RUU Perampasan Aset, ARUN Bali Desak Komisi III DPR RI Masukkan Spirit Keteladanan Hukum

Sekretaris DPD ARUN Bali Anak Agung Gede Agung Aryawan mendesak Komisi III DPR RI menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai momentum memperkuat penegakan hukum, menindak dugaan pelanggaran tata ruang, dan menghadirkan keteladanan hukum bagi generasi muda.

DENPASAR, 10 November 2026 – Sekretaris DPD ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, mendesak Komisi III DPR RI agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga memperkuat prinsip keteladanan dalam penegakan hukum.

Menurutnya, hukum harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai generasi muda mendapatkan pelajaran tentang kepatuhan terhadap hukum di sekolah, tetapi justru menyaksikan dugaan pelanggaran hukum dan tata ruang berdiri megah di lingkungan tempat mereka tinggal.

“Ketika kita bicara hukum sebagai mata pelajaran anak sekolah, tentu fakta lapangan juga harus tegas dan menjadi teladan. Bagaimana caranya anak-anak kita belajar kewarganegaraan di sekolah, tetapi di sisi lain bangunan megah yang melanggar hukum menjadi tontonan sehari-hari?” tegas Anak Agung Gede Agung Aryawan dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Ia menyoroti sejumlah fenomena bangunan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum di Bali. Persoalan tersebut meliputi bangunan yang diduga berdiri di atas aliran sungai meskipun memiliki dokumen IMB, bangunan Museum Pancasila yang disebut berada di atas badan Jalan Lingkar (LC), serta bangunan mewah yang berdiri di kawasan persawahan.

Gallery Kohinoor Diduga Caplok Sempadan Sungai, ARUN Bali Desak Kejati Bongkar dan Usut Pejabat Penerbit Izin.

“Seperti membangun di atas sungai adalah pelanggaran hukum tata ruang. Tetapi ada bangunan ber-IMB yang berdiri megah di atas sungai. Anak sekolah yang melihat setiap hari bisa bertanya, apakah membangun di atas sungai diperbolehkan kalau memiliki IMB?” ujarnya.

Menurut Aryawan, keberadaan dokumen perizinan tidak boleh serta-merta dianggap menghapus kewajiban memenuhi ketentuan tata ruang, perlindungan sungai, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian izin dan kondisi faktual bangunan.

Sorotan berikutnya diarahkan pada bangunan Museum Pancasila yang menurutnya berada di atas badan Jalan Lingkar. Ia menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka melalui pemeriksaan dokumen perizinan, status lahan, dan fungsi ruang.

“Ada bangunan Museum Pancasila yang berdiri di atas badan jalan LC. Ini menjadi ironi apabila benar terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan tata ruang. Museum Pancasila seharusnya menjadi simbol nilai-nilai Pancasila, termasuk penghormatan terhadap hukum dan kepentingan umum,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti keberadaan bangunan mewah di kawasan persawahan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan lahan pertanian produktif.

“Termasuk bangunan di tengah sawah yang berdiri megah, sementara petani setiap hari bekerja mempertahankan kehidupan dari sektor pertanian. Sawah yang seharusnya dilindungi untuk ketahanan pangan jangan sampai kehilangan fungsinya akibat pembangunan yang tidak sesuai ketentuan,” tambahnya.

Aryawan mengingatkan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai bentuk bangunan, tetapi juga menyangkut konsistensi negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ruang hidup generasi mendatang.

Ia menyebut terdapat persoalan keteladanan ketika anak-anak sekolah mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), termasuk kewajiban menaati hukum, tetapi di lapangan menemukan kondisi yang menurut mereka bertentangan dengan materi pembelajaran.

“Anak-anak SD dan SMP membuka buku PPKn, belajar tentang kewarganegaraan, taat hukum, tata ruang, dan Pancasila. Namun, ketika keluar sekolah, mereka melihat bangunan di atas sungai, bangunan di atas jalan, hingga bangunan di tengah sawah. Apa pesan yang mereka tangkap dari kenyataan tersebut?” ungkapnya.

ARUN Bali Minta RUU Perampasan Aset Perkuat Keadilan dan Penegakan Hukum

Desakan tersebut disampaikan seiring pembahasan RUU Perampasan Aset yang kini memasuki tahapan penting di DPR RI.

Berdasarkan informasi resmi DPR RI, Komisi III bersama pemerintah telah memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Pada 5 November 2026, pemerintah dan Komisi III juga menyepakati perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pembahasan tersebut mencakup berbagai substansi, termasuk ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Komisi III juga menerima masukan mengenai kemungkinan penerapan perampasan aset terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana lingkungan.

Dalam konteks tersebut, Aryawan meminta agar semangat penegakan hukum yang berkeadilan turut menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

“RUU Perampasan Aset jangan hanya menjadi instrumen untuk mengambil aset hasil korupsi. Semangatnya juga harus mendorong penegakan hukum yang memberikan keadilan, melindungi lingkungan, dan mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana,” tegasnya.

Ia juga meminta agar dugaan pelanggaran tata ruang yang memiliki unsur tindak pidana ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, penertiban dan pemulihan fungsi ruang harus dilakukan secara transparan, berdasarkan hasil pemeriksaan, serta tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat.

Aryawan menegaskan bahwa usulan perampasan aset tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk merampas seluruh bangunan yang diduga melanggar tata ruang tanpa proses hukum. Harus ada pembuktian mengenai unsur tindak pidana, hubungan aset dengan tindak pidana, serta mekanisme perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

“Kalau memang ditemukan aset yang berasal dari tindak pidana dan memenuhi ketentuan perampasan aset, proses hukum harus dijalankan secara tegas. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tidak memberikan kepastian ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Ia berharap Komisi III DPR RI dapat memperhatikan aspirasi tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, sekaligus mendorong pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang di Bali melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.

“Tata ruang untuk rakyat, hukum harus berkeadilan. Keteladanan hukum bukan hanya disampaikan melalui pidato atau buku pelajaran, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata negara. Generasi muda harus melihat bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang,” tutup Anak Agung Gede Agung Aryawan.

Editor – Ray

Catatan Redaksi:

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan narasumber. Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan (cover both sides) serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.

Setiap klarifikasi, tanggapan, maupun bukti pendukung akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.