Audit Independen Ungkap Dana Rp4,5 Miliar Desa Adat Serangan, Kuasa Hukum Pertanyakan Aliran Uang dan Punia Rp1,35 Miliar

Kuasa hukum menyebut hasil audit tidak menemukan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan Bendesa Adat sebelumnya. Dana punia Rp1,35 miliar untuk pembangunan wantilan dan dugaan pembagian hasil penjualan tanah kini menjadi sorotan penyidikan.

DENPASAR – Kasus dugaan penggelapan dana senilai Rp4,5 miliar yang dilaporkan Desa Adat Serangan masih bergulir dalam proses penyidikan. Meski dinilai berjalan lambat, pihak kuasa hukum menyatakan penanganan perkara tersebut tetap menunjukkan perkembangan.

Baca berita sebelumnya, 

Mantan Bendesa Mangkir! Bila 3 Kali Menolak Bisa Dipanggil Paksa Oleh Aparat Kepolisian

Kuasa Hukum Desa Adat Serangan, I Made Somya Putra, S.H., M.H., yang didampingi rekannya  I Nyoman Suarta, S.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir, penyidik meminta adanya audit untuk memperjelas persoalan keuangan yang menjadi pokok perkara.

Menurut Somya, audit sebenarnya telah tersedia dan pihaknya siap menyerahkan dokumen tersebut kepada penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian.

“Di dalam audit sudah jelas bahwa tidak ada catatan atau pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendesa Adat sebelumnya,” ungkap Somya.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah ketidakjelasan pembagian hasil transaksi tanah yang dikaitkan dengan nama Siti Sapura atau yang dikenal sebagai Mbak Ipung.

Dalam keterangan yang dipersoalkan, disebutkan adanya kesepakatan pembagian 70 persen untuk Siti Sapura dan 30 persen untuk Desa Adat Serangan. Namun, menurut Somya, mekanisme dan realisasi pembagian tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

“Kalaupun benar 70 persen menjadi bagian Mbak Ipung, pertanyaannya kemudian, ke mana bagian 30 persen yang seharusnya menjadi hak Desa Adat? Itu yang harus dijelaskan dan dibuktikan,” tegasnya.

Somya juga menyoroti adanya keterangan mengenai uang sebesar Rp1,35 miliar yang disebut-sebut sebagai penerimaan untuk pembangunan balai desa atau wantilan.

Namun, berdasarkan penjelasannya, pencatatan dana tersebut justru disebut sebagai sumbangan atau punia untuk wantilan, bukan sebagai hasil pembagian penjualan tanah.

Persoalannya, keberadaan dana tersebut hingga kini dipertanyakan. Pasalnya, wantilan yang disebut sebagai tujuan penggunaan dana juga belum terwujud. Sementara itu, berdasarkan hasil audit yang disampaikan pihak kuasa hukum, dana tersebut tidak tercatat masuk ke kas Desa Adat.

“Jadi, uang Rp1,35 miliar itu disebut sebagai punia. Tetapi sampai sekarang wantilannya tidak ada. Dana tersebut juga tidak ditemukan dalam kas desa berdasarkan hasil audit. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, terdapat pula perbedaan versi mengenai status uang Rp1,35 miliar tersebut. Di satu sisi disebut sebagai sumbangan untuk pembangunan wantilan, sementara di sisi lain muncul keterangan bahwa dana itu merupakan bagian dari pembagian hasil penjualan tanah.

Menurut Somya, kedua keterangan tersebut harus diperjelas melalui dokumen dan bukti transaksi agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.

Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Paruman Agung dan Pertanggungjawaban Dana

Kuasa Hukum Desa Adat Serangan, I Made Somya Putra, S.H., M.H.

Selain persoalan aliran dana, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan kebenaran adanya paruman agung atau rapat besar Desa Adat yang diklaim pernah dilakukan untuk membahas status dan pengakuan atas tanah yang dikaitkan dengan Siti Sapura.

Somya menilai, apabila memang terdapat keputusan desa adat mengenai persoalan tanah tersebut, keberadaan paruman agung beserta keputusan yang dihasilkan harus dapat dibuktikan secara administratif.

“Betulkah Desa Adat pernah membuat paruman agung untuk mengklaim tanah tersebut? Kalau memang ada, harus dibuktikan. Jangan sampai keputusan itu sebenarnya hanya dibahas di internal kelompok pengurus sebelumnya, tetapi tidak pernah diketahui secara jelas oleh masyarakat desa adat,” katanya.

Ia menduga, ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan dan pencatatan keuangan berpotensi menyebabkan sejumlah dana yang telah keluar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun prajuru desa adat.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pembagian hasil tanah, melainkan juga menyangkut transparansi pengelolaan dana, pencatatan penerimaan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang yang berkaitan dengan kepentingan desa adat.

“Ini yang membuat persoalannya menjadi tidak jelas. Ada dana yang disebut punia, ada yang dikatakan sebagai bagian hasil penjualan tanah, tetapi pertanggungjawabannya belum terang. Bahkan, masyarakat dan prajuru desa adat yang sekarang juga perlu mengetahui secara jelas ke mana aliran dana tersebut,” ungkapnya.

Somya menyebut, persoalan tersebut pada akhirnya mendorong Bendesa Adat Serangan saat ini untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Ia berharap penyidik dapat menelusuri seluruh rangkaian transaksi, memeriksa dokumen pendukung, mengklarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kesepakatan pembagian tanah, serta memastikan ke mana dana-dana tersebut mengalir.

“Ini masih menjadi misteri. Memang sudah ada beberapa hal yang mulai terungkap, tetapi belum semuanya jelas. Kami berharap proses penyidikan dapat mengungkap secara terang aliran dana dan siapa saja yang harus bertanggung jawab,” tutup Somya.

Editor – Ray