Breaking News
light_mode

Pengibaran Bendera One Piece Bisa Dipidana, Netizen: Kritik Bukan Berarti Mengkhianat

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan mengingatkan masyarakat bahwa pengibaran bendera fiksi seperti bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dapat dikenai sanksi pidana.

Ia menilai tindakan itu mencederai kehormatan bendera Merah Putih dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

“Pengibaran bendera lain di atas atau sejajar dengan Merah Putih, apalagi dalam konteks yang tidak resmi atau bercanda, sangat tidak tepat dan bisa masuk ranah pidana,” kata Budi Gunawan, Jumat (1/8).

Pasal 24 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun, termasuk simbol asing maupun fiktif.

Namun pernyataan tersebut menuai reaksi beragam dari publik, khususnya warganet. Banyak yang menganggap pemerintah terlalu reaktif terhadap ekspresi simbolik yang sejatinya merupakan bentuk sindiran sosial terhadap kondisi bangsa.

Netizen menyuarakan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan bentuk pengkhianatan, melainkan kritik satir atas carut-marutnya sistem hukum dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

“Kami tidak pernah menduakan Merah Putih. Tapi ketika hukum jadi mainan, simbol seperti One Piece itu jadi cara rakyat menyuarakan frustrasi,” tulis seorang pengguna di media sosial.

Beberapa menyayangkan pendekatan pemerintah yang dianggap lebih memilih ancaman pidana ketimbang membuka ruang dialog. “Rakyat ingin bicara, tapi selalu dibungkam. Lalu kemerdekaan itu milik siapa?” ujar netizen lain.

Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan agar ekspresi kritik tetap dilakukan secara santun dan tidak menyinggung simbol-simbol negara yang memiliki nilai historis dan emosional bagi bangsa.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap menjaga semangat nasionalisme menjelang peringatan kemerdekaan dan menyalurkan kritik melalui jalur yang konstruktif.

Sementara itu, polemik seputar bendera One Piece ini mencerminkan ketegangan antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan negara, dua hal yang semestinya bisa berjalan beriringan. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (16)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Simbol Ular dalam Spiritualitas Timur, Mengapa Dibenci dalam Ajaran Abrahamik?

    Simbol Ular dalam Spiritualitas Timur, Mengapa Dibenci dalam Ajaran Abrahamik?

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Ray
    • 13Komentar

    DENPASAR – Dalam bentangan sejarah spiritual dunia, simbol ular telah menjadi figur penuh makna, sekaligus kontroversial. Dalam ajaran Timur seperti Tantra, ular justru dipuja sebagai lambang energi spiritual tertinggi. Namun dalam tradisi agama-agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, ular digambarkan sebagai musuh utama manusia, dikatakan sosok penggoda yang membawa petaka. Lalu, mengapa ada perbedaan […]

  • Mantan Bendesa Mangkir! Bila 3 Kali Menolak Bisa Dipanggil Paksa Oleh Aparat Kepolisian

    Mantan Bendesa Mangkir! Bila 3 Kali Menolak Bisa Dipanggil Paksa Oleh Aparat Kepolisian

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dikabarkan akan kembali melayangkan surat panggilan kepada IMS, mantan Bendesa Adat Serangan, terkait dugaan penggelapan dana hasil penjualan aset tanah milik Desa Adat Serangan senilai sekitar Rp4,5 miliar. IMS sebelumnya dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/37/I/2026/SPKT/POLDA BALI tertanggal 13 Januari 2026. Ia disebut sempat tidak memenuhi […]

  • Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Klungkung — Proyek pembangunan lift kaca di kawasan Banjar Adat Karangdawa, Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, resmi dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Bali setelah mengantongi rekomendasi DPRD Bali serta dukungan dari Bupati Klungkung. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat adat yang merasa keputusan tersebut tidak berpihak pada upaya pemerataan pembangunan […]

  • Green SM Serahkan Hadiah Mobil Listrik VinFast VF 3, Apresiasi bagi Pelanggan Setia

    Green SM Serahkan Hadiah Mobil Listrik VinFast VF 3, Apresiasi bagi Pelanggan Setia

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    Jakarta, 21 Agustus 2025 – Suasana penuh kegembiraan menyelimuti acara penyerahan hadiah program “Ride Green Get Your Dream” yang digelar Green SM di Jakarta. Seorang pelanggan setia layanan taksi listrik tersebut berhasil membawa pulang satu unit mobil listrik VinFast VF 3 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan loyalitasnya. Program “Ride Green Get Your Dream” yang […]

  • Diplomasi Olahraga di Denpasar, Konsulat Australia Ajak Pelajar Perkuat Persahabatan Lewat AFL

    Diplomasi Olahraga di Denpasar, Konsulat Australia Ajak Pelajar Perkuat Persahabatan Lewat AFL

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar, Bali — Momentum Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian dimanfaatkan Konsulat-Jenderal Australia di Bali untuk memperkuat hubungan antar masyarakat melalui kegiatan olahraga. Pada Selasa (8/4/2026), Konsul-Jenderal Australia di Bali, Jo Stevens, mengunjungi SMA Muhammadiyah 1 Denpasar dan mengikuti pelatihan Australian Rules Football (AFL) bersama para pelajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperingati […]

  • Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi Soroti Dugaan Kriminalisasi Aktivis dalam Sidang Tomy Priatna Wiria

    Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi Soroti Dugaan Kriminalisasi Aktivis dalam Sidang Tomy Priatna Wiria

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    Denpasar, 29 Maret 2026 — Sidang kedua perkara yang menjerat aktivis muda Tomy Priatna Wiria berubah menjadi panggung kritik terhadap praktik penegakan hukum. Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menilai proses hukum yang berlangsung bukan sekadar perkara pidana, melainkan bagian dari upaya membatasi hak-hak fundamental warga negara. Dalam pernyataan resminya, perwakilan koalisi, I Made “Ariel” Suardana […]

expand_less