Gelombang Kemarahan Publik dan Bayangan Kudeta Sipil-Militer di September

DENPASAR – Terkadang saat didera sakit fisik, justru di sisi lain seseorang bisa menemukan kekuatan. Saya menguatkan naluri insting lewat bacaan situasi gerakan TSM The Gank of Oslo – September Bergejolak: rancangan kudeta sipil terhadap militer yang “sipilis.”

Pak Prabowo, tenanglah. Saya (Blimbing Sayur alias Samsul) sudah hadir di sini dengan bendera One Piece.

Berita Tempo (30/8/2025) berjudul “Kemarahan Publik terhadap Kekuasaan” menyebutkan bahwa memang “sang mantan-lah yang mengorkestrasi demo.” Aksi tersebut disetting sejak 25 Agustus 2025.

Analisis ala aktivis pengangguran yang tengah beristirahat karena kanker menyerangnya menyebut, ada tiga klaster isu yang mengemuka dalam aksi:

1. Kemarahan masyarakat terhadap ucapan kasar pejabat DPR (seperti “tolol” dan lainnya).

2. Desakan agar presiden membubarkan DPR.

3. Tuntutan mengadili Jokowi dan keluarganya.

Namun, dari pengamatan saya pribadi, isu pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menguat di tengah teriakan aksi.

“Mantan” yang dimaksud tampaknya merujuk pada “raja Jawa” (Solo). Dugaan itu mencuat karena analisis terhadap sejumlah akun media sosial tertentu yang pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong narasi sejuk dan damai, kini justru bersalin rupa menjadi “kompor.”

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono (29/8/2025) menuding adanya pihak asing di balik demo. Menurutnya, pihak asing itu memiliki kaki tangan di dalam negeri, tetapi mereka tidak sadar sedang diperalat. “Asing-asing” yang dimaksud, katanya, adalah kelompok non-negara yang berisi George Soros, George Tenet, David Rockefeller, hingga Bloomberg. “Baca sendiri lah, kaum kapitalis,” ujarnya.

Senada, mantan binaan CIA sekaligus eks Wakil Menteri Luar Negeri/Dubes Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal, meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 3 September mendatang. Alasannya, “mengingat situasi panas yang masih bergolak, hati rakyat yang sedang pedih dan gelisah.” Kunjungan itu sedianya untuk menghadiri undangan parade militer. Selain itu, pada 9–30 September 2025 akan berlangsung Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) di New York, dan Presiden dijadwalkan berpidato pada 23 September 2025.

September menjadi bulan yang padat dengan agenda luar negeri. Jika presiden bepergian, Gibran-lah yang memimpin sementara.

Dari sejumlah sumber saya di media dan politik nasional, demo Agustus hanyalah pemanasan yang akan diikuti rangkaian kejutan lain, berpuncak ketika tongkat estafet kepemimpinan ada di tangan Gibran. Aksi massa diperkirakan meningkat eskalasinya, diiringi desakan mengadili Jokowi, keluarga, dan kroninya, serta semakin menebalnya kemuakan publik terhadap institusi hukum tertentu.

Saya menilai tidak ada faktor tunggal. Kemarahan massa adalah sesuatu yang kompleks: aktor, emosi, lingkungan sosial, momentum, pemicu, dan faktor-faktor lain saling berkaitan. Dari pengamatan saya di media sosial, banyak Gen Z yang ikut aksi dengan beragam alasan, termasuk sekadar ingin memaki pemerintah. Itu wajar. Bukankah kemuakan terhadap pejabat tidak harus selalu diekspresikan dengan bahasa akademis?

Rakyat jijik melihat Sahroni yang pongah menyebut rakyat tolol, Eko Patrio yang garing berjoget, Mulan yang sibuk swafoto tanpa arah, Uya yang sok artis, hingga Saras yang belagu menceramahi anak muda tentang wirausaha padahal dirinya hidup dari uang negara.

Rakyat muak melihat poster pejabat penuh polesan, tangan menangkup di dada, disertai caption (dibantu AI) agar tampak intelek dan merakyat. Padahal banyak rakyat hidup susah. Mereka geram karena uang pajak hasil peras keringat justru dipakai membiayai gaya hidup mewah pejabat yang tinggal di rumah Rp32 miliar dan naik Porsche Rp14 miliar. Rakyat marah melihat ojol tewas dilindas kendaraan Brimob!

Di mata rakyat, kekuasaan tidak benar-benar mendengar jeritan kesusahan hidup. Permintaan maaf penguasa sekadar basa-basi untuk meredakan tensi kemarahan. Pelukan pejabat tidak hangat. Kata-kata manis hanya supaya terlihat populis di depan kamera. Ungkapan belasungkawa kering tanpa makna.

Ini bukan sekadar debat logis, tapi suasana batin massa. Soal rasa keadilan. Apa pun analisisnya, yang jelas “trust” rakyat pada pejabat sudah merosot.

Massa tidak menyukai Anda, sekeras apa pun pencitraan dilakukan. Bahkan pemecatan pejabat tertentu belum tentu memulihkan kepercayaan masyarakat. Apalagi jika sekadar rotasi jabatan seperti dilakukan Partai Nasdem terhadap Roni.

Menurut saya, dalang semua ini adalah kesombongan dan ketidakadilan penguasa. Saya berharap presiden saat ini tidak mewarisi kesombongan dan ketidakadilan “raja Jawa” serta kaki tangannya.

Sekali lagi, saya mengajak sahabat-sahabat yang masih waras dan berniat cerdas untuk mewaspadai gelombang gerakan yang diciptakan dan bisa bermuara di akhir September. Ibarat kudeta Gestok di era baru, berbalik arah ketika sipil-militer mengkudeta presiden militer yang sipilis menjelang HUT TNI.

Ini hanyalah dugaan seorang yang dulu pernah ikut beramai-ramai berdemo. Semoga bermanfaat.

— Man Tayax

Redaksi tidak merubah karya tulis penulis, hanya mengkoreksi ejaan, kelengkapan huruf dan kosa kata sesuai EYD.