Breaking News
light_mode

INTAC: Sistem Pajak RI Gagal Total, Korupsi dan Kepentingan Elite Dinilai Merusak Sejak 1983

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kritik keras terhadap arah pembangunan sistem perpajakan Indonesia kembali mencuat. Lembaga sosial di bidang pajak, Indonesia Tax Care (INTAC), secara terbuka menyebut sistem pajak nasional yang dibangun sejak 1983 hingga kini justru mengarah pada kegagalan struktural.

Pernyataan tajam itu disampaikan Direktur Eksekutif INTAC, Basuki Widodo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/11). Ia menilai sistem perpajakan Indonesia telah lama disandera oleh kepentingan tertentu, sementara praktik korupsi di sektor pajak terus menggerogoti fondasi yang seharusnya menopang penerimaan negara.

“Korupsi pajak membuat sistem yang dibangun menjadi rapuh. Ia mudah bocor, mudah dipermainkan, dan pada akhirnya gagal melindungi kepentingan negara,” tegas Basuki.

INTAC menyoroti pengabaian prinsip self-assessment, yang sejatinya menjadi jantung sistem perpajakan modern Indonesia. Dalam prinsip ini, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sementara otoritas pajak bertugas melakukan pengawasan dan verifikasi. Namun, menurut INTAC, praktik di lapangan justru menjauh dari semangat tersebut.

Masalah tak berhenti di situ. Basuki menilai arah kebijakan pajak nasional juga melenceng dari cita-cita besar perpajakan bangsa. Wajib pajak seharusnya diposisikan sebagai subjek yang dibina, bukan dicurigai. Aparat pajak dituntut bekerja bersih dan profesional, sementara sistem administrasi semestinya sederhana, transparan, dan tidak berbelit. Fakta di lapangan, kata dia, justru menunjukkan sebaliknya.

INTAC juga mengkritik lemahnya jaminan kepastian hukum dalam ketentuan perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak kerap berada di wilayah abu-abu, membuka ruang tafsir yang rawan disalahgunakan.

“Jika cita-cita itu dijadikan tolok ukur, maka saya berkesimpulan pembangunan sistem pajak Indonesia sejak 1983 hingga 2025 bukan menuju keberhasilan, melainkan kegagalan,” tandas Basuki.

Pernyataan ini berpotensi mengguncang perdebatan publik, terutama di tengah upaya reformasi pajak yang terus digaungkan pemerintah. INTAC mendesak DPR dan pemerintah berhenti menambal sistem yang bocor, dan mulai melakukan pembenahan menyeluruh sebelum kepercayaan publik terhadap pajak benar-benar runtuh.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (4)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mafia Kepailitan Diduga Menggurita, Kasus Hotel Sing Ken Ken Didorong Naik ke Bareskrim

    Mafia Kepailitan Diduga Menggurita, Kasus Hotel Sing Ken Ken Didorong Naik ke Bareskrim

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR – Desakan untuk membongkar dugaan mafia kepailitan Sing Ken Ken Beach Hotel and Residences kini meledak menjadi tekanan nasional. Kuasa Hukum Kantor Hukum Budi Utomo, Riyanta, SH, kembali mengajukan permohonan resmi agar penyelidikan kasus dugaan pencurian aset dan kejanggalan proses kepailitan hotel tersebut dicabut dari Polda Bali dan langsung diambil alih Bareskrim Polri. Melalui […]

  • Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Pelanggaran Produk Kesehatan

    Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Pelanggaran Produk Kesehatan

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 16Komentar

    JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menahan dokter sekaligus pemengaruh media sosial, Richard Lee, pada Jumat (6/3/2026) malam terkait dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Samira Farahnaz atau yang dikenal dengan sebutan Doktif. Kepala Bidang Humas […]

  • Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    Warga Adat Nusa Penida Lawan Penghentian Lift Kaca di Kelingking 

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Klungkung — Proyek pembangunan lift kaca di kawasan Banjar Adat Karangdawa, Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, resmi dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Bali setelah mengantongi rekomendasi DPRD Bali serta dukungan dari Bupati Klungkung. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat adat yang merasa keputusan tersebut tidak berpihak pada upaya pemerataan pembangunan […]

  • SOP Verifikasi Pembayaran Dinilai Mendesak Demi Jaga Citra Pariwisata Indonesia

    SOP Verifikasi Pembayaran Dinilai Mendesak Demi Jaga Citra Pariwisata Indonesia

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    JAKARTA — Kasus dugaan salah tuduh pelanggan belum membayar di salah satu rumah makan populer di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) menuai sorotan publik dan dinilai menjadi alarm penting bagi sektor pariwisata Indonesia. Insiden semacam itu disebut bukan hanya mempermalukan pelanggan, tetapi juga berpotensi merusak citra Indonesia di mata wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengamat layanan […]

  • Digitalisasi Keuangan Desa, Peran Strategis BPD Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

    Digitalisasi Keuangan Desa, Peran Strategis BPD Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Yogyakarta – Digitalisasi sistem keuangan desa menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia (BPDSI) yang digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (7/8/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank BPD DIY dengan mengusung tema “Implementasi Sistem Keuangan Desa Melalui BPDSI untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa.” Ketua […]

  • Fenomena Sukma Ditahan dan Perjanjian Gaib, Ini Penjelasan Praktisi Spiritual

    Fenomena Sukma Ditahan dan Perjanjian Gaib, Ini Penjelasan Praktisi Spiritual

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 6Komentar

    DENPASAR – Praktisi spiritual mengungkapkan pandangannya mengenai fenomena “sukma yang ditahan” yang menurutnya berkaitan dengan adanya perjanjian tertentu yang dilakukan seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Menurut penjelasannya, perjanjian tersebut ada yang dibuat langsung oleh individu yang bersangkutan, namun ada pula yang diyakini merupakan warisan atau turunan dari leluhur terdahulu. “Sukma yang ditahan umumnya […]

expand_less