BEM UI Gebrak Jakarta, Tuntut Hentikan “Penjajahan” atas Rakyat

BEM UI menggelar aksi di Bundaran HI, Selasa, 18 Agustus 2026, dengan delapan tuntutan, termasuk evaluasi PSN, penghentian MBG dan KDMP, serta penolakan intervensi TNI-Polri di ruang sipil.

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali turun ke jalan. Selasa, 18 Agustus 2026, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dengan membawa delapan tuntutan yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tersebut mengusung kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu isu utama yang dibawa mahasiswa adalah tuntutan untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri”.

University students participate in a protest against government policies, including measures to address rupiah depreciation, the free meals program, and rising fuel prices for 92-octane gasoline, in Jakarta, Indonesia, on June 12, 2026. (Photo by Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images)

BEM UI juga mendesak pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), dan menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores.

Di bidang kebijakan pembangunan dan program pemerintah, mahasiswa kembali meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dievaluasi. Mereka juga mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kritik terhadap TNI-Polri di Ruang Sipil

Tuntutan lainnya menyasar keterlibatan aparat keamanan dalam ruang sipil. BEM UI meminta pemerintahan Prabowo menghentikan tindakan yang mereka nilai represif serta intervensi TNI dan Polri dalam kehidupan sipil.

Mahasiswa menilai ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dijamin. Karena itu, isu mengenai peran aparat menjadi salah satu bagian penting dalam aksi tersebut.

BEM UI juga mengkritik seremoni peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Bagi mahasiswa, perayaan kemerdekaan tidak cukup hanya ditandai dengan seremoni, tetapi juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap kondisi rakyat dan tata kelola negara.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” kata Yatalathof Imawan kepada media, Senin (17/8).

Pernah Dihadang Aparat

Aksi 18 Agustus 2026 bukan pertama kalinya BEM UI menyampaikan kritik melalui demonstrasi. Sekitar dua bulan sebelumnya, pada 12 Juni 2026, massa BEM UI juga menggelar aksi di Jakarta.

Saat itu, perjalanan mahasiswa menuju Bundaran HI sempat diadang aparat TNI dan kepolisian. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang kritik mahasiswa terhadap keterlibatan aparat dalam pengamanan aksi sipil.

Pada periode yang sama, aksi mahasiswa juga berlangsung di sejumlah kota dengan membawa berbagai isu, antara lain penolakan terhadap program MBG, KDMP, serta kekhawatiran terhadap menguatnya peran militer di ranah sipil.

BEM UI kini kembali membawa sejumlah isu tersebut ke jalan. Evaluasi PSN, penghentian MBG dan KDMP, pemberantasan KKN, persoalan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga tuntutan penetapan status bencana nasional menjadi bagian dari delapan tuntutan yang mereka sampaikan.

Aksi tersebut sekaligus menjadi momentum mahasiswa untuk kembali mempertanyakan arah kebijakan pemerintah di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Editor – Ray