ARUN Bali Soroti Polemik Fasum Dukuh Sari, CV Karya Baru Klaim Siapkan 30 Persen Lahan Sejak Tahun 2000

ARUN Bali Soroti Dugaan Penguasaan Lahan Fasum Dukuh Sari, CV Karya Baru Klaim Siapkan 30 Persen Lebih Sejak Tahun 2000.

DENPASAR – Persoalan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum-Fasos) di Perumahan Dukuh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada belum tuntasnya proses pelepasan hak atas lahan yang sejak tahun 2000 disebut telah disepakati untuk diserahkan oleh pengembang CV Karya Baru kepada Pemerintah Kota Denpasar.

Sekretaris ARUN Bali (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Anak Agung Gde Agung Aryawan, S.T., menyoroti ketidakjelasan administrasi pertanahan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade tersebut. Ia mendampingi Direktur CV Karya Baru, I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja, dalam memperjuangkan kepastian hukum atas lahan yang dipersoalkan.

Menurut Agung Aryawan, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bersama tahun 2000, CV Karya Baru telah menyatakan komitmen menyediakan dan menyerahkan lahan Fasum-Fasos lebih dari 30 persen.

Komitmen tersebut, menurut pihak pengembang, telah dituangkan dalam kesepakatan bersama yang melibatkan mantan Wali Kota Denpasar, A.A. Gde Ngurah Puspayoga. Namun, proses pelepasan hak melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga kini disebut belum diselesaikan.

“Alur hukum yang seharusnya berjalan adalah kesepakatan, pelepasan hak di BPN menjadi SHM Pemkot, lalu dihibahkan ke banjar. Karena di tengah jalan subjek penerima hibah tidak ada, prosesnya terhenti total sejak tahun 2000,” ujar Agung Aryawan, Senin (9/11/2026).

Agung menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, menurutnya, penyelesaian administrasi lahan harus dilakukan secara transparan dengan memastikan siapa pihak yang secara sah menjadi penerima hibah.

Ia juga mempertanyakan pemanfaatan sejumlah bidang tanah yang disebut sebagai bagian dari Fasum-Fasos. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada ARUN Bali, sebagian lahan tersebut diduga telah digunakan untuk aktivitas komersial, seperti bangunan toko, warung, dan garase yang dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak ketiga.

Menurut Agung, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan dasar penguasaan lahan, peruntukan bangunan, perizinan, serta pihak yang menerima manfaat ekonomi dari pemanfaatannya.

Warung yang disewakan oleh warga.

“Selain menyalahi peruntukan awal sebagai fasilitas publik atau sosial, hasil pendapatan sewa komersial tersebut tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang menurut ARUN Bali perlu diperiksa oleh instansi berwenang, termasuk dengan menelusuri dokumen kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Garase yang disewakan oleh warga.

Selain persoalan pertanahan, Agung juga menyoroti perbedaan kedudukan antara dusun dalam struktur pemerintahan desa dinas dengan banjar dalam struktur desa adat. Ia menyebut Banjar Adat Dukuh Sari belum terbentuk secara resmi di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja, sementara Dukuh Sari tercatat sebagai wilayah dusun dalam administrasi Desa Dinas Padangsambian Kaja.

Menurutnya, persoalan kelembagaan tersebut perlu diselesaikan agar proses penyerahan maupun pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Disewakan oleh warga.

Agung turut meminta pemerintah menelusuri informasi mengenai penggunaan dana APBDes untuk pembangunan fasilitas di atas lahan yang status kepemilikannya masih dipersoalkan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan status dan legalitas tanah.

Di sisi lain, pihak CV Karya Baru juga mempertanyakan konsistensi pengawasan Pemerintah Kota Denpasar terhadap kewajiban penyediaan Fasum-Fasos oleh para pengembang perumahan.

Mereka menilai pengawasan dan penegakan aturan harus diterapkan secara konsisten, bukan hanya terhadap satu pengembang. Termasuk, menurut pihak CV Karya Baru, perlunya evaluasi terhadap perumahan lain yang diduga belum memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Persoalan ini juga berkaitan dengan pemanggilan I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja oleh Satpol PP Kota Denpasar pada Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Satpol PP menghentikan sementara kegiatan pembangunan di lokasi yang dipersoalkan sambil menunggu kejelasan status tanah dan dokumen perizinan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Denpasar, I Wayan Sumarjana, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian berdasarkan bukti kepemilikan dan kelengkapan administrasi.

“Kalau memang itu merupakan haknya, kita dorong untuk mewujudkan bukti haknya di sana supaya tidak terjadi kesimpangsiuran cerita di masyarakat,” jelas Sumarjana.

ARUN Bali mendorong Pemerintah Kota Denpasar bersama BPN dan Desa Adat Padangsambian Kaja segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Agung menawarkan perlunya penelusuran kembali kesepakatan tahun 2000, kepastian status penerima hibah, serta pemeriksaan terhadap pemanfaatan lahan yang saat ini dipersoalkan.

Apabila ditemukan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, ia meminta pemerintah mengambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran publik dalam pembangunan fasilitas di atas tanah yang belum memiliki kejelasan alas hak.

Bagi ARUN Bali, persoalan Fasum-Fasos Dukuh Sari bukan semata-mata menyangkut kepentingan pengembang ataupun kelompok masyarakat tertentu, melainkan menyangkut kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Penyelesaian yang transparan dan berkeadilan diharapkan dapat mengakhiri polemik berkepanjangan sekaligus memastikan seluruh pihak memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor – Ray

Catatan Redaksi:

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan informasi yang diterima redaksi.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan (cover both sides), redaksi membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun hak koreksi sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.