Sabha Pandita PHDI Sampaikan Arahan Terkait Proses Pemilihan Rektor UNHI Denpasar

Denpasar, 29 Oktober 2025 — Proses pemilihan Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar menjadi perhatian serius dari jajaran Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Melalui sebuah surat terbuka, para anggota Sabha Pandita menyampaikan sejumlah arahan kepada Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat selaku Ex-Officio Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Kerthi.

Dalam surat tersebut, Sabha Pandita menyoroti pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam setiap tahapan seleksi rektor agar prosesnya berjalan sesuai aturan serta bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Budha Daksa Darmita, selaku Wakil Dharma Adyaksa sekaligus anggota Sabha Pandita, menilai bahwa proses seleksi perlu dihentikan sementara. Ia berpendapat, panitia seleksi belum secara terbuka menyampaikan tujuh kriteria yang digunakan dalam penilaian calon rektor. “Kriteria tersebut seharusnya diumumkan sejak awal agar menjadi pedoman bagi para calon dalam menyusun visi, misi, dan program kerja,” ujarnya.

Beliau juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa calon rektor memiliki rekam jejak dan loyalitas yang jelas terhadap Hindu dan PHDI, tidak membawa kepentingan feodal maupun konflik internal, serta tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus PHDI, khususnya Ketua Umum.

Sementara itu, Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuaba, yang menjabat sebagai Sekretaris Sabha Pandita, menilai bahwa struktur panitia seleksi yang melibatkan unsur internal UNHI dan Yayasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia mengusulkan agar dibentuk tim independen dengan melibatkan unsur luar seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Kementerian Agama, atau pihak lain yang kompeten dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon rektor.

Lebih lanjut, Ida Siliwangi menyebut bahwa terdapat kekeliruan administratif dalam proses seleksi, karena panitia tidak melaksanakan kewajiban pemberitahuan hasil seleksi secara tertulis kepada seluruh bakal calon, sebagaimana diatur dalam Statuta UNHI. Ia menegaskan, “Proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar umat mengetahui bahwa pemilihan rektor ini benar-benar bebas dari kepentingan pribadi.”

Sabha Pandita juga mengingatkan agar Ketua Umum dan panitia seleksi berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat dinamika di media sosial mencerminkan besarnya perhatian umat terhadap UNHI.

Di akhir arahannya, Sabha Pandita meminta umat Hindu untuk tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada PHDI yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi umat.

Surat arahan terbuka ini ditandatangani oleh Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuaba pada 29 Oktober 2025 di Denpasar. (Ray)