Warga Wajib Ada Rekening! Pemerintah Siapkan BRI dan BSI Terintegrasi Dukcapil dan QRIS

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema penyediaan rekening bagi masyarakat Indonesia melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rekening tersebut diproyeksikan menjadi salah satu sarana penyaluran berbagai program pemerintah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Rencana itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Integrasi Data Dukcapil hingga Sistem Pembayaran QRIS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan tersebut salah satunya menyangkut kepemilikan rekening oleh masyarakat Indonesia.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Menurut pemerintah, capaian tersebut menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup luas. Namun, peningkatan literasi tetap diperlukan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut secara optimal.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Data kependudukan yang digunakan akan mengacu pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data tersebut selanjutnya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Selain integrasi data kependudukan dan sistem pembayaran, pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai gateway system dalam ekosistem pembayaran digital.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” kata Airlangga.

Skema tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan rekening. Pemerintah juga merancang rekening tersebut sebagai salah satu jalur penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Airlangga.

Pemerintah berharap integrasi rekening perbankan, data kependudukan, dan sistem pembayaran digital dapat membuat penyaluran program pemerintah lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga mendorong agar akses tersebut diikuti kemampuan memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.

Koordinasi dengan lembaga dan otoritas terkait akan dilakukan untuk menyiapkan mekanisme penyediaan rekening, pemadanan data kependudukan, serta integrasi sistem pembayaran digital.

Rencana tersebut menempatkan rekening perbankan bukan hanya sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendukung penyaluran program pemerintah.

Editor – Ray