Breaking News
light_mode

Kapolri Akui Pernah Ditawari Jadi Menteri Kepolisian, Tegas Menolak demi Jaga Marwah Polri

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap pengakuan mengejutkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI terkait wacana reposisi kelembagaan Polri. Di hadapan para anggota dewan, Listyo Sigit menyatakan dirinya sempat mendapat tawaran personal untuk mengisi jabatan Menteri Kepolisian apabila Polri ditempatkan di bawah struktur kementerian.

Pengakuan tersebut disampaikan Kapolri saat membahas isu strategis mengenai arah kelembagaan Polri ke depan. Ia menegaskan tawaran itu datang secara langsung, namun ditolaknya tanpa ragu. Bagi Listyo Sigit, menjaga marwah, independensi, dan integritas institusi Polri jauh lebih penting dibandingkan kepentingan jabatan politik personal.

Kapolri bahkan menyampaikan sikap ekstrem sebagai bentuk penegasan komitmennya. Ia menyatakan lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya, bahkan menjadi petani, daripada menerima posisi Menteri Kepolisian yang dinilainya berpotensi melemahkan institusi Polri.

Menurut Listyo Sigit, pembentukan kementerian khusus kepolisian justru membuka ruang lahirnya fenomena “matahari kembar”, yakni tumpang tindih kewenangan antara Kapolri dan menteri. Kondisi tersebut dinilai berisiko menciptakan konflik otoritas, memperpanjang birokrasi, serta menghambat kecepatan pengambilan keputusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan format ideal sesuai semangat reformasi. Struktur tersebut memungkinkan Polri bertindak cepat, responsif, dan akuntabel tanpa terhambat rantai komando birokratis.

Dalam forum DPR itu, Kapolri menekankan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian tidak hanya berpotensi melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga bisa berdampak pada efektivitas pemerintahan dan posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pernyataan Listyo Sigit mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI, yang tengah mengkaji berbagai pandangan terkait penguatan kelembagaan Polri. Isu reposisi Polri sendiri kembali mencuat seiring dinamika politik dan wacana reformasi sektor keamanan.

Sikap tegas Kapolri tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pimpinan tertinggi Polri berkomitmen menjaga profesionalisme dan independensi institusi dari intervensi politik praktis, sekaligus mempertahankan peran Polri sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (9)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sampah! Sampah! Oh Sampah!  Drama Kebijakan Setengah Matang, Publik Jadi Korban

    Sampah! Sampah! Oh Sampah! Drama Kebijakan Setengah Matang, Publik Jadi Korban

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 15Komentar

    DENPASAR – Kelucuan Pemerintah Provinsi Bali melalui Wayan Koster yang memastikan TPA Suwung harus resmi ditutup pada 23 Desember 2025, yang dengan tegasnya mengatakan, “Nggak, nggak, tetap tanggal 23 (Desember). Saya sudah putuskan, tetap tanggal 23,” kata Koster seusai menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025) di Balai […]

  • I Made “Ariel” Suardana Nahkodai PERADI SAI Denpasar, Jahmada Girsang Soroti Penguatan Hak Imunitas Advokat dalam KUHAP Baru

    I Made “Ariel” Suardana Nahkodai PERADI SAI Denpasar, Jahmada Girsang Soroti Penguatan Hak Imunitas Advokat dalam KUHAP Baru

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 15Komentar

    DENPASAR – Musyawarah Cabang (Muscab) II Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) Denpasar menetapkan I Made Ariel Suardana, S.H., M.H. (IMAS) sebagai Ketua DPC PERADI SAI Denpasar masa bakti 2026–2030. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Organisasi sekaligus Anggota Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI SAI, Jahmada Girsang, S.H., M.H., CLA., C.Med., menegaskan […]

  • Drone! Aset Strategis Peperangan Modern, Indonesia Wajib Kembangkan Karya Anak Bangsa

    Drone! Aset Strategis Peperangan Modern, Indonesia Wajib Kembangkan Karya Anak Bangsa

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Jakarta, 7 Juli 2025 – Di tengah dinamika perang modern yang tak lepas dari penggunaan roket, rudal pertahanan dan serangan, kapal perang hingga jet tempur, kehadiran drone menjadi elemen penting dalam sistem pertahanan negara. Sebagai alat tempur yang ekonomis, fleksibel, dan mampu menjangkau wilayah luas, drone menjadi kebutuhan strategis, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia. […]

  • Bambang Widjojanto Awasi Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Uji Wajah Penegakan Hukum

    Bambang Widjojanto Awasi Praperadilan Kakanwil BPN Bali, Uji Wajah Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Ray
    • 14Komentar

    DENPASAR — Sidang praperadilan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging A. PTNH., S.H., kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (30/1/2026). Perkara ini menyita perhatian publik karena dinilai menyentuh jantung persoalan kepastian hukum dalam penanganan sengketa pertanahan, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Sidang tersebut turut dipantau langsung […]

  • Kuasa Hukum Harmaini Hasibuan Yakin Praperadilan I Made Daging Ditolak, Penahanan Dinilai Sah

    Kuasa Hukum Harmaini Hasibuan Yakin Praperadilan I Made Daging Ditolak, Penahanan Dinilai Sah

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Bidkum Polda Bali menilai penetapan tersangka dan penahanan mantan Kakanwil BPN Bali telah sesuai prosedur hukum. Putusan praperadilan dijadwalkan Selasa (13/10/2026). DENPASAR – Praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Bali, I Made Daging, terkait kasus dugaan pemalsuan surat dan pertanahan memasuki tahap kesimpulan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin […]

  • Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Jembrana, Kadis PUPR Tegaskan Pembangunan SPBU Sesuai RTRW

    Kasus Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Jembrana, Kadis PUPR Tegaskan Pembangunan SPBU Sesuai RTRW

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    JEMBRANA – Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret jurnalis I Putu Suardana kembali digelar di Pengadilan Negeri Negara, Kamis (2/10/2025) sore. Agenda sidang kali ini menghadirkan tiga orang saksi, salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Jembrana, I Wayan Sudiartha. Dalam keterangannya, Sudiartha menegaskan pembangunan SPBU […]

expand_less