Kuota Internet Tak Bisa Lagi Hangus Sembarangan, Operator Dilarang Tarik Biaya Tambahan

Jakarta — Kebiasaan kuota internet yang tersisa lalu hilang ketika masa aktif paket berakhir kini mendapat perlindungan lebih kuat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memperketat kewajiban operator seluler untuk melindungi sisa kuota yang telah dibayar pelanggan.

Ketentuan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan operator tidak boleh menghilangkan sisa kuota pelanggan secara sepihak. Operator juga dilarang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan atau menggunakan kuota yang sebelumnya sudah dibeli.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” tegas Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8/2026).

Penerbitan surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan dan mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif serta dapat digunakan.

MK tidak secara otomatis menghapus seluruh sistem paket internet berbatas waktu. Putusan tersebut menekankan kewajiban operator untuk menyediakan pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa kuota konsumen.

Bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme akumulasi atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun skema lain yang memberikan perlindungan yang proporsional kepada pelanggan.

Operator Wajib Beri Pilihan, Bukan Semua Paket Harus Rollover

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa substansi putusan MK bukan berarti seluruh paket internet yang tersedia harus otomatis menggunakan mekanisme rollover.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan bahwa operator tetap dapat menawarkan paket reguler berdurasi tertentu, selama tersedia pula pilihan produk yang memberikan mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota.

“Yang menjadi kata kunci dalam putusan MK adalah kewajiban menyediakan pilihan produk. Jadi masyarakat memiliki pilihan antara produk yang berbatas waktu dan produk yang menggunakan mekanisme rollover,” ujar Marwan.

ATSI sebelumnya juga menyampaikan bahwa operator seluler besar telah memiliki produk dengan fitur akumulasi kuota. Artinya, mekanisme rollover bukan sepenuhnya konsep baru dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Namun, pemerintah melihat masih diperlukan penguatan kepatuhan dan perlindungan konsumen. Meutya mengatakan surat edaran diterbitkan karena implementasi putusan MK oleh operator belum mencapai kepatuhan penuh.

“Karena itu kami mengeluarkan SE dengan nomor 4 tahun 2026 isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Melalui aturan baru tersebut, posisi pelanggan menjadi lebih kuat ketika masih memiliki kuota yang belum terpakai. Operator tidak hanya dituntut menyediakan pilihan layanan, tetapi juga memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota.

Komdigi juga menetapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Operator diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah dan selanjutnya memberikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat, kebijakan ini menjadi perubahan penting dalam pola layanan internet seluler. Kuota yang telah dibeli tidak lagi semata-mata dipandang sebagai manfaat yang dapat hilang begitu masa aktif berakhir, melainkan sebagai hak konsumen yang harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, industri telekomunikasi masih menghadapi pekerjaan lanjutan berupa penyesuaian regulasi sektoral agar implementasi putusan MK dan kebijakan pemerintah memiliki landasan aturan yang semakin kuat.

Dengan diterbitkannya SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah kini menempatkan perlindungan sisa kuota sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten oleh seluruh operator dan mudah dipahami pelanggan.

Editor – Ray