Breaking News
light_mode

Tukang Parkir Liar Terancam Penjara hingga 9 Tahun, Ini Dasar Hukumnya

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta — Keberadaan juru parkir (jukir) liar semakin menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya muncul di area minimarket, praktik parkir ilegal ini kini merambah toko-toko kecil hingga ruko di pinggir jalan, kerap disertai pungutan yang bersifat memaksa dan meresahkan masyarakat.

Secara hukum, pengelolaan parkir di ruang publik bukanlah kewenangan perorangan. Mengacu pada keterangan resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, lahan parkir seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, umumnya Dinas Perhubungan.

“Pemerintah daerah menetapkan lokasi parkir resmi dan menunjuk petugas yang sah, lengkap dengan identitas, seragam, serta karcis retribusi. Petugas resmi inilah yang berwenang memungut biaya parkir dan menyetorkannya ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD),” tulis laman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Pengelolaan parkir secara ilegal oleh individu atau kelompok tertentu tanpa izin resmi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih, dalam praktiknya, banyak jukir liar memungut tarif parkir dengan unsur paksaan atau intimidasi kepada pengguna jasa.

Jika disertai unsur pemaksaan atau ancaman, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tidak hanya itu, pungutan liar yang dilakukan tanpa dasar hukum juga berpotensi dikenakan pasal penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama apabila praktik tersebut berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah.

Fenomena jukir liar ini menjadi sorotan publik dan menuntut ketegasan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Penertiban parkir ilegal dinilai penting, tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari pungutan liar, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan pendapatan daerah dikelola secara transparan dan sah.

Sumber: detikOto

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (6)

  • Connie

    References:

    Online casino spielautomaten online

    Balas16 Juni 2026 8:06 PM
  • Pearl

    Reall wivess sexx pornOnline escortgs sitesSeex movie thjeater in dcBiig
    blkack evony boobsBeaxh houuse iin voyeurTeeen brunette orgasmFreee piics
    black women sucking cockCourtney roobinson bondage picturesXxx gymm blowjob picsLandfing strip in oakhank manitobaSecretaary dogfie styleNudde shower teen freeUnbelievabbly huge breastFree
    mil ully coothed sex videosSexy fairy dredss upp gameOldd young sleesp sexPictures of pimples oon vaginaVintage soul perfumeNudee asians videosForced
    to fuick girl ssex vedioNeew asian villsge menuGrmin softwae british virggin islandsMoom waas sucking dad’s cockFaciazl rejuvination hunterdonBanan blowjob teenYouhng white haijrs vaginaWhife wivess enjoying blaqck dickSnoow white gget fucked pornHermaphrldite sex
    movieTeenn books off 2008Hottdst strawberry blonjde nuce girlsIndian actress sexy seensBaaby blues
    dailly ckmic stripLoveleess sexJuusy hott gayy pornSexy beach galleriesNudde suppermodelsAdujlt ideda partySuckk ownn titgs
    forum

    Also vsit mmy homepage; bokepindo.win

    Balas10 Juni 2026 5:16 AM
  • app slot365

    Giao diện app slot365 có nút “Quay lại nhanh” – sau khi thắng, bạn có thể quay lại game vừa chơi chỉ trong 1 giây, không cần duyệt lại menu. TONY04-24

    Balas26 April 2026 1:39 PM
  • Enriquemop

    business-to-consumer e commerce https://otvetnow.ru oklahoma photography school

    Balas4 Februari 2026 6:42 AM

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelang GPS Terpasang di Kaki Hogi Minaya, Kasus Kejar Jambret Istri Berakhir Restorative Justice

    Gelang GPS Terpasang di Kaki Hogi Minaya, Kasus Kejar Jambret Istri Berakhir Restorative Justice

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 12Komentar

    SLEMAN — Gelang Global Positioning System (GPS) sempat terpasang di pergelangan kaki kanan Hogi Minaya (44), warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku penjambretan di kawasan Jembatan Layang Janti pada April 2025. Pemasangan alat pemantau tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman sebagai bentuk […]

  • Pansus TRAP Lalai Soroti Aset Pemprov Untuk India Cultural Centre Bali Yang Mangkrak 22 Tahun

    Pansus TRAP Lalai Soroti Aset Pemprov Untuk India Cultural Centre Bali Yang Mangkrak 22 Tahun

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Pansus TRAP (Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan) DPRD Bali lupa menggeruduk aset Provinsi Bali yang rencananya digunakan untuk pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayan India di Jl. Tantular yang mangkrak sejak tahun 2004. 22 tahun aset ini terlihat terbengkalai tanpa sentuhan berarti lagi. Ide bagus pertukaran aset Provinsi […]

  • Notaris Jelaskan Polemik Pansus Trap – BTID, Produk Hukum Lama Tak Bisa Diadili dengan Aturan Baru

    Notaris Jelaskan Polemik Pansus Trap – BTID, Produk Hukum Lama Tak Bisa Diadili dengan Aturan Baru

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    KARANGASEM – Polemik tukar guling lahan antara PT Bali Turtle Island Development (BTID) dengan Kementerian Kehutanan kembali memunculkan perdebatan terkait legalitas proses pelepasan hak dan administrasi pertanahan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Notaris Ida Bagus Mantara, SH, menilai penilaian terhadap proses pertukaran lahan tersebut harus merujuk pada regulasi yang berlaku saat transaksi dilakukan, bukan menggunakan […]

  • Registrasi Madu Murni dan Madu Sarang Dialihkan ke Kementan Mulai 1 Februari 2024

    Registrasi Madu Murni dan Madu Sarang Dialihkan ke Kementan Mulai 1 Februari 2024

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jakarta — Pemerintah resmi mengalihkan kewenangan registrasi madu murni dan madu sarang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Pertanian (Kementan). Pengalihan ini berlaku efektif mulai Kamis, 1 Februari 2024. Ketentuan tersebut disampaikan berdasarkan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 16028/PI.500/F/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024 tentang perizinan madu murni […]

  • Majaya-jaya di Pura Luhur Gunung Sari, MWBW Kukuhkan Kepengurusan Moncol 2025–2030

    Majaya-jaya di Pura Luhur Gunung Sari, MWBW Kukuhkan Kepengurusan Moncol 2025–2030

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    TABANAN — Pasemetonan Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) menggelar upacara majaya-jaya sebagai momentum sakral pengukuhan kepengurusan Moncol Pusat, Moncol Kabupaten/Kota hingga tingkat kecamatan masa bakti 2025–2030. Upacara tersebut dilaksanakan pada Rahina Wraspati Umanis Wuku Pahang, Kamis (25/12/2025), bertempat di Pura Luhur Bhujangga Waisnawa Gunung Sari, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Prosesi majaya-jaya ini menjadi […]

  • 60 Hari Warga Bali Akan Gugat Negara! Pemerintah Dianggap Gagal Lindungi Rakyat dari Banjir

    60 Hari Warga Bali Akan Gugat Negara! Pemerintah Dianggap Gagal Lindungi Rakyat dari Banjir

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyat dari bencana kembali memicu perlawanan. Kali ini, warga Bali yang tergabung dalam Koalisi Pergerakan Untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali (PULIHKAN BALI) secara resmi melayangkan notifikasi Citizen Lawsuit (CLS) terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas bencana banjir besar yang melanda Bali pada September 2025 dan menelan 18 […]

expand_less