China Larang Sekolah Wajib Berorientasi Laba, Pendidikan Bukan Ladang Bisnis
- account_circle Admin
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
China Tegaskan Pendidikan Wajib Harus Nirlaba, Ribuan Sekolah Swasta Terdampak
BEIJING – Pemerintah China kembali mengambil langkah tegas dalam reformasi sektor pendidikan dengan melarang sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan wajib berorientasi pada keuntungan. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang mencakup usia 6 hingga 15 tahun.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan wajib merupakan layanan publik yang tidak boleh dijadikan instrumen bisnis. Sekolah swasta tetap diizinkan beroperasi, namun harus berstatus sebagai lembaga nirlaba.
Wakil Menteri Pendidikan China, Zhu Zhiwen, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjaga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas.
“Sekolah yang berorientasi laba tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan wajib yang bersifat gratis,” tegas Zhu Zhiwen dalam pernyataan resminya.
Kebijakan ini berdampak terhadap ribuan sekolah swasta yang saat ini melayani sekitar 22,6 juta siswa di seluruh China. Meski demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi lembaga pendidikan prasekolah, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi yang masih diperbolehkan menggunakan model bisnis komersial sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain sekolah domestik, regulasi baru tersebut juga menyasar lembaga pendidikan asing yang beroperasi di China, termasuk jaringan internasional seperti Nord Anglia Education dan Avenues. Kedua institusi tersebut diwajibkan mengubah status operasional menjadi organisasi nirlaba atau menghentikan penyelenggaraan pendidikan wajib apabila tetap menggunakan model bisnis berbasis keuntungan.
Pemerintah China juga mewajibkan seluruh sekolah swasta untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Promosi Pendidikan Swasta yang menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghapus keberadaan sekolah swasta. Fokus utama regulasi adalah memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap mengutamakan kepentingan publik serta mendukung tujuan pembangunan nasional.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu reformasi terbesar di sektor pendidikan China dalam beberapa tahun terakhir. Selain mengubah tata kelola pendidikan, kebijakan tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap iklim investasi dan model bisnis perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan.
Editor – Ray

Saat ini belum ada komentar