Bayang-Bayang Sri Lanka di Rel Cepat Jakarta–Bandung, Peringatan Mahfud MD tentang Korupsi Geopolitik

DENPASAR – Ketika kereta cepat melesat di antara Jakarta dan Bandung, menyimbolkan kemajuan dan ambisi besar infrastruktur Indonesia, ada suara yang muncul mengingatkan,

“Jangan sampai laju pembangunan menjadi gerbong yang mengantarkan kedaulatan ke tangan asing”

Suara itu datang bungkusan penjelasan Mahfud MD. Lewat kanal YouTube Terus Terang, mantan Menko Polhukam itu menyingkap dugaan serius, bahwa proyek kereta cepat Indonesia–China (KCIC) tidak sekadar bermasalah secara teknis, tetapi bisa menjadi bom waktu geopolitik.

Mahfud menyoroti adanya ketidakjelasan pembayaran utang proyek yang nilainya mencapai miliaran dolar AS. Ia menyebut, di balik penundaan pembayaran itu, bisa saja tersembunyi trik politik licik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu sekaligus membuka celah tekanan dari Tiongkok.

“Kalau pemerintah tidak mampu bayar, maka Tiongkok bisa meminta kompensasi lain. Kita harus belajar dari Sri Lanka,” ujarnya tegas.

Pernyataan itu membuat publik terhenyak. Sri Lanka, negeri di Asia Selatan yang dulu digadang-gadang sebagai contoh sukses kerja sama infrastruktur dengan Tiongkok, kini kehilangan kendali atas Pelabuhan Hambantota, yang diserahkan ke perusahaan Tiongkok selama 99 tahun akibat kegagalan membayar utang proyek. Dalam diplomasi yang disebut banyak pakar sebagai debt trap, Tiongkok memanfaatkan utang besar untuk menanamkan pengaruh strategis di negara-negara mitra. Kini, pelabuhan itu dikuasai Beijing, dan Sri Lanka menanggung beban ekonomi serta politik yang mendalam.

Bagi Mahfud, pola serupa bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak segera menata ulang tata kelola utang luar negeri, khususnya proyek-proyek strategis yang menggunakan pinjaman bilateral. Ia bahkan menyinggung, bisa saja wilayah Natuna Utara, kawasan strategis yang berbatasan dengan Laut China Selatan dan sering jadi ajang ketegangan, dimasukkan secara halus dalam skenario tekanan jika Indonesia gagal memenuhi komitmen finansialnya. Tentu itu dapat diartikan sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan bukan sekedar soal ekonomi.

Isyarat itu bukan tanpa dasar. Sejumlah laporan publik menunjukkan bahwa proyek KCIC sejak awal mengalami pembengkakan biaya dan perubahan skema pembiayaan. Semula dijanjikan tanpa jaminan pemerintah, namun kemudian muncul intervensi fiskal dan keterlibatan BUMN yang menimbulkan beban baru.

Para pengamat menyebut, di sinilah ruang gelap yang memungkinkan permainan politik dan bisnis berlangsung.

Begitu negara terjebak dalam skema utang yang rumit, maka negosiasi tak lagi berada di meja ekonomi, melainkan di meja geopolitik.

Pelabuhan di Srilangka yang diambil alih oleh China.

Dalam sejarah kerja sama global, tidak sedikit negara yang akhirnya harus menyerahkan aset strategis akibat gagal bayar pinjaman. Selain Sri Lanka, kasus serupa juga pernah menghantui Zambia, Kenya, dan Pakistan, semuanya terkait proyek infrastruktur berbiaya besar dengan kreditur utama dari Beijing. Polanya mirip, proyek dimulai dengan euforia pembangunan, diikuti pembengkakan biaya, lalu berakhir dengan kehilangan kendali atas aset nasional.

Indonesia kini menghadapi risiko yang sama, terlebih bila penundaan pembayaran proyek kereta cepat benar-benar disengaja untuk kepentingan tertentu. Mahfud menyebutnya sebagai bentuk “korupsi geopolitik”

Istilah baru yang menggambarkan kolusi antara kekuasaan dan kepentingan asing di bawah topeng pembangunan. Kalau utang dijadikan alat untuk memperdagangkan wilayah, itu pengkhianatan terhadap konstitusi.

Kementerian Keuangan dan lembaga terkait hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi atas tudingan tersebut. Namun, tekanan publik semakin kuat agar dilakukan audit menyeluruh dan keterbukaan dokumen kontrak proyek KCIC, termasuk klausul yang mengatur penalti, bunga, dan konsekuensi jika terjadi gagal bayar. Transparansi menjadi kunci agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan Sri Lanka.

Di tengah gegap gempita promosi proyek kereta cepat sebagai simbol kemajuan, peringatan Mahfud MD terdengar seperti rem darurat. Ia tidak menolak pembangunan, tetapi mengingatkan bahwa setiap proyek strategis harus menegakkan prinsip kedaulatan, bukan justru menggadaikannya. “Negara boleh berutang, tapi tidak boleh bertekuk lutut,” ujarnya.

Kini publik menanti langkah nyata pemerintah: apakah akan menjawab tudingan dengan keterbukaan, atau membiarkan spekulasi terus bergulir di rel panjang ketidakpastian. Sebab sejarah telah mengajarkan, seperti di Hambantota, Sri Lanka, bahwa kompromi terhadap utang bisa berakhir dengan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kemerdekaan menentukan nasib sendiri. (Ray)