Breaking News
light_mode

Indonesia Dibilang Makmur, Anak Kecil Masih Tidur di Jalan! Slogan Belaka?

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Di tengah gaung Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, pemandangan anak kecil yang masih tidur di jalan menjadi tamparan bahwa kesejahteraan belum dirasakan semua warga.

DENPASAR — Slogan tentang Indonesia yang makmur kembali menggema setiap momentum perayaan kemerdekaan.

Namun, di balik pidato, spanduk, dan seremoni kebangsaan, masih ada pemandangan yang menyisakan pertanyaan besar: bagaimana mungkin Indonesia disebut makmur jika masih ada anak-anak yang harus menghabiskan malam di jalan?

Pemandangan anak kecil tidur di trotoar, emperan toko, ruang publik, maupun sudut-sudut jalan bukan sekadar persoalan pemandangan kota. Kondisi tersebut menjadi cermin persoalan sosial yang jauh lebih dalam, mulai dari kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, persoalan keluarga, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kajian mengenai anak jalanan menunjukkan bahwa sebagian anak menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, mengemis, mengamen, atau bertahan hidup. Bahkan, ada yang menjadikan ruang publik sebagai tempat beristirahat dan tidur.

Ironisnya, kondisi tersebut berlangsung ketika narasi tentang kesejahteraan masyarakat terus dikedepankan.
Indonesia pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema itu semestinya tidak berhenti sebagai rangkaian kata dalam baliho, pidato pejabat, maupun seremoni tahunan.

Sebab, ukuran kemakmuran bukan hanya gedung tinggi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau ramainya pusat perbelanjaan.

Kemakmuran juga seharusnya terlihat dari kemampuan negara memastikan anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan.

Ketika seorang anak masih tidur di jalan, publik berhak bertanya apakah pembangunan benar-benar telah menjangkau kelompok paling rentan.

Persoalan anak jalanan bukan fenomena baru. Berbagai kajian dan pemberitaan sebelumnya juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong anak berada di jalan.

Anak-anak dalam kondisi tersebut bahkan rentan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan menghadapi berbagai bentuk eksploitasi.

Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menertibkan mereka dari jalan.

Jika anak-anak hanya dipindahkan dari satu sudut kota ke sudut lainnya tanpa menyentuh akar persoalan, maka masalah yang sama akan terus berulang.

Negara membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pendataan, perlindungan anak, intervensi keluarga, akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Di titik inilah slogan “Indonesia makmur” seharusnya diuji.

Kemakmuran tidak boleh hanya menjadi kalimat indah yang muncul setiap Agustus. Kemakmuran harus bisa dirasakan oleh mereka yang paling lemah dan paling mudah terpinggirkan.

Anak yang tidur di jalan tidak membutuhkan slogan. Mereka membutuhkan tempat yang aman untuk tidur, makanan, pendidikan, perlindungan, dan masa depan.

Jika kebutuhan paling dasar itu saja belum terpenuhi, maka pertanyaan tentang makna kemakmuran Indonesia bukanlah sebuah sindiran berlebihan. Justru menjadi pertanyaan yang layak dijawab secara serius oleh negara.

Sebab, sebuah bangsa tidak hanya dinilai dari seberapa megah pembangunan yang berhasil didirikan, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan anak-anak yang tidak memiliki tempat untuk pulang.

Dan selama masih ada anak kecil yang menjadikan jalan sebagai tempat tidur, kata “makmur” tidak boleh sekadar menjadi slogan.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

  • vnokvipbank

    The transaction speed here is impressive. I was worried about the deposits but everything went through in seconds. Very professional setup. Highly recommend vnokvipbank.

    Balas4 September 2026 1:46 PM

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jangan Peras Tenaga Lansia! ARUN Bali Tegaskan Pemerintah Perhatikan Lansia

    Jangan Peras Tenaga Lansia! ARUN Bali Tegaskan Pemerintah Perhatikan Lansia

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    DENPASAR – Organisasi Masyarakat (Ormas) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali lakukan Kunjungan Sosial ke Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Wana Seraya sambil membagikan sembako bagi 37 lansia yang dirawat di panti tersebut, Denpasar, Minggu (9/11/2025). Panti ini merupakan tempat perawatan bagi lanjut usia yang membutuhkan perawatan kesehatan dan perawatan jangka panjang, jadi berbeda dengan […]

  • DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 16Komentar

    DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group. Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. […]

  • Pemerintah Berlakukan WFA Saat Lebaran 2026, Upaya Redam Kepadatan Mudik dan Balik

    Pemerintah Berlakukan WFA Saat Lebaran 2026, Upaya Redam Kepadatan Mudik dan Balik

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) pada periode Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk membantu mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat saat arus mudik dan arus balik, tanpa menghambat produktivitas kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, skema WFA diterapkan pada 16–17 Maret 2026 bertepatan dengan puncak arus […]

  • Pemerintah RI Gagal Menangani? WNI Terlantar di Kamboja Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Sistematis

    Pemerintah RI Gagal Menangani? WNI Terlantar di Kamboja Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Sistematis

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 26Komentar

    KAMBOJA – Harapan untuk memperbaiki nasib di luar negeri berubah menjadi tragedi kemanusiaan bagi sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Iming-iming gaji tinggi justru menjerumuskan mereka ke dalam dugaan praktik perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi sebagai operator judi online dan penipuan daring lintas negara. Berdasarkan keterangan kontributor media di lapangan, Selasa (24/3/2026), para […]

  • I Made Daging Ditahan 20 Hari, Terseret Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Pura Dalem Balangan

    I Made Daging Ditahan 20 Hari, Terseret Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Pura Dalem Balangan

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Ray
    • 5Komentar

    Mantan Kakanwil BPN Bali diperiksa sebagai tersangka sebelum ditahan di Rutan Polda Bali. Penyidik menyita puluhan dokumen dan memeriksa 31 saksi serta delapan ahli. DENPASAR – Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, resmi ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali selama 20 hari. Penahanan dilakukan setelah […]

  • Apresiasi Pengaduan ke Dewan Pers, SMSI Bali: Sengketa Pers Harus Lewat Mekanisme yang Benar

    Apresiasi Pengaduan ke Dewan Pers, SMSI Bali: Sengketa Pers Harus Lewat Mekanisme yang Benar

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 5841Komentar

    DENPASAR – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Odja, mengapresiasi langkah Ipda Haris Budiyono yang melaporkan dua media siber ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang dinilai merugikan dirinya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penyelesaian sengketa pers yang tepat dan sesuai regulasi. Emanuel, yang akrab disapa Edo, menegaskan bahwa setiap pihak yang merasa […]

expand_less