Breaking News
light_mode

BI Checking Resmi Diganti! Begini Cara Cek Daftar Pinjaman Lewat SLIK OJK Secara Online

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA — Pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi dilakukan lewat BI Checking milik Bank Indonesia (BI). Layanan ini resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berganti nama menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Kini, masyarakat bisa dengan mudah mengecek status pinjaman atau riwayat kreditnya secara online melalui situs resmi idebku.ojk.go.id. Layanan ini sudah terintegrasi dengan kantor pusat dan regional OJK di seluruh Indonesia, sehingga bisa diakses kapan saja lewat HP maupun laptop.

Dalam sistem SLIK, seluruh jenis pinjaman akan tercatat — mulai dari kredit kendaraan, KPR, kartu kredit, kredit modal kerja, investasi, hingga pinjaman tanpa agunan.

OJK juga tetap menggunakan sistem penilaian seperti di BI Checking sebelumnya, yaitu:

1. Lancar,

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK),

3. Tidak Lancar,

4. Diragukan, dan

5. Macet.

Jika seseorang masuk kategori kredit macet (gagal bayar lebih dari 180 hari), maka otomatis diblacklist dan sulit mengajukan pinjaman baru.

Bagi yang ingin melakukan pengecekan, berikut langkah mudah daftar SLIK OJK lewat situs idebku.ojk.go.id:

1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id dan pilih menu Pendaftaran.

2. Isi data awal, seperti jenis debitur, kewarganegaraan, dan nomor identitas. Jika kuota antrean habis, coba beberapa saat lagi.

3. Lengkapi data diri, termasuk nama, alamat, email, dan nomor handphone.

4. Unggah foto identitas dan foto diri, pastikan ukuran maksimal 4 MB.

5. Kirim permohonan, lalu tunggu konfirmasi melalui email dari OJK.

OJK akan memproses permohonan paling lambat satu hari kerja setelah pendaftaran berhasil. Status permohonan juga bisa dipantau langsung lewat menu Status Layanan di situs yang sama.

Dengan sistem baru ini, masyarakat kini bisa mengecek skor kredit pribadi tanpa perlu datang ke kantor OJK, cukup dari rumah dalam hitungan menit. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (16)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepengurusan Baru PAMKI Bali Dikukuhkan, Peran Penting Penjaga Bali dari Penyakit Infeksi

    Kepengurusan Baru PAMKI Bali Dikukuhkan, Peran Penting Penjaga Bali dari Penyakit Infeksi

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 47Komentar

    DENPASAR – Dalam acara Pelantikan Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) Cabang Bali Masa Bakti 2025 -2028, mengesahkan Dr. dr. I Wayan Agus Gede Manik Saputra, M.Ked.Klin., Sp.MK., masa bakti 2025 – 2028, yang menggantikan Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK(K)., masa bakti 2022-2025, pada Denpasar, 13 Desember 2025. Dalam sambutannya […]

  • China Temukan “Energi Abadi” dari Thorium, Indonesia Diam-Diam Punya Cadangan Raksasa!

    China Temukan “Energi Abadi” dari Thorium, Indonesia Diam-Diam Punya Cadangan Raksasa!

    • calendar_month Minggu, 13 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 12Komentar

    DENPASAR – Dunia energi global tengah diguncang oleh pengumuman mengejutkan dari China: negara tersebut baru saja menemukan cadangan thorium dalam jumlah besar — bahan bakar nuklir alternatif yang diyakini mampu menyuplai energi bersih selama 60.000 tahun! Thorium disebut-sebut sebagai game-changer dalam krisis energi dunia. Berbeda dengan uranium yang selama ini jadi andalan reaktor nuklir, thorium […]

  • Ombudsman Soroti 652 Aduan THR Belum Tuntas, Minta Pengawasan 2026 Diperkuat

    Ombudsman Soroti 652 Aduan THR Belum Tuntas, Minta Pengawasan 2026 Diperkuat

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    JAKARTA – Ombudsman RI menilai pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja swasta belum berjalan optimal. Dalam kurun 2023 hingga 2025, tercatat 652 laporan dugaan maladministrasi distribusi THR yang belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius menjelang pembayaran THR 2026. Ia meminta […]

  • Taruhan Mati PM Jepang! Pemilu Dipercepat, Pajak Makanan Dipangkas, Negeri Sakura Masuk Mode Krisis Politik

    Taruhan Mati PM Jepang! Pemilu Dipercepat, Pajak Makanan Dipangkas, Negeri Sakura Masuk Mode Krisis Politik

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    JEPANG – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi menarik tuas paling berisiko dalam karier politiknya dengan mengumumkan pemilu sela yang akan digelar bulan depan, sebuah langkah drastis yang menempatkan masa depan pemerintahannya di tangan pemilih. Dalam pernyataan terbuka yang jarang dilakukan seorang kepala pemerintahan Jepang, Takaichi menegaskan dirinya siap jatuh bangun bersama hasil pemungutan suara. […]

  • Event Lari IHGMA 2025 Jadi Katalis Wisata Desa Sulangai

    Event Lari IHGMA 2025 Jadi Katalis Wisata Desa Sulangai

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    BADUNG — Kolaborasi Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) dan Desa Sulangai adakan IHGMA RUN 2025 dengan melibatkan 1.770 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini dibuka oleh Perbekel Desa Sulangai, Nyoman Sunarta, yang menyambut hangat ribuan pelari sambil mengajak mereka menikmati keindahan alam dan keramahan warganya yang digelar di Desa Wisata Sulangai, Petang, […]

  • Ketika Adat Dijadikan Alat Tagih Utang, Menggugat Arah Baru LPD di Bali

    Ketika Adat Dijadikan Alat Tagih Utang, Menggugat Arah Baru LPD di Bali

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    Ketika persoalan kredit dibawa ke ranah pararem dan sanksi adat, muncul pertanyaan mendasar: apakah adat sedang melindungi krama, atau justru dijadikan instrumen untuk memperkuat mekanisme penagihan? DENPASAR – Ketika sebuah sistem keuangan modern diberi nama adat, apakah otomatis berubah menjadi hukum adat? Pertanyaan itulah yang patut diajukan di tengah wacana menjadikan Labda Pacingkreman Desa (LPD) […]

expand_less