Realitas Pahit Kolonisasi Mental, Lima Penyebab Jatuhnya Rupiah

Ichsanuddin Noorsy

JAKARTA — Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan semata-mata dipengaruhi faktor pasar dan kondisi global, melainkan akibat persoalan struktural yang telah lama mengakar dalam sistem ekonomi Indonesia.

Dalam tulisannya bertajuk “Realitas Pahit Kolonisasi Mental, Lima Penyebab Jatuhnya Rupiah”, Ichsanuddin mengulas perjalanan rupiah sejak dilepas ke mekanisme pasar bebas melalui sistem free floating exchange rate pada 14 Agustus 1997. Menurutnya, sejak saat itu rupiah tunduk pada hukum permintaan dan penawaran pasar global.

Ia mengingatkan bahwa krisis moneter 1997/1998 dipicu oleh tingginya utang luar negeri swasta dalam dolar AS, lemahnya pengawasan perbankan, serta maraknya aksi spekulasi mata uang. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidaksesuaian likuiditas perbankan dan jatuh tempo kewajiban pembayaran utang.

“Para pemilik bank saat itu bahkan ikut berspekulasi dengan membeli dolar menggunakan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia,” tulisnya.

Situasi itu, lanjut Ichsanuddin, kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang ditandai munculnya social distrust, social disorder, dan social disobedient di tengah masyarakat.

Ia menilai kondisi saat ini memang tidak sepenuhnya sama dengan krisis 1998, namun sejumlah indikator menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi Indonesia masih tinggi. Mengacu pada World Risk Index 2025, Indonesia disebut memiliki skor kerentanan sebesar 39,8 dan berada di posisi ketiga negara dengan tingkat risiko tertinggi.

Dalam perspektif fungsional, Ichsanuddin menilai ekonomi Indonesia kini berada dalam fase survival mode. Menurutnya, ruang gerak otoritas fiskal dan moneter semakin terbatas akibat tekanan impor energi dan bahan baku, inflasi dorongan biaya (cost push inflation), dominasi oligarki bisnis, serta gejolak geopolitik global.

Ia juga menyoroti kondisi perbankan yang lebih memilih membeli surat utang negara dibanding menyalurkan kredit ke sektor riil. Di sisi lain, daya beli masyarakat dinilai terus melemah akibat tingginya biaya hidup dan tidak efektifnya distribusi belanja fiskal.

Dalam aspek struktural, Ichsanuddin menilai ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri, impor, serta dominasi dolar AS membuat rupiah sangat bergantung pada kondisi eksternal.

Menurutnya, meskipun pemerintah mendorong hilirisasi, penggunaan local currency settlement, dan bergabung dengan BRICS, kebijakan ekonomi nasional tetap berada dalam bayang-bayang dominasi dolar AS dan sistem keuangan global.

Ia menyebut sejak “Nixon Shock” pada 15 Agustus 1971, ketika Amerika Serikat melepas standar emas dolar AS, banyak negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Namun Indonesia dinilai justru semakin nyaman bergantung pada sistem tersebut.

Ichsanuddin kemudian memaparkan lima faktor utama yang disebut menjadi penyebab jatuhnya rupiah, yakni:

1. Patuh pada sistem ekonomi Barat atau Konsensus Washington.
2. Tunduk pada kebijakan dan regulasi IMF serta Bank Dunia.
3. Mengikuti standarisasi Barat seperti pemeringkatan utang oleh Moody’s, S&P, dan Fitch.
4. Menggunakan ukuran akuntabilitas yang divalidasi lembaga internasional.

Menjadikan reputasi internasional sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi.
Ia menilai kebijakan menaikkan suku bunga demi mengikuti langkah bank sentral Amerika Serikat (The Fed) justru menjadi bentuk pengabdian pada stabilitas moneter global yang berdampak buruk bagi sektor riil dalam negeri.

“Rakyat kecil akhirnya menjadi korban, sementara otoritas lebih khawatir pada sentimen pasar global dibanding penderitaan rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Ichsanuddin juga menyebut intervensi yang dilakukan Bank Indonesia saat ini hanya bersifat paliatif atau sekadar meredakan tekanan sementara. Menurutnya, tanpa perubahan mendasar terhadap struktur ekonomi dan kebijakan nasional, Indonesia akan tetap berada pada posisi sebagai rule taker dalam sistem ekonomi global.

Ia menegaskan jalan keluar sebenarnya ada, namun sangat bergantung pada keberanian pemimpin dan perubahan sistem ekonomi nasional.

“Dengan aktor-aktor negara dan sistem seperti saat ini, rakyat Indonesia sedang bermimpi di siang hari untuk terbebas dari kolonisasi berkemasan kemajuan,” pungkasnya.

Editor – Ray