Breaking News
light_mode

Drama Lift Kaca Kelingking, Retribusi Masuk, Tanggung Jawab Hilang Bujuk Investasi Tempat Lain

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Keputusan Gubernur Koster untuk membongkar Lift Kaca Pantai Kelingking dalam wawancara singkat awak media dengan I Made Satria, S.H., selaku Bupati Klungkung yang dikutip dari Media Kabar Bali telah terang benderang mengakui retribusi yang telah dilakukan oleh investor Lift Kaca Pantai Kelingking.

Dari info internal retribusi pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan pungutan yang dibayarkan oleh pemohon (investor) kepada pemerintah daerah, jumlah tersebut 1,75% dari proyek senilai Rp 60 Miliar yakni yang dibayarkan investor mencapai Rp 1,05 Milliar.

Terkait hal itu Made Satria tentu bisa kita sebut mengelak atau ngeles dengan kondisi tersebut. Ia jelas mengatakan belum melakukan apa – apa terkait eksekusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

“Kita menunggu arahan Gubernur, itu kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, kita di Kabupaten akan kita pelajari lebih lanjut nanti terkait hal itu, Kita belum melakukan apa – apa, ” Ungkap Satria, dalam video tiktok.

Ada hal yang tidak profesional cenderung konyol yang dilakukan oleh Bupati Klungkung, seperti orang tua yang sedang membujuk anaknya dengan permen yang lain setelah permen satunya dirampas preman pasar.

“Kami akan undang investor, secara lisan sudah kami tawarkan tetapi secara resmi belum. karena ini harus kita bicarakan lebih lanjut lagi karena kami akan menawarkan untuk pengelolaan di kelingking itu juga, oh gitu, iya, jadi ada solusi, seandainya itu nanti dibongkar oleh pemprov ya, ” Jelasnya dalam wawancara itu.

Tawaran Bupati Klungkung untuk mengajak investor kembali ikut membangun, menata objek wisata Kelingking tentu itu bukan solusi yang tepat bila kondisinya retribusi Investor sudah ditangan Pemkab Klungkung.

Belum janji Satria untuk menyapu bersih investor – investor yang melanggar aturan yang ada. Hal ini tentu aneh karena Lift Kaca Pantai Kelingking merupakan proyek yang telah diketahui dan dijelaskan sedemikian rupa kepada Pemerintahan Kabupaten Klungkung.

Gung De selaku pengamat sosial politik juga geli mendengar soal tidak tahu menahunya Pemerintah Klungkung terhadap proyek Lift Kaca Pantai Kelingking tersebut.

“Kalau hanya PBG untuk loket dan kantor luar 5 Are ya tidak masuk akal. Toilet apa yang di bangun dengan biaya sampai Rp 60 Miliar yang memerlukan retribusi mencapai Rp 1,05 Milliar, ” Ungkapnya, Kamis 28/11/2025.

Sebaiknya data – data Izin PBG dari nilai proyek Lift Kaca dijelaskan secara detail oleh Pemkab Klungkung. Jangan cuci tangan seakan PBG nya hanya untuk Loket dan Kantor saja. Mahal sekali bayar retribusi PBG Loket sampai Rp 1,05 Miliar.

“Kalau semahal itu, mestinya PAD Klungkung tinggi sekali, ” Sindirnya.

Salah satu penduduk di Nusa Penida juga berkomentar, bila proyek ini digagalkan tentu Pariwisata khusus pulau Nusa Penida tidak akan bisa bangkit jika tanpa investasi lokal dan asing,

” Artinya Nusa Penida pulau yang memiliki potensi luar biasa untuk destinasi pariwisata sebagai bagian destinasi Internasional ini mau mengharapkan dari pemerintahan? nonsense”

Mereka juga berharap investor jangan menyerah dan tentu mwnguji nyali tim hukum investor atau energi positif mereka untuk melangkah.

“Ini penting agar tidak ada pejabat Bali seolah – olah menjadi raja diraja, ” Pungkasnya. (Ray)

……………..

@kabarbali.idSoal Lift Kaca Kelingking Bagaimana Kata Bupati Satria ??? #bali #klungkung #kabarbali #liftkaca #kelingkingbeach♬ suara asli – kabarbali.id – kabarbali.id

Berita sebelumnya, klik untuk link :

1. Sorotan Kesewenangan dan Dugaan Tebang Pilih Pemerintah Bali dalam Kasus Lift Kaca Kelingking

 

2. ARUN Klungkung Sindir Koster! Tegas Bongkar Lift Kelingking, Tapi ‘Buta’ Pelanggaran Melasti dan Ayana Rock Bar

 

3. Penjelasan Suwirta Dinilai Makin Tegaskan Kesalahan, Pengamat Gusti Putu Artha Beri Kritik Telak

 

4. Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

 

5. Keputusan Gubernur Guncang Nusa Penida, Dewa Sudarsana usul Gugat Saja, Rusak Kepercayaan Investor

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 26 Tahun Sengketa Tanah Pura Dalam Balangan, Pengempon Pertanyakan Ketegasan Negara Usut Kasus Ini

    26 Tahun Sengketa Tanah Pura Dalam Balangan, Pengempon Pertanyakan Ketegasan Negara Usut Kasus Ini

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    BADUNG – Sengketa tanah yang melibatkan kawasan sakral Pura Dalam Balangan, Jimbaran, kembali mencuat setelah pengempon pura mempertanyakan lambannya penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Kuasa hukum pengempon pura menilai negara seharusnya tidak kalah menghadapi dugaan praktik semacam ini, terutama ketika bukti-bukti hukum yang diajukan dinilai sangat kuat. Perkara ini berkaitan […]

  • CommFest 2026 LSPR Bali Tampilkan Proyek Komunikasi Mahasiswa yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    CommFest 2026 LSPR Bali Tampilkan Proyek Komunikasi Mahasiswa yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Ray
    • 683Komentar

    Denpasar – LSPR Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan komunikasi yang berbasis praktik melalui penyelenggaraan LSPR Communication Festival (CommFest) 2026 bertajuk Wave of Communication. Kegiatan yang digelar di Auditorium LSPR Bali, Jumat (3/7), menjadi ajang bagi mahasiswa Public Relations dan Marketing Communication Batch 5 mempresentasikan berbagai proyek komunikasi yang telah memberikan manfaat langsung kepada […]

  • Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat

    Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    Oleh: Wilson Lalengke Jakarta – Belakangan ini, wacana tentang pajak kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sejumlah kesempatan menyamakan pajak dengan zakat atau sumbangan masyarakat untuk negara. Pandangan ini adalah kekeliruan serius yang harus dikoreksi, diluruskan. Pajak bukanlah zakat. Pajak bukan pula sedekah, apalagi sumbangan sukarela. Pajak adalah saham rakyat yang ditanamkan kepada […]

  • Menyusuri Napas Islam Jawa di Masjid Agung Keraton Surakarta

    Menyusuri Napas Islam Jawa di Masjid Agung Keraton Surakarta

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    SURAKARTA — Senja mulai turun ketika suasana di kawasan Masjid Agung Keraton Surakarta tampak semakin teduh, Kamis (14/5/2026). Di balik gerbang bergaya perpaduan Jawa, Arab, dan Eropa, masjid bersejarah ini masih berdiri kokoh sebagai saksi perkembangan Islam dan budaya Jawa yang terus hidup hingga kini. Masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Solo itu merupakan […]

  • Wacana Penertiban Pengamat oleh Presiden Prabowo Tuai Kritik, Dinilai Berpotensi Menggerus Ruang Demokrasi

    Wacana Penertiban Pengamat oleh Presiden Prabowo Tuai Kritik, Dinilai Berpotensi Menggerus Ruang Demokrasi

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    Jakarta — Pernyataan Prabowo Subianto terkait rencana menertibkan sejumlah pengamat yang dianggap tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya memicu sorotan dari kalangan akademisi dan pengamat politik. Wacana tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan ruang kritik terhadap pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat […]

  • Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    Menhub Angkat Tangan Soal Pajak Kapal Asing, Bola Panas Dilempar ke Kemenkeu

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Jakarta — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memangkas anggaran Kemenhub apabila persoalan pajak kapal asing tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga bulan. Menurut Dudy, urusan […]

expand_less