Nyoman Tirtawan, Pengkritik Keras Tata Ruang Bali: “Jangan Munafik, Aturan 15 Meter Harus Berani Direvisi!”

Mantan anggota DPRD Bali yang dikenal koleganya sebagai penyelamat uang rakyat Rp98 miliar itu menyoroti ketimpangan penegakan aturan ketinggian bangunan. Ia mendesak pemerintah berhenti bersikap kaku, menutup mata terhadap pelanggaran, dan berani menyusun kebijakan yang logis, objektif, realistis, serta solutif.

DENPASAR — Nyoman Tirtawan kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tata ruang di Bali. Kali ini, ia menyoroti aturan pembatasan ketinggian bangunan maksimal 15 meter yang dinilainya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam regulasi yang kaku, sementara penerapannya di lapangan justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum.

Tokoh yang diakui koleganya di DPRD Bali sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat Bali sebesar Rp98 miliar itu menegaskan, kritik terhadap regulasi bukan berarti menolak aturan. Sebaliknya, kebijakan publik harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan realitas pembangunan.

Menurut Tirtawan, persoalan utama bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya bangunan menjulang tinggi, melainkan bagaimana pemerintah menetapkan aturan secara adil, rasional, dan konsisten.

“ Saya punya pendapat supaya perda tinggi bangunan di Bali direvisi dengan pertimbangan yang logis, obyektif dan realistis serta solutif efektif efesien,” demikian pandangan Tirtawan, yang dikutip dari pernyataannya di akun Facebook miliknya.

Pernyataan itu menjadi kritik terbuka terhadap pendekatan penataan ruang yang dinilainya perlu dikaji ulang, terutama ketika aturan yang berlaku berhadapan dengan kebutuhan pembangunan dan keberadaan bangunan ikonik di Bali.

GWK Setinggi 121 Meter, Tirtawan Pertanyakan Konsistensi Aturan

Tirtawan menyoroti keberadaan Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Ungasan, Badung, yang memiliki tinggi total sekitar 121 meter. Angka tersebut jauh melampaui batas umum ketinggian bangunan 15 meter yang dikenal dalam kebijakan tata ruang Bali.

Ia mempertanyakan bagaimana kebijakan pembatasan ketinggian bangunan diterapkan terhadap objek-objek yang berdiri jauh di atas batas tersebut, sementara masyarakat dan pelaku usaha lainnya harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Garuda Wisnu Kencana Cultural Park

Dalam pandangannya, keberadaan bangunan tinggi semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali apakah regulasi yang ada telah dirumuskan secara realistis dan memiliki mekanisme pengecualian yang jelas.

Tirtawan juga menilai kebijakan tidak boleh berhenti pada larangan di atas kertas. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum, kriteria pengecualian, serta mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan kesan adanya standar berbeda dalam pelaksanaan aturan.

Meski demikian, keberadaan GWK yang melampaui 15 meter tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Status kepatuhan bangunan harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika pembangunan dilakukan, perizinan, serta dasar hukum yang secara khusus mengaturnya.

“Kritis Itu Konstruktif, Munafik Itu Destruktif”

Kritik Tirtawan tidak berhenti pada persoalan tinggi bangunan. Ia menyampaikan pandangan yang lebih luas mengenai kebijakan publik yang, menurutnya, kerap menghadapi kesenjangan antara larangan formal dan kenyataan di lapangan.

Ia menggunakan analogi praktik prostitusi untuk menggambarkan persoalan tersebut. Menurut Tirtawan, larangan yang tidak diikuti pengawasan dan pengendalian efektif berpotensi membuat suatu persoalan terus berlangsung tanpa penyelesaian yang memadai.

Turyapada Tower

“Kritis itu sifatnya konstruktif, munafik itu sifatnya destruktif,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi inti kritiknya terhadap pendekatan kebijakan yang hanya mengandalkan larangan, tetapi tidak disertai solusi yang efektif.

Tirtawan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak selalu mengevaluasi pendekatan yang terbukti sulit diterapkan secara konsisten. Dalam konteks prostitusi, ia mengusulkan pendekatan pengaturan dan pengawasan untuk mengendalikan dampak sosial serta risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran HIV/AIDS.

Namun, persoalan prostitusi dan tata ruang memiliki karakter hukum serta dampak sosial yang berbeda. Analogi tersebut merupakan cara Tirtawan menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan semata-mata mempertahankan larangan formal.

Ia juga menyinggung dugaan adanya praktik pembiaran dan perlindungan terhadap pelanggaran dalam berbagai bidang. Pandangan itu merupakan kritik yang disampaikannya dan memerlukan bukti tersendiri apabila diarahkan pada pihak atau kasus tertentu.

Bangunan Tinggi di Perkotaan, Bukan Tanpa Kendali

Dalam usulannya, Tirtawan berpandangan bahwa bangunan tinggi dapat dipertimbangkan untuk kawasan perkotaan yang memiliki harga tanah mahal dan kepadatan penduduk tinggi.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan berdasarkan karakter wilayah, kebutuhan pembangunan, serta efektivitas pemanfaatan lahan.

Dengan pendekatan itu, pembatasan ketinggian bangunan tidak harus diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi kawasan. Pemerintah dapat mengkaji kemungkinan pengaturan berbeda berdasarkan zonasi, daya dukung lingkungan, keselamatan, dan kepentingan pelestarian budaya Bali.

Akan tetapi, revisi aturan tidak boleh sekadar membuka jalan bagi pembangunan vertikal. Kajian harus mempertimbangkan dampak terhadap lanskap budaya, kawasan suci, sistem transportasi, ketersediaan air, sanitasi, risiko bencana, serta karakter arsitektur Bali.

Dengan demikian, gagasan revisi perlu ditempatkan dalam kerangka penataan ruang yang terukur, bukan menjadi pembenaran untuk mengabaikan perlindungan lingkungan dan warisan budaya.

Perda RTRW Bali Harus Dievaluasi Secara Terbuka

Ketentuan umum mengenai ketinggian bangunan di Bali berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043. Ketentuan teknis, pengecualian, dan penerapannya terhadap objek tertentu perlu diperiksa berdasarkan naskah resmi perda beserta peraturan pelaksana dan dokumen perizinannya.

Karena itu, usulan Tirtawan semestinya dijawab melalui kajian terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, ahli tata ruang, arsitek, akademisi, pelaku usaha, desa adat, serta masyarakat.

Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan berbasis dokumen mengenai penerapan batas ketinggian, termasuk dasar hukum bangunan yang berada di atas batas umum tersebut. Transparansi diperlukan agar perdebatan tidak berhenti pada asumsi, melainkan bertumpu pada fakta dan ketentuan hukum.

Pada akhirnya, kritik Tirtawan mengarah pada satu tuntutan mendasar: aturan harus masuk akal, dapat diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten. Jika regulasi dinilai tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat, revisi dapat dipertimbangkan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Sebaliknya, jika aturan masih relevan dan diperlukan untuk melindungi Bali, pemerintah wajib memastikan pelaksanaannya tidak tebang pilih.

Tirtawan menutup pandangannya dengan seruan keras yang menjadi penekanan kritiknya terhadap kebijakan publik.

“Berhenti munafik, kaku, dan sok suci tapi banyak korupsi he he he.”

Pernyataan tersebut menjadi sindiran tajam terhadap praktik pemerintahan yang, dalam pandangannya, terlalu menonjolkan larangan dan kesan kepatuhan, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar.

Bagi Tirtawan, ukuran keberhasilan sebuah regulasi bukan sekadar seberapa keras larangan dirumuskan, melainkan seberapa adil, konsisten, dan efektif aturan itu dijalankan untuk melindungi kepentingan masyarakat Bali.

Editor – Ray