Dari Upacara Kerajaan ke Baliho Politik, Ketika Kekuasaan Masih Butuh Tontonan

Meruntuhkan Panggung Puri, Membaca Jejak Spektakel Kerajaan Bali di Era Politik Pencitraan

DENPASAR — Raja Bali abad ke-19 duduk diam di pusat keramaian, tanpa pidato, tanpa perintah, tanpa menghunus keris. Namun seluruh mata tertuju padanya. Wibawa itu tidak lahir dari tindakan, melainkan dari keyakinan bahwa istana adalah cermin tatanan semesta, dan raja adalah poros yang tak goyah di tengah dunia yang berputar.

Antropolog Clifford Geertz membedah fenomena ini dalam buku Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980). Dalam kajiannya, Geertz menyimpulkan bahwa negara Bali prakolonial tidak dijalankan melalui tirani, penaklukan, atau administrasi yang efektif, melainkan melalui spektakel.

“Kekuasaan melayani kemegahan, bukan kemegahan melayani kekuasaan,” tulis Geertz, sebagaimana dikutip dari deskripsi karyanya .

Dengan kata lain, upacara bukan alat untuk mencapai tujuan politik. Upacara itu sendiri adalah tujuan negara. Semakin megah kremasi raja, semakin tinggi derajat sang raja di mata rakyat dan saingannya. Puncaknya adalah kematian: jasad raja dibakar dalam upacara raksasa, dan sejumlah istri melompat ke dalam api sebagai tanda kesetiaan terakhir.

Praktik ini tercatat dalam sejarah sebagai masatia, tradisi di lingkungan bangsawan Bali di mana para janda membakar diri pada kremasi suami sebagai bentuk kesetiaan dan penghormatan terakhir . Tradisi ini mulai ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1903 dan dihapus secara resmi melalui kontrak politik tahun 1905 .

Panggung teatral kerajaan Bali runtuh ketika pasukan Belanda datang di awal abad ke-20. Peristiwa Puputan Badung pada 1906 menandai berakhirnya hegemoni politik puri-puri tradisional di Bali selatan . Namun pertanyaan Geertz tetap relevan: apakah kekuasaan hari ini benar-benar berbeda, atau kita hanya mengganti upacara dengan baliho, arak-arakan dengan kamera, dan arca dengan tokoh yang pandai berpose?

“Negara Teater bukan sekadar catatan sejarah Bali. Ia adalah pisau bedah untuk membaca bagaimana kekuasaan hari ini masih bekerja lewat pencitraan, ritual politik, dan spektakel yang dikemas ulang,” ujar seorang peneliti budaya Bali yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi, Minggu (19/10/2026).

Geertz, melalui karyanya, menegaskan bahwa budaya politik bukanlah lapisan superfisial di atas struktur kekuasaan yang “sesungguhnya.” Bagi masyarakat Bali abad ke-19, simbol, ritual, dan tontonan adalah inti dari negara itu sendiri . Pertanyaannya kini: ketika panggung berganti wajah, apakah kita masih menonton pertunjukan yang sama?

Editor – Ray