Breaking News
light_mode

Polemik UNHI, Dewa Putu Sudarsana: Abaikan Arahan Sabha Pandita Sama dengan Alpaka Guru

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Polemik proses pemilihan Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar kini menjadi perhatian serius kalangan umat dan tokoh Hindu. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan Hindu, Dewa Putu Sudarsana, yang menegaskan bahwa arahan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) wajib dihormati dan dilaksanakan.

Menurut Dewa Sudarsana, dalam konteks ajaran Hindu, sikap mengabaikan nasehat atau arahan para Pandita sama dengan tindakan alpaka guru — yaitu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban menghormati guru rohani.

“Dalam dunia pendidikan Hindu, PHDI menempati posisi tertinggi sebagai Dharma Adyaksa. Jika sabda atau arahan Sabha Pandita tidak dilaksanakan, itu sama saja durhaka terhadap guru. Karena Pandita itu telah ‘memargian loka pala’, menjalankan kewajiban suci untuk memberi nasehat,” ujarnya.

Ia menekankan, sabda dari Sabha Pandita harus dipandang sebagai suara suci, atau Suara Tuhan, yang lahir dari kesadaran spiritual para Pandita.

“Apapun jabatannya, apapun titelnya, arahan dari Sabha Pandita wajib hukumnya untuk didengar dan dilaksanakan,” tegasnya.

Menyoroti dinamika pemilihan rektor UNHI, Dewa Putu Sudarsana juga menilai bahwa adanya penolakan terhadap rektor aktif oleh panitia seleksi (pansel) maupun menolak pertimbangan dari PHDI menjadi tanda krisis moral dan arah kepemimpinan yang perlu dievaluasi.

“Seorang rektor yang menyerahkan tongkat estafet seharusnya meninggalkan legasi, bukan hanya masa lalu. Jangan lupakan warisan nilai dan tanggung jawab untuk masa depan UNHI yang lebih kredibel,” tambahnya.

Dalam pesan lanjutannya, Dewa Sudarsana mengingatkan masyarakat Bali untuk tetap bersatu dan meningkatkan kekuatan spiritual di tengah berbagai tantangan zaman.

“Manusia Bali harus sadar, kita sedang dihabisi dengan berbagai cara — dari degradasi alam hingga moral. Bersatulah, tingkatkan kekuatan diri,” ujarnya mengingatkan.

Ia juga mendorong agar jika Ketua Umum PHDI atau panitia seleksi hendak melakukan klarifikasi kepada Sabha Pandita, maka Sabha Pandita dapat menerapkan Pratyaksa Pramana, yakni kebenaran yang diperoleh melalui pengamatan langsung.

“Semua data dan proses seleksi calon rektor harus ditelaah kembali demi penyempurnaan proses dan memastikan kebenaran yang sejati,” tegasnya.

“Sebagai manusia Bali yang menempatkan Sulinggih sebagai Siwa sekala, kita wajib menghormati arahan Sabha Pandita. Karena di sanalah suara suci itu berasal,” tutup Dewa Putu Sudarsana. (Ray)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (6)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahasiswa dan Kader Muda Ramaikan Forum Kebangsaan Golkar di Singaraja

    Mahasiswa dan Kader Muda Ramaikan Forum Kebangsaan Golkar di Singaraja

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 7409Komentar

    Singaraja, 6 Juli 2025 — Sebuah forum kebangsaan bertajuk pendidikan politik diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng di Aula STIE Satya Dharma Singaraja pada Minggu (6/7). Kegiatan ini menjadi ajang pertemuan lintas generasi antara mahasiswa dan kader partai untuk membahas masa depan politik yang lebih partisipatif dan berkualitas. Sekitar 500 peserta memadati ruang acara, […]

  • Bali Percepat Proyek PSEL, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik Mulai 2026

    Bali Percepat Proyek PSEL, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik Mulai 2026

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 1Komentar

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat mematangkan percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh realisasi proyek tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali sudah berjalan solid. […]

  • WKS Klarifikasi Unggahan Media Sosial, Tegaskan Prinsip dan Dorong Transparansi Desa Adat

    WKS Klarifikasi Unggahan Media Sosial, Tegaskan Prinsip dan Dorong Transparansi Desa Adat

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Denpasar – Unggahan terbaru dari akun media sosial milik WKS kembali menuai perhatian masyarakat. Beberapa pihak menganggap unggahan tersebut sebagai bentuk “playing victim” atau seolah menyalahkan pihak lain. Namun saat diwawancarai pada 17 Juli, WKS membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa maksud pernyataannya telah dipelintir. Berita sebelumnya Ancaman Kasepekang Desa Pemogan Dinilai Tak Manusiawi, Jro […]

  • Media GATRA DEWATA Terima Penghargaan Dari Kerajaan Maroko

    Media GATRA DEWATA Terima Penghargaan Dari Kerajaan Maroko

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    JAKARTA – Melalui Duta besar kerajaan Maroko untuk Indonesia, Mr. Quadia Benabdellah, berkenan menganugerahkan sertifikat penghargaan kepada Media Gatra Dewata dan 217 Media Massa lainnya se-Indonesia atas partisipasi dan kerjasama dalam pemberitaan yang dilakukan selama ini, khususnya memberitakan tentang pengakuan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Acara tersebut dilakukan di di […]

  • Komisi Polri Soroti 3 Tahanan, Mahfud MD Desak Pembebasan

    Komisi Polri Soroti 3 Tahanan, Mahfud MD Desak Pembebasan

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyorot keras penangkapan tiga warga sipil yang dinilai janggal dalam kasus kerusuhan Agustus 2025. Anggota komisi, Mahfud MD, menegaskan bahwa negara tak boleh gegabah menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan. Dari 1.038 orang yang ditahan, komisi memberi perhatian khusus pada tiga nama: Laras Faizati, eks pegawai AIPA, serta dua aktivis lingkungan […]

  • Komisi I DPRD Rote Ndao Desak Bupati Nonaktifkan 42 Kepala Desa Terkait Penyelewengan Dana Desa

    Komisi I DPRD Rote Ndao Desak Bupati Nonaktifkan 42 Kepala Desa Terkait Penyelewengan Dana Desa

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 10Komentar

    ROTE NDAO – Komisi I DPRD Rote Ndao mendesak Bupati Paulus Henuk untuk segera menonaktifkan sebanyak 42 kepala desa yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran desa. Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Rote Ndao, Mesak Lona, usai melakukan investigasi lapangan dan menemukan adanya bukti penyalahgunaan dana desa di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil audit […]

expand_less