Breaking News
light_mode

Bayang-Bayang Sri Lanka di Rel Cepat Jakarta–Bandung, Peringatan Mahfud MD tentang Korupsi Geopolitik

  • account_circle Ray
  • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Ketika kereta cepat melesat di antara Jakarta dan Bandung, menyimbolkan kemajuan dan ambisi besar infrastruktur Indonesia, ada suara yang muncul mengingatkan,

“Jangan sampai laju pembangunan menjadi gerbong yang mengantarkan kedaulatan ke tangan asing”

Suara itu datang bungkusan penjelasan Mahfud MD. Lewat kanal YouTube Terus Terang, mantan Menko Polhukam itu menyingkap dugaan serius, bahwa proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) tidak sekadar bermasalah secara teknis, tetapi bisa menjadi bom waktu geopolitik.

Mahfud menyoroti adanya ketidakjelasan pembayaran utang proyek yang nilainya mencapai miliaran dolar AS. Ia menyebut, di balik penundaan pembayaran itu, bisa saja tersembunyi trik politik licik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu sekaligus membuka celah tekanan dari Tiongkok.

“Kalau pemerintah tidak mampu bayar, maka Tiongkok bisa meminta kompensasi lain. Kita harus belajar dari Sri Lanka,” ujarnya tegas.

Pernyataan itu membuat publik terhenyak. Sri Lanka, negeri di Asia Selatan yang dulu digadang-gadang sebagai contoh sukses kerja sama infrastruktur dengan Tiongkok, kini kehilangan kendali atas Pelabuhan Hambantota, yang diserahkan ke perusahaan Tiongkok selama 99 tahun akibat kegagalan membayar utang proyek. Dalam diplomasi yang disebut banyak pakar sebagai debt trap, Tiongkok memanfaatkan utang besar untuk menanamkan pengaruh strategis di negara-negara mitra. Kini, pelabuhan itu dikuasai Beijing, dan Sri Lanka menanggung beban ekonomi serta politik yang mendalam.

Bagi Mahfud, pola serupa bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak segera menata ulang tata kelola utang luar negeri, khususnya proyek-proyek strategis yang menggunakan pinjaman bilateral. Ia bahkan menyinggung, bisa saja wilayah Natuna Utara, kawasan strategis yang berbatasan dengan Laut China Selatan dan sering jadi ajang ketegangan, dimasukkan secara halus dalam skenario tekanan jika Indonesia gagal memenuhi komitmen finansialnya. Tentu itu dapat diartikan sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan bukan sekedar soal ekonomi.

Isyarat itu bukan tanpa dasar. Sejumlah laporan publik menunjukkan bahwa proyek KCIC sejak awal mengalami pembengkakan biaya dan perubahan skema pembiayaan. Semula dijanjikan tanpa jaminan pemerintah, namun kemudian muncul intervensi fiskal dan keterlibatan BUMN yang menimbulkan beban baru.

Para pengamat menyebut, di sinilah ruang gelap yang memungkinkan permainan politik dan bisnis berlangsung.

Begitu negara terjebak dalam skema utang yang rumit, maka negosiasi tak lagi berada di meja ekonomi, melainkan di meja geopolitik.

Pelabuhan di Srilangka yang diambil alih oleh China.

Dalam sejarah kerja sama global, tidak sedikit negara yang akhirnya harus menyerahkan aset strategis akibat gagal bayar pinjaman. Selain Sri Lanka, kasus serupa juga pernah menghantui Zambia, Kenya, dan Pakistan, semuanya terkait proyek infrastruktur berbiaya besar dengan kreditur utama dari Beijing. Polanya mirip, proyek dimulai dengan euforia pembangunan, diikuti pembengkakan biaya, lalu berakhir dengan kehilangan kendali atas aset nasional.

Indonesia kini menghadapi risiko yang sama, terlebih bila penundaan pembayaran proyek kereta cepat benar-benar disengaja untuk kepentingan tertentu. Mahfud menyebutnya sebagai bentuk “korupsi geopolitik”

Istilah baru yang menggambarkan kolusi antara kekuasaan dan kepentingan asing di bawah topeng pembangunan. Kalau utang dijadikan alat untuk memperdagangkan wilayah, itu pengkhianatan terhadap konstitusi.

Kementerian Keuangan dan lembaga terkait hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi atas tudingan tersebut. Namun, tekanan publik semakin kuat agar dilakukan audit menyeluruh dan keterbukaan dokumen kontrak proyek KCIC, termasuk klausul yang mengatur penalti, bunga, dan konsekuensi jika terjadi gagal bayar. Transparansi menjadi kunci agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan Sri Lanka.

Di tengah gegap gempita promosi proyek kereta cepat sebagai simbol kemajuan, peringatan Mahfud MD terdengar seperti rem darurat. Ia tidak menolak pembangunan, tetapi mengingatkan bahwa setiap proyek strategis harus menegakkan prinsip kedaulatan, bukan justru menggadaikannya. “Negara boleh berutang, tapi tidak boleh bertekuk lutut,” ujarnya.

Kini publik menanti langkah nyata pemerintah: apakah akan menjawab tudingan dengan keterbukaan, atau membiarkan spekulasi terus bergulir di rel panjang ketidakpastian. Sebab sejarah telah mengajarkan, seperti di Hambantota, Sri Lanka, bahwa kompromi terhadap utang bisa berakhir dengan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kemerdekaan menentukan nasib sendiri. (Ray)

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (509)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu Purbaya Ungkap Anggaran Fantastis Rp148 Triliun untuk Pembelian Jet Tempur China

    Menkeu Purbaya Ungkap Anggaran Fantastis Rp148 Triliun untuk Pembelian Jet Tempur China

    • calendar_month Minggu, 19 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran besar untuk rencana pembelian jet tempur buatan China, dengan nilai mencapai USD 9 miliar atau sekitar Rp148 triliun. Anggaran tersebut, kata Purbaya, merupakan bagian dari strategi modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat […]

  • Finlandia Olah Minyak Goreng Bekas Jadi Diesel Terbarukan

    Finlandia Olah Minyak Goreng Bekas Jadi Diesel Terbarukan

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR – Finlandia kembali menunjukkan komitmennya terhadap inovasi ramah lingkungan dengan mengolah minyak goreng bekas menjadi diesel terbarukan. Limbah minyak dari rumah tangga, restoran, dan industri makanan dikumpulkan secara terorganisir untuk kemudian diproses menjadi bahan bakar alternatif bagi kendaraan bermotor. Program ini dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni pengelolaan sampah dan kebutuhan energi. Minyak […]

  • Satu Tahun Mahyeldi–Vasko! Stabilitas Terjaga di Tengah Bencana, Sumbar Siap Bertransformasi

    Satu Tahun Mahyeldi–Vasko! Stabilitas Terjaga di Tengah Bencana, Sumbar Siap Bertransformasi

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Vine
    • 2Komentar

    PADANG – Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy, berlangsung dalam situasi yang tidak ringan. Rentetan bencana alam sejak 2024 hingga 2025 menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun di tengah tekanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya menjaga stabilitas sosial-ekonomi […]

  • Jejak Kelam Opium di Denpasar Tahun 1920, Antara Legalisasi dan Kerusakan Sosial

    Jejak Kelam Opium di Denpasar Tahun 1920, Antara Legalisasi dan Kerusakan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar – Sebuah potret lawas dari tahun 1920 mengungkap sisi lain kehidupan masyarakat Bali pada masa kolonial. Dalam foto arsip milik Leiden University tersebut, tampak aktivitas mengisap opium atau yang dikenal dengan istilah “madat”, yang kala itu menjadi bagian dari keseharian sebagian masyarakat. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, konsumsi opium tidak hanya terjadi […]

  • Tokoh Papua Kecam Klaim Sepihak Benny Wenda sebagai “Presiden West Papua”

    Tokoh Papua Kecam Klaim Sepihak Benny Wenda sebagai “Presiden West Papua”

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    JAYAWIJAYA — Klaim sepihak yang kembali diumumkan oleh Benny Wenda sebagai “Presiden West Papua” memicu gelombang penolakan dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat Papua. Pernyataan tersebut dinilai tidak mewakili kehendak warga dan justru dianggap sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Tanah Papua. Sejumlah tokoh adat, pemuka agama, hingga masyarakat menilai langkah Benny […]

  • Tiga Anggota “Gacor Laut” Ditemukan Selamat Usai Menyelam, Bawa Pulang Tangkapan Melimpah

    Tiga Anggota “Gacor Laut” Ditemukan Selamat Usai Menyelam, Bawa Pulang Tangkapan Melimpah

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 1Komentar

    ROTE NDAO, 14 September 2025 — Warga Dusun Fau, Desa Persiapan Fiafangga, Kecamatan Rote Barat Daya, sempat dibuat cemas setelah tiga anggota kelompok penyelam tradisional “Gacor Laut” dilaporkan menghilang di perairan Pulau Meting Loku, tepat di belakang Pangkalan Angkatan Laut Deranitan. Kekhawatiran muncul lantaran hingga beberapa jam mereka tidak kunjung kembali ke daratan, sementara kondisi […]

expand_less