Taruhan Mati PM Jepang! Pemilu Dipercepat, Pajak Makanan Dipangkas, Negeri Sakura Masuk Mode Krisis Politik

JEPANG – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi menarik tuas paling berisiko dalam karier politiknya dengan mengumumkan pemilu sela yang akan digelar bulan depan, sebuah langkah drastis yang menempatkan masa depan pemerintahannya di tangan pemilih.

Dalam pernyataan terbuka yang jarang dilakukan seorang kepala pemerintahan Jepang, Takaichi menegaskan dirinya siap jatuh bangun bersama hasil pemungutan suara. Ia menyatakan rakyat berhak menilai langsung apakah kepemimpinan yang ia jalankan sejak Oktober lalu masih layak dilanjutkan atau tidak.

Pemerintah dijadwalkan membubarkan majelis rendah parlemen pada Jumat pekan ini, dengan pemungutan suara ditetapkan berlangsung pada 8 Februari 2026. Pemilu sela tersebut bukan sekadar mengisi kursi kosong, melainkan menjadi kontestasi penuh yang mempertaruhkan seluruh 465 kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagi Takaichi, ini adalah ujian elektoral pertama sejak ia menduduki kursi perdana menteri, sekaligus referendum de facto atas arah politik, ekonomi, dan keamanan Jepang di tengah tekanan domestik dan regional yang kian mengeras.

Untuk mengunci simpati publik, Takaichi langsung menyentuh urat nadi persoalan warga: biaya hidup. Ia menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan sebesar 8 persen selama dua tahun, sebuah kebijakan populis yang diarahkan untuk meredam dampak lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga menjual narasi bahwa belanja negara yang agresif akan membuka lapangan kerja, mengerek daya beli, dan pada akhirnya mengembalikan penerimaan pajak melalui sektor lain.

Janji tersebut dilontarkan di tengah kecemasan publik yang nyata. Survei lembaga penyiaran NHK menunjukkan hampir separuh responden menempatkan kenaikan harga sebagai masalah paling mendesak, jauh mengungguli isu diplomasi dan keamanan.

Jika berhasil menang, pemilu ini akan menjadi suntikan legitimasi besar bagi Takaichi dan koalisi pemerintah, sekaligus memuluskan pengesahan anggaran dan undang-undang strategis yang selama ini tersendat di parlemen. Taruhannya bukan kecil. Kabinet Takaichi sebelumnya telah menyepakati rancangan anggaran negara terbesar dalam sejarah Jepang, senilai 122,3 triliun yen, yang dirancang untuk menahan laju inflasi dan menopang rumah tangga berpenghasilan rendah.

Di saat yang sama, anggaran pertahanan melonjak menembus 9 triliun yen, mencerminkan pergeseran serius Jepang menuju postur keamanan yang lebih ofensif, termasuk pengembangan rudal jelajah dan sistem persenjataan nirawak.

Sebagai politisi konservatif nasionalis, Takaichi tidak menghindari isu geopolitik yang sensitif. Hubungan dengan China kembali memanas setelah ia secara terbuka menyatakan Jepang dapat mengerahkan Pasukan Bela Diri jika konflik China–Taiwan mengancam keamanan nasionalnya.

Pernyataan itu memicu reaksi keras Beijing, namun justru menguatkan dukungan di dalam negeri, terutama di kalangan pemilih yang melihat sikap keras sebagai bentuk ketegasan negara. Di sisi lain, Tokyo juga bergerak mempererat poros dengan Washington. Takaichi disebut tengah menyiapkan kunjungan ke Amerika Serikat sekitar akhir Maret untuk bertemu Presiden Donald Trump, dengan agenda yang akan difinalisasi setelah hasil pemilu diumumkan.

Langkah nekat ini lahir dari posisi politik yang rapuh. Partai Demokrat Liberal bersama mitra lamanya, Komeito, kehilangan mayoritas di majelis rendah sejak 2024 dan kembali terpukul di majelis tinggi setahun kemudian. Kondisi itu memaksa Takaichi membangun koalisi rentan dengan Partai Inovasi Jepang, sebuah aliansi yang secara ideologis sejalan di isu konservatisme, namun rawan gesekan kepentingan.

Di dalam negeri, LDP juga terus dibayangi skandal pendanaan politik serta amarah publik akibat mahalnya kebutuhan hidup.

Risiko eksternal tak kalah besar. Ketegangan berkepanjangan dengan China mengancam perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor dan pariwisata.

Imbauan Beijing agar warganya menunda perjalanan ke Jepang telah memicu pembatalan berbagai agenda ekonomi, disusul larangan ekspor barang penggunaan ganda kepada militer Jepang. Pemerintah Tokyo menilai kebijakan itu melanggar protokol internasional, sementara China bersikeras langkah tersebut bersifat terbatas dan sah.

Dengan membubarkan parlemen dan memaksa rakyat memilih lebih cepat, Sanae Takaichi mengubah krisis menjadi perjudian terbuka. Pemilu sela Februari bukan sekadar ajang politik rutin, melainkan titik balik yang akan menentukan apakah Jepang melanjutkan jalur konfrontatif dan belanja besar, atau justru memasuki babak baru ketidakpastian politik di tengah ekonomi yang sedang tertekan.

Editor – Ray