Anggaran MBG Kembali Dipangkas, Purbaya Bidik di Bawah Rp200 Triliun

Efisiensi dan pemanfaatan teknologi dinilai bisa menekan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara Kemenkeu memperketat pengawasan hingga tingkat SPPG.

JAKARTA – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berpeluang dipangkas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan anggaran program tersebut masih dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Menurut dia, anggaran MBG sebelumnya telah mengalami beberapa kali penyesuaian.

Semula, anggaran MBG ditetapkan sekitar Rp330 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, nilainya turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian kembali menyusut ke kisaran Rp240 triliun.

Namun, setelah melakukan pembicaraan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, Purbaya melihat masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih besar.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp260-an triliun, terus menjadi Rp240-an triliun. Tapi saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an triliun,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menyinggung anggaran MBG yang disiapkan pemerintah untuk 2027. Pemerintah sebelumnya mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut. Meski demikian, angka itu menurutnya masih berpotensi ditekan melalui penerapan teknologi dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya.

Upaya efisiensi tersebut tidak hanya menyasar besaran anggaran, tetapi juga tata kelola pelaksanaan MBG. Kementerian Keuangan turut menempatkan pegawainya di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan dilakukan secara bergilir pada masing-masing SPPG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif sekaligus memperbaiki kinerja program.

“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ujar Purbaya.

Dengan demikian, pemerintah kini menghadapi dua agenda sekaligus, yakni mempertahankan pelaksanaan program MBG dan menekan biaya penyelenggaraannya.

Teknologi, efisiensi tata kelola, serta pengawasan langsung di daerah menjadi instrumen yang dipertimbangkan untuk mencapai target tersebut.

Untuk anggaran MBG 2027, sekitar 97 persen dialokasikan untuk kebutuhan program makan, sementara sekitar 3 persen digunakan untuk operasional BGN. Komponen operasional tersebut antara lain mencakup pengawasan, monitoring, serta kebutuhan pegawai, termasuk kepala SPPG.

Editor – Ray