Akad Massal 1.000 UMKM di Bali, Cak Imin Dorong Akses Permodalan dan Perlindungan Pelaku Usaha

BADUNG – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kegiatan Akad Massal 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan yang digelar di Gedung Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Forkopimda Provinsi Bali, serta sejumlah lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Ia meminta perbankan dan lembaga keuangan untuk terus membuka akses permodalan kepada pelaku UMKM, termasuk melalui skema KUR.

“Kita berharap UMKM tetap menjadi tulang punggung dan solusi ekonomi nasional. Karena itu seluruh kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan perbankan harus berkolaborasi penuh agar pelayanan kepada UMKM semakin maksimal,” ujar Muhaimin.

Menurutnya, pelaku UMKM pada dasarnya membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, bukan untuk disalahgunakan. Karena itu, pendekatan pembiayaan harus berbasis data dan fakta di lapangan.

Muhaimin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

“Kita mengajak UMKM terus menjaga kualitas produk dan jasa kreatifnya agar pasar tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Selain itu, ia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM melalui penguatan riset serta inovasi berbasis perguruan tinggi.

“UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi harus tumbuh dengan kemampuan riset. Perguruan tinggi diharapkan membuka akses riset yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menelusuri langkah sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan UMKM menjadi penopang utama transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang saat ini dijalankan Pemerintah Provinsi Bali.

“Bali saat ini sedang melaksanakan transformasi lewat Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama ekonomi Bali. Kami berkomitmen membangun Bali yang kuat secara ekonomi, berdikari, serta berbasis pada kearifan lokal dan sumber daya manusia Bali itu sendiri,” ujar Giri Prasta.
Ia menegaskan UMKM tidak hanya berfungsi menggerakkan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kreativitas masyarakat Bali.

“Kita ingin UMKM Bali naik kelas. Mereka bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kreativitas Bali,” tegasnya.

Giri Prasta memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,58 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan sektor riil dan lahirnya wirausaha baru di Bali.

Ia juga mengungkapkan realisasi penyaluran KUR di Bali pada 2025 mencapai 134.549 penerima, sementara pengajuan hak kekayaan intelektual (HAKI) tercatat sebanyak 43.520 permohonan.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah terus mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.

“Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut program Sapa UMKM menjadi bentuk pendekatan langsung pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

“Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Risa Damanik, menjelaskan kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 terkait pengentasan kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan KUR, serta pemanfaatan HAKI sebagai alternatif agunan usaha.

Editor – Ray