Breaking News
light_mode

LPD Bermasalah, Perguruan Tinggi Jangan Jadi Macan Ompong Berikan Solusi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Mendengar penderitaan salah satu nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mambal yang kolaps, membuat Anak Agung Gede Agung Aryawan alias Gung De selaku Sekretaris Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali dan pengamat sosial masyarakat angkat bicara.

Ia menyoroti Wayan Nardi seorang buruh serabutan sedikit demi sedikit ikut menabung di LPD Mambal ikut menanggung kerugian.

“Miris sekali, seorang buruh serabutan yang mengunpulkan uang dikit demi sedikit mempercayai Desa Adatnya yang hendak lepas dari jerat kemiskinan untuk masa depan anaknya pupus sudah, ” Ungkap Agung Aryawan, Kamis, 24 April 2026, di sebuah tempat makan di Denpasar.

Gung De juga menekankan kemana Desa Adat, kenapa tidak bertanggung jawab sudah bertahun – tahun lamanya, kemana juga pemerintah sebagai pengayom masyarakat.

Pemerintah yang dikatakannya bangga terhadap keberadaan LPD sebagai kekuatan keuangan Desa Adat malah faktanya sebaliknya, masyarakat yang mempercayai keuangan atau hidupnya kepada LPD malah tidak mendapatkan keadilan.

Anak Agung Gede Agung Aryawan (Gung De) selaku Sekretaris ARUN Bali.

Gung De juga mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua Umum ARUN Bob Hasan yang juga merupakan ketua Baleg DPR RI dan Ajik Gung Rama selaku Ketua ARUN Bali agar kasus ini benar – benar di kawal.

“Miris saya dengar, ada dagang canang, buruh serabutan, tukang bangunan mendapat ketidakadilan yang berlarut – larut seperti ini, ” Ucapnya.

Ia juga mengambil statement dari Wayan Setiawan yang mengatakan bahwa Bali memiliki perguruan tinggi yang hebat dan desertasinya mengenai LPD, bagaimana solusi yang harus dihadapi oleh masyarakat Bali ini.

“Jangan dong yang bagus – bagusnya saja yang ditampilkan tetapi lihat kenyataan yang terjadi saat ini, kalo kita ingin menjadi Doktor kan melakukan disertasi atau penelitian yang tentu harus bermanfaat bagi masyarakat, ” Terang Gung De.

Ia juga menohok Rektor Unud untuk meninjau desertasi yang mengangkat tema LPD Desa Adat, agar tidak mengambil data – data yang tidak valid seperti yang terjadi saat ini di Lapangan.

“Lihat saja LPD Kapal, LPD Intaran, LPD Denpasar dan juga LPD Mambal dan lainnya, saya meragukan dan harus ditinjau ulang disertasi itu, jangan baik – baiknya saja tetapi buruknya seperti sekarang tidak mendapatkan solusi, saya pertanyakan kualitas hasil desertasinya jangan data abal – abal yang digunakan, ” Tegasnya.

Bila masalah yang ada saat sekarang dapat dipecahkan dan mendapatkan solusi penyelesaian, maka disitu baru sebuah perguruan tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (1)

  • 🏦 Payment 36,824.43 USDC 🟢▶ graph.org/Transfer-04-13-6?hs=f3b2a514e1655d70c517be1f965befca& 🏦

    s482v8

    Balas26 April 2026 4:41 PM

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FOX Jimbaran Beach Bali Hadirkan Kenyamanan dan Ketenangan bagi Wisatawan di Pulau Dewata

    FOX Jimbaran Beach Bali Hadirkan Kenyamanan dan Ketenangan bagi Wisatawan di Pulau Dewata

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    BADUNG, Oktober 2025 – Bagi wisatawan yang mencari tempat peristirahatan dengan perpaduan sempurna antara kenyamanan, ketenangan, dan kemudahan akses, FOX Jimbaran Beach Bali menjadi pilihan ideal. Berlokasi strategis di Jalan Yoga Perkanthi No. 3, Jimbaran, hotel ini hanya berjarak lima menit berjalan kaki dari Pantai Jimbaran dan sekitar 15 menit dari Bandara Internasional I Gusti […]

  • KPK Bongkar Skema Pemotongan Dana Hibah Jatim, 30 Persen Mengalir ke Anggota DPRD

    KPK Bongkar Skema Pemotongan Dana Hibah Jatim, 30 Persen Mengalir ke Anggota DPRD

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Hasil evaluasi menunjukkan, hingga 30 persen dari dana hibah dipotong untuk kepentingan pribadi dan ijon anggota DPRD. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan skema pemotongan itu dilakukan oleh koordinator lapangan. Dari jumlah […]

  • BPJPH Tegaskan Produk Nonhalal Tetap Boleh Dijual, Wajib Cantumkan Label

    BPJPH Tegaskan Produk Nonhalal Tetap Boleh Dijual, Wajib Cantumkan Label

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang peredaran maupun penjualan produk nonhalal di Indonesia. Menurutnya, polemik yang muncul di tengah masyarakat kerap dipicu oleh kesalahpahaman yang diperkeruh oleh pihak-pihak tertentu. Haikal menyebut, isu yang berkembang seolah-olah produk nonhalal menjadi ilegal tidaklah benar. Ia menekankan bahwa […]

  • IHGMA Bali Gelar Year End Appreciation Gathering 2025 Bernuansa Retro Vintage

    IHGMA Bali Gelar Year End Appreciation Gathering 2025 Bernuansa Retro Vintage

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 8Komentar

    DENPASAR – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali menggelar Year End Appreciation Gathering 2025 di Padifly, Seminyak, Jumat (12/12). Acara tahunan ini mengusung tema “Retro Vintage – Celebrating the Past, Embracing the Future” sebagai bentuk refleksi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat solidaritas antar General Manager hotel se-Bali. Gelaran ini menjadi momentum bagi IHGMA DPD […]

  • Demi Keadilan! ARUKKI Diduga Lupa Cantumkan Hancurnya Mangrove di Proyek Normalisasi Sungai Ngenjung ke KPK

    Demi Keadilan! ARUKKI Diduga Lupa Cantumkan Hancurnya Mangrove di Proyek Normalisasi Sungai Ngenjung ke KPK

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR – Merespons laporan yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tebang pilih dan mengabaikan keadilan bila menyangkut lingkungan. Kondisi ini direspon tegas oleh pengelola BTID, mereka membantah terkait dugaan tuduhan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) […]

  • Diduga Upah Belum Dibayar, Pembangunan Gedung BGN di Demak Terhenti

    Diduga Upah Belum Dibayar, Pembangunan Gedung BGN di Demak Terhenti

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 13Komentar

    Demak – Proyek pembangunan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, menuai sorotan setelah sejumlah pekerja mengaku belum menerima upah mereka. Gedung tersebut rencananya akan difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Kekecewaan para pekerja memuncak lantaran pembayaran yang dijanjikan pihak pengurus berinisial LF tak kunjung terealisasi. Bahkan, […]

expand_less