Rocky Gerung Sentil Kabinet Bayangan, Anti Koperasi Berarti Pro Kapitalis dan Oligarki

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik keras terhadap pihak yang disebutnya sebagai “bocil-bocil” di Kabinet Bayangan. Rocky menilai kritik terhadap koperasi semestinya dibangun di atas pemahaman sejarah dan tawaran gagasan ekonomi yang jelas, bukan sekadar penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam Discourse Forum Reform Syndicate bertajuk “Menegakkan Ekonomi Konstitusi: Agenda Strategis Mewujudkan Kemerdekaan Ekonomi Rakyat Indonesia” di Lume Café, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Gibran Rakabuming saat mengunjungi kediaman Rocky Gerung

Dalam forum tersebut, Rocky menyoroti perdebatan mengenai koperasi, termasuk anggapan bahwa koperasi hanya dapat lahir dari kelompok masyarakat kecil dan harus dibangun sepenuhnya dari bawah.

Menurut Rocky, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan sejarah perkembangan koperasi dunia. Ia mencontohkan Robert Owen, tokoh yang dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan koperasi, yang justru berasal dari kalangan pemilik modal dan dunia industri Inggris.

“Robert Owen itu bukan guru. Dia itu pemilik kapital di Manchester. Dia orang paling kaya di Inggris. Yang bikin koperasi itu orang paling kaya di Inggris,” kata Rocky.

Rocky menjelaskan, Owen merupakan pemilik pabrik dan industri yang kemudian memilih mengambil risiko untuk meninggalkan pola kapitalisme yang dinilainya eksploitatif. Dari pengalaman tersebut, Owen mengembangkan gagasan mengenai kehidupan pekerja yang lebih setara serta model ekonomi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk membangun kemandirian.

Karena itu, Rocky menilai sejarah koperasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai gerakan ekonomi yang selalu muncul secara spontan dari kelompok masyarakat paling bawah.

“Dia itu bocil-bocil mengkritik koperasi, dia enggak ngerti bahkan sejarah. Robert Owen itu pemilik pabrik, pemilik industri, kapital dunia. Tapi dia mengambil risiko untuk menghilangkan sifat rakusnya. Lalu dia bikin koperasi,” ujar Rocky.

Rocky Tantang Kabinet Bayangan Tawarkan Alternatif Ekonomi

Rocky kemudian mengaitkan perdebatan koperasi dengan keberadaan Kabinet Bayangan yang dibentuk kelompok masyarakat sipil sebagai wadah pengawasan sekaligus penyusun alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, sebuah kabinet bayangan seharusnya tidak berhenti sebagai kelompok yang mengkritik pemerintah. Jika diposisikan sebagai alternatif, kelompok tersebut juga harus mampu menjelaskan kebijakan berbeda yang akan ditempuh apabila suatu saat dipercaya menjalankan pemerintahan.

Ia menilai kritik terhadap koperasi maupun sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), semestinya disertai argumentasi mengenai model ekonomi yang ditawarkan sebagai pengganti.

“Kalau kabinet bayangan anti koperasi, anti Prabowonomics, anti sosialisme Prabowo, maka kabinet bayangan sebenarnya bilang, kami pro kapitalis. Kami pro oligarki,” kata Rocky.

Rocky bahkan meminta pihak yang berada di balik kebijakan ekonomi Kabinet Bayangan menjelaskan posisi ideologis dan ekonomi mereka secara terbuka.

“Coba tanya kepada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan, lu anti koperasi, lu anti MBG, berarti lu pro kapitalis, lu pro individualis,” ujarnya.

Perdebatan itu muncul di tengah forum yang memang membahas arah ekonomi konstitusi dan relevansinya terhadap berbagai program pemerintah. Reform Syndicate menilai kebijakan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), MBG, pembangunan kampung nelayan hingga hilirisasi sumber daya alam perlu diuji berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rocky juga mengingatkan bahwa gagasan koperasi memiliki keterkaitan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap pekerja. Dalam pandangannya, pengalaman Robert Owen menunjukkan bahwa perubahan menuju relasi ekonomi yang lebih setara bahkan dapat muncul dari kalangan pemilik modal yang bersedia mengoreksi praktik eksploitatif.

Sementara itu, Kabinet Bayangan dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil dan diperkenalkan kepada publik pada 17 Juli 2026. Kelompok tersebut menyatakan dirinya sebagai platform pengawasan terhadap pemerintahan sekaligus penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bukan pemerintahan tandingan.

Akademisi dan pakar hukum tata negara Feri Amsari menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam struktur tersebut, sementara Ahmad Jilul Qur’ani Farid dipercaya sebagai Sekretaris Kabinet. Untuk sektor ekonomi, Media Wahyudi Askar ditunjuk sebagai Menteri Perekonomian dan Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran.

Pembentukan Kabinet Bayangan disebut dilatarbelakangi kekhawatiran melemahnya mekanisme checks and balances setelah sebagian besar kekuatan politik berada dalam barisan pendukung pemerintah. Feri menegaskan kelompok tersebut bekerja secara sukarela, nonpartisan, dan berorientasi pada pengawasan serta penyusunan alternatif kebijakan.

Di sisi lain, perdebatan mengenai koperasi dan MBG menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang arah ekonomi pemerintahan Prabowo. Reform Syndicate menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kemampuan kebijakan tersebut meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kritik Rocky pun menempatkan Kabinet Bayangan pada tantangan yang lebih substantif: bukan sekadar mengoreksi kebijakan pemerintah, tetapi juga menunjukkan model ekonomi alternatif yang dianggap lebih mampu menjawab persoalan rakyat.

Editor – Ray