bahwa kepada ketua umum kami di komisi III untuk turun ke Bali untuk mengecek lembaga – lembaga yang mengawasi kebijakan publik, ” Ujarnya.

Jalur belakang oknum pejabat ini juga dikatakannya menutup akses bagi anak – anak miskin yang giat belajar dalam meraih prestasi yang baik, “Ribuan jatah mereka diambil oleh titipan oknum pejabat dan mereka akan lahir sebagai koruptor karena dimanja oleh cara – cara curang yang tidak masuk akal, ” Tegas Gung De.

Ia juga meminta untuk Kejaksaan, kepolisian, KPK untuk mengambil tindakan tegas demi keberlangsungan pendidikan dan mental anak didik yang kelak menjadi masa depan bangsa.

“Jangan rusak generasi muda dengan cara curang, “tutupnya.

Dewa Ayu Tismayuni selaku Asisten Pemeriksa Ombudsman Bali.

Menemui pihak Ombudsman Bali, Dewa Ayu Tismayuni selaku Asisten Pemeriksa Ombudsman Bali menerangkan bahwa setiap laporan kepada instansi ini diberikan sebuah nomer registrasi pendaftaran yang nantinya dapat pakai untuk mendapatkan keterangan dari pengaduan yang dilakukan.

“Untuk tahun ajaran saat ini ya pak (2026-2027) memang ada pendistribusian siswa yang tidak mendapatkan sekolah oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali, ” Sebutnya.

Dikatakannya siswa tercecer adalah siswa yang sudah mendaftarkan sekolah tetapi tidak mendapatkan sekolah jalur prestasi maupun domisili. Dari sinilah Dinas Pendidikan melihat siswa yang tercecer dan didistribusikan ke sekolah – sekolah yang masih memiliki daya tampung, itu juga dengan persetujuan dari pihak masyarakat sendiri.

“Misal SMAN 11 dan SMAN 12 ditanyakan apakah si anak itu mau bersekolah disitu begitu pak, ” Ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa sekolah – sekolah yang dimaksud dalam perseteruan tadi adalah sekolah – sekolah yang sudah memiliki daya tampung.

Daya tampung ini diartikan adalah bila sudah tidak adanya daya tampung jalur prestasi atau jalur domisili, maka sekolah tersebut sudah tidak memiliki daya tampung lagi untuk mengambil siswa.

Ia juga menyebutkan bahwa selalu membuat laporan tindak lanjut kepada masyarakat terhadap laporan yang diterima selama ini.

“Maka dari itu kami minta nomer registernya, nama dan tanggal berapa laporan itu dibuat agar kami bisa cross check itu, ” Sebutnya.

Editor – Ray