Breaking News
light_mode

Seruan Keadilan dari Nusantara, Ketua Umum PDKN Apresiasi Pidato Wilson Lalengke di PBB

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pidato Wilson Lalengke, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia asal Indonesia, yang disampaikan dalam Konferensi Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 8–10 Oktober 2025.

Dalam pernyataan yang dikirimkan pada hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, Dr. Rahman menilai pidato Lalengke memiliki bobot esensial yang menggugah sekaligus menggugat PBB agar segera mengambil langkah konkret terhadap situasi kemanusiaan di Kamp Tindouf, Aljazair – wilayah yang telah lama menjadi sorotan dunia atas dugaan pelanggaran hukum dan HAM oleh kelompok separatis Front Polisario.

Sebagaimana diketahui bahwa Wilson Lalengke baru-baru ini menghadiri konferensi penting yang dilaksanakan oleh Komite Keempat (Fourth Committee) PBB di Markas Besar PBB di New York City dan menyampaikan pidatonya pada hari pertama konferensi, yakni Rabu, 8 Oktober 2025. Dalam pidato yang disampaikan berbahasa Inggris dengan alokasi waktu tiga menit yang disediakan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu menyoroti perihal kontrol penuh dan otoriter yang dilakukan oleh Front Polisario terhadap para pengungsi di Kamp Tindouf.

Ia mengungkapkan adanya praktik intimidasi, penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum, hingga penghilangan paksa (extrajudicial execution) terhadap individu yang berusaha melarikan diri dari kamp, sebagaimana dikutipnya dari laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. “According to United Nations Human Rights Council reports, there have been numerous of extrajudicial execution, arbitrary detentions, and torture in Tindouf camps.” Demikian Wilson Lalengke dalam pidatonya.

Kamp Pengungsi Tindouf berada di wilayah gurun Sahara di dalam territorial Aljazair, yang terisolasi dengan kondisi alam ekstrem dihuni oleh tidak kurang dari 170.000 pengungsi etnis Sahrawi yang merupakan penduduk asli wilayah Sahara Maroko. Fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan sangat terbatas, diperparah oleh minimnya akses terhadap bantuan internasional.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDKN, Dr. Rahman menyatakan bahwa Wilson Lalengke telah menggulirkan tantangan moral bagi lembaga dunia tersebut. “Wilson Lalengke telah menggelindingkan sebuah tantangan moral dan politik bagi PBB. Pidatonya bukan sekadar retorika, melainkan panggilan nurani untuk menyudahi pelanggaran HAM yang telah berlangsung terlalu lama. Kami di PDKN mendukung penuh seruan ini sebagai bagian dari perjuangan global untuk keadilan dan kemanusiaan,” jelas pria yang menjabat sebagai Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly itu.

Menurut Dr. Rahman, pelbagai sorotan itu memaknai bahwa Wilson Lalengke ingin menggugah maupun menggugat PBB agar tidak saja UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengambil peran bantuan kemanusiaan untuk pengungsi. Juga, agar tidak saja MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) dalam peran politik dan penjaga stabilitas dan keamanan dalam penyelesaian konflik antara Maroko dengan Aljazair yang selama ini mendukung Polisario.

“Tetapi yang utama dan urgensif saat ini dalam perspektif Lalengke adalah: Untuk keadilan dan kemanusiaan semesta (universum), PBB perlu mengintervensi Kamp Tindouf untuk penyudahi tindakan pelanggaran hukum dan HAM oleh Front Polisario yang telah berlangsung nyaris setengah abad atau lima dekade sejak 1970-an,” beber Dr. Rahman Sabon Nama.

Tokoh nasional yang pernah mengikuti Human Values Education di Institute of Sathya School Thailand tersebut menyimpulkan bahwa Wilson Lalengke, melalui kesempatan langka untuk tampil di forum internasional ini, mendorong PBB untuk tidak hanya berperan sebagai penjaga perdamaian dan penengah politik melalui MINURSO, serta sebagai penyedia bantuan kemanusiaan melalui UNHCR. Namun, PBB juga harus mengambil peran utama dalam penegakan hukum dan perlindungan atas hak asasi manusia di Kamp-kamp Tindouf maupun belahan dunia lain.

Pidato Wilson Lalengke mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan di Indonesia, termasuk dari tokoh-tokoh politik dan aktivis HAM. Kehadirannya di forum internasional dianggap sebagai representasi suara rakyat Indonesia dalam isu-isu global yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. (TIM/Red)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (7)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koster Gandeng KSAD dan Investor, PSEL Pesanggaran Dipacu Jadi Solusi Krisis Sampah Bali

    Koster Gandeng KSAD dan Investor, PSEL Pesanggaran Dipacu Jadi Solusi Krisis Sampah Bali

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali mulai mempercepat realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Pesanggaran, Denpasar Selatan. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, turun langsung meninjau lokasi pembangunan proyek strategis tersebut. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan pembangunan sekaligus mempercepat tahapan realisasi proyek […]

  • ARUN DPD Bali Turun Bersama Gubernur dalam Gerakan Bali Bersih, Dukung Imbauan Presiden Prabowo

    ARUN DPD Bali Turun Bersama Gubernur dalam Gerakan Bali Bersih, Dukung Imbauan Presiden Prabowo

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bali Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) ambil bagian dalam kegiatan bersih pantai di Pantai Padanggalak, Kesiman, Denpasar, Minggu (1/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Bali Bersih yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), TNI, Kepolisian, siswa sekolah, hingga desa adat, bersama Pemerintah Provinsi Bali. Aksi […]

  • Ironi Jeruk RI! Produksi Melimpah, Impor Tembus 208 Ribu Ton

    Ironi Jeruk RI! Produksi Melimpah, Impor Tembus 208 Ribu Ton

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    Produksi Jeruk Indonesia Naik, tetapi Impor Masih Mendominasi dan Ekspor Tertinggal Jauh DENPASAR – Indonesia kembali mencatatkan peningkatan produksi jeruk pada 2025. Namun di balik capaian tersebut, neraca perdagangan komoditas hortikultura ini masih menyisakan ironi. Meski menjadi salah satu produsen jeruk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia justru masih sangat bergantung pada pasokan jeruk dari luar […]

  • Penjelasan Suwirta Dinilai Makin Tegaskan Kesalahan, Pengamat Gusti Putu Artha Beri Kritik Telak

    Penjelasan Suwirta Dinilai Makin Tegaskan Kesalahan, Pengamat Gusti Putu Artha Beri Kritik Telak

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 18Komentar

    KLUNGKUNG — Pernyataan mantan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengenai polemik proyek lift kaca Pantai Kelingking justru dinilai membuka ruang lebih besar atas dugaan kelalaian kewenangan. Pengamat sosial politik, I Gusti Putu Artha, SP, M.Si., menegaskan bahwa klarifikasi Suwirta bukan meredam kritik, tetapi makin memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan perizinan pada masa […]

  • Ironi di Balik Aksi Siswa, Refleksi Kasus ‘Nge-Prank’ Stone Cruiser di Rote Ndao

    Ironi di Balik Aksi Siswa, Refleksi Kasus ‘Nge-Prank’ Stone Cruiser di Rote Ndao

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 6Komentar

    Rote Ndao, – Di balik riuhnya pemberitaan mengenai sejumlah siswa SMK Negeri 1 Lobalain yang diduga terlibat dalam pencurian alat Stone Cruiser milik PT Mojo Wijaya Karya (MWK), tersimpan sebuah ironi yang patut direnungkan. Kejadian di Desa Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ini bukan sekadar aksi kenakalan remaja biasa, melainkan cermin dari permasalahan yang […]

  • Komisi III DPR, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat “Perampokan” oleh Aparat Korup

    Komisi III DPR, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat “Perampokan” oleh Aparat Korup

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    JAKARTA – Komisi III DPR RI menegaskan tidak menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, DPR mengingatkan agar regulasi tersebut tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang justru berpotensi merugikan masyarakat dan melahirkan praktik koruptif baru. Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat kerja Komisi III DPR […]

expand_less