Breaking News
light_mode

INTAC: Sistem Pajak RI Gagal Total, Korupsi dan Kepentingan Elite Dinilai Merusak Sejak 1983

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kritik keras terhadap arah pembangunan sistem perpajakan Indonesia kembali mencuat. Lembaga sosial di bidang pajak, Indonesia Tax Care (INTAC), secara terbuka menyebut sistem pajak nasional yang dibangun sejak 1983 hingga kini justru mengarah pada kegagalan struktural.

Pernyataan tajam itu disampaikan Direktur Eksekutif INTAC, Basuki Widodo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/11). Ia menilai sistem perpajakan Indonesia telah lama disandera oleh kepentingan tertentu, sementara praktik korupsi di sektor pajak terus menggerogoti fondasi yang seharusnya menopang penerimaan negara.

“Korupsi pajak membuat sistem yang dibangun menjadi rapuh. Ia mudah bocor, mudah dipermainkan, dan pada akhirnya gagal melindungi kepentingan negara,” tegas Basuki.

INTAC menyoroti pengabaian prinsip self-assessment, yang sejatinya menjadi jantung sistem perpajakan modern Indonesia. Dalam prinsip ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sementara otoritas pajak bertugas melakukan pengawasan dan verifikasi. Namun, menurut INTAC, praktik di lapangan justru menjauh dari semangat tersebut.

Masalah tak berhenti di situ. Basuki menilai arah kebijakan pajak nasional juga melenceng dari cita-cita besar perpajakan bangsa. Wajib pajak seharusnya diposisikan sebagai subjek yang dibina, bukan dicurigai. Aparat pajak dituntut bekerja bersih dan profesional, sementara sistem administrasi semestinya sederhana, transparan, dan tidak berbelit. Fakta di lapangan, kata dia, justru menunjukkan sebaliknya.

INTAC juga mengkritik lemahnya jaminan kepastian hukum dalam ketentuan perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak kerap berada di wilayah abu-abu, membuka ruang tafsir yang rawan disalahgunakan.

“Jika cita-cita itu dijadikan tolok ukur, maka saya berkesimpulan pembangunan sistem pajak Indonesia sejak 1983 hingga 2025 bukan menuju keberhasilan, melainkan kegagalan,” tandas Basuki.

Pernyataan ini berpotensi mengguncang perdebatan publik, terutama di tengah upaya reformasi pajak yang terus digaungkan pemerintah. INTAC mendesak DPR dan pemerintah berhenti menambal sistem yang bocor, dan mulai melakukan pembenahan menyeluruh sebelum kepercayaan publik terhadap pajak benar-benar runtuh.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (4)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jennifer Coppen Resmi Dilamar Justin Hubner, Cinta Baru Berlabuh ke Jenjang Serius

    Jennifer Coppen Resmi Dilamar Justin Hubner, Cinta Baru Berlabuh ke Jenjang Serius

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Hubungan asmara artis Jennifer Coppen dengan pesepakbola Tim Nasional Indonesia, Justin Hubner, resmi melangkah ke fase yang lebih serius. Jennifer—yang akrab disapa Mamari—mengumumkan bahwa dirinya telah dilamar sang kekasih dalam sebuah momen romantis yang sarat emosi dan kebahagiaan. Kabar bahagia itu dibagikan Mamari melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Lamaran tersebut berlangsung saat […]

  • DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 8Komentar

    DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group. Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. […]

  • FSI Bali Tancap Gas! Siapkan Loncatan Prestasi Savate, Bidik Medali PON & Incar Status Tuan Rumah 2026

    FSI Bali Tancap Gas! Siapkan Loncatan Prestasi Savate, Bidik Medali PON & Incar Status Tuan Rumah 2026

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR — Federasi Savate Indonesia (FSI) Provinsi Bali menunjukkan taringnya dalam upaya memperkuat pembinaan olahraga Savate dengan menggelar rapat konsolidasi pada Minggu, 30 November 2025, di Ananda’s Sanur, hotel yang dikelola Anggela Bali Management. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi FSI Bali untuk merancang strategi besar dalam menghadapi agenda olahraga resmi KONI maupun event nasional […]

  • Pura Puseh Penegil Dharma, Jejak Awal Peradaban Bali dari Kawista

    Pura Puseh Penegil Dharma, Jejak Awal Peradaban Bali dari Kawista

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Kubutambahan, Buleleng — Pura Puseh Penegil Dharma adalah nama lain dari Pura Penyusuan yang terletak di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, diyakini sebagai salah satu pura tertua di Bali sekaligus menjadi tonggak awal terbentuknya peradaban Pulau Dewata. Pura yang juga dikenal dengan sebutan Pura Penegil Dharma atau Penyusu Dharma ini tergolong sebagai Kahyangan Jagat Nusantara […]

  • KEK Kura Kura Bali Kebut Infrastruktur Marina, Dorong Pariwisata Maritim dan Ekonomi Kreatif Pulau Dewata

    KEK Kura Kura Bali Kebut Infrastruktur Marina, Dorong Pariwisata Maritim dan Ekonomi Kreatif Pulau Dewata

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 16Komentar

    Denpasar, 7 Oktober 2025 – Pembangunan infrastruktur Marina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali) terus dikebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Bali dalam peta pariwisata maritim dunia. Proyek ini diharapkan menjadi ikon baru pariwisata bahari bertaraf internasional yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada Jumat, 3 Oktober lalu, […]

  • Ditahan Bersama Bayinya, Ibu Rini Jadi Simbol Duka Penegakan Hukum di Polres Jakarta Pusat

    Ditahan Bersama Bayinya, Ibu Rini Jadi Simbol Duka Penegakan Hukum di Polres Jakarta Pusat

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 149Komentar

    Jakarta – Tangis keadilan kembali terdengar lirih dari balik dinding dingin kantor polisi. Seorang ibu muda asal Sumedang, Jawa Barat, bernama Rini, harus menelan pil pahit hukum ketika dirinya dipanggil sebagai saksi dalam kasus perdata yang menyeret namanya di wilayah Polres Jakarta Pusat. Alih-alih mendapat perlakuan sebagai saksi, pada Jumat, 1 Agustus 2025, statusnya berubah […]

expand_less