Emban Amanah Nasional, Ngurah Ambara Serahkan Tongkat Estafet BMPS Bali kepada Dr. Made Sumitra Chandra Jaya

DENPASAR – Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali periode sebelumnya, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H., resmi mengakhiri masa jabatannya setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) BMPS Provinsi Bali yang dihadiri para pemangku kepentingan pendidikan se-Bali.

Ngurah Ambara dipastikan tidak dapat dipilih kembali karena telah dipercaya mengemban amanah strategis sebagai salah satu ketua di jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional.

Muswil BMPS Provinsi Bali secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Dalam arahannya, Kadisdik menegaskan visi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi membentuk generasi muda Bali yang unggul.

Menanggapi arahan tersebut, Ngurah Ambara menilai momentum transisi kepemimpinan di BMPS Bali menjadi langkah penting untuk menyelaraskan visi pemerintah dengan semangat perjuangan sekolah swasta.

“Karena saya telah diberikan tugas baru di jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional, maka sesuai aturan organisasi saya tidak dapat dipilih kembali. Saya menyerahkan tongkat estafet ini dengan penuh keyakinan bahwa kepemimpinan yang baru akan membawa energi segar untuk bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, sekaligus berani memperjuangkan hak-hak sekolah swasta di Bali,” ujarnya.

Harapan akan hadirnya nakhoda baru terjawab dalam forum Muswil. Melalui musyawarah mufakat, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya dari Yayasan Taman Pendidikan 45 terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BMPS Provinsi Bali periode 2026–2031.

Terpilihnya Dr. Made Sumitra disambut antusias oleh peserta Muswil yang terdiri atas pimpinan majelis lintas agama serta para ketua yayasan se-Bali.

Selama kepemimpinannya, BMPS Bali di bawah komando Ngurah Ambara dinilai berhasil melakukan sejumlah terobosan. Di antaranya, konsolidasi pengurus BMPS di sembilan kabupaten/kota se-Bali serta penyelenggaraan “Parade Gebyar BMPS Provinsi Bali” yang melibatkan hampir 4.000 siswa.

Dalam bidang advokasi, kepengurusan Ngurah Ambara juga aktif menyuarakan persoalan yang dihadapi sekolah swasta, khususnya terkait pelanggaran ketentuan Rombongan Belajar (Rombel) serta masifnya pembangunan sekolah negeri baru yang berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta.

BMPS Bali bahkan mengundang Komisi X DPR RI untuk menyerap aspirasi perguruan swasta di Bali, melakukan sinkronisasi data dengan BPS Bali, serta menjalin kerja sama rutin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali guna mengawal integritas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam kapasitas barunya di tingkat pusat, Ngurah Ambara menyambut visi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan menitipkan pesan pentingnya kemitraan yang kuat antara pemerintah dan sekolah swasta.

“Sekolah swasta bukan pesaing pemerintah, melainkan mitra strategis. Kami berharap di bawah kepemimpinan Kadisdik yang baru, sinergi dengan Ketua BMPS Bali terpilih, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya, semakin erat sehingga kolaborasi yang terbangun benar-benar menghadirkan pendidikan yang berkeadilan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Ngurah Ambara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi daerah dari tingkat pusat di Jakarta. Ia juga mengajak seluruh pengurus bersiap menyambut Bali sebagai tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS tahun 2026.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Pangdam, termasuk Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang mewakili sekolah-sekolah di bawah naungan Persit. | Bud.