Enam Bulan Putusan Inkracht, Kejaksaan Belum Juga Eksekusi Budiman Tiang! Alasan Pindah – pindah Jadi Kesulitan

Kuasa Hukum MEG Desak Kejaksaan Agung, Kejati Bali, dan Kejari Denpasar Segera Melaksanakan Eksekusi atas Vonis 3 Tahun 6 Bulan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

BADUNG – Pelaksanaan putusan pidana terhadap Budiman Tiang dalam perkara The Umalas Signature kembali menjadi sorotan. Meski telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal 11 Mei 2026, hingga November 2026 pelaksanaan eksekusi terhadap Budiman Tiang masih dipertanyakan.

Persoalan ini tidak lagi sebatas sengketa bisnis dan pengelolaan proyek properti, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dalam konferensi pers Magnum Estate Group (MEG) di The Umalas Signature, Jumat (13/11/2026), MEG melalui kuasa hukumnya, Parade Sitorus, S.H., M.H., bersama tim advokat memaparkan perkembangan sejumlah perkara hukum antara Budiman Tiang dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok MEG.

Parade Sitorus, S.H., M.H.

Tim hukum yang hadir antara lain Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H., Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., Dimas Suhartono, S.H., serta Fitri Anisa, S.H., CTT., C.Med., C.L.D.

Salah satu perhatian utama MEG adalah belum terlaksananya eksekusi putusan pidana terhadap Budiman Tiang. MEG menyebut Budiman belum ditemukan untuk menjalani hukuman penjara yang telah dijatuhkan pengadilan.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan MEG, perkara pidana tersebut bermula dari laporan Charles B. Siringo Ringo selaku Direktur PT Samahita Umalas Prasada (PT SUP) kepada Polda Bali pada November 2024 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam persoalan penguasaan dan pengelolaan proyek The Umalas Signature.

Fitri Anisa, S.H., CTT., C.Med., C.L.D.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/827/XI/2024/SPKT/Polda Bali.

Perkara kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 901/Pid.B/2025/PN Dps. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 27/Pid.B/2026/PT Dps tertanggal 10 Maret 2026 menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada Budiman Tiang.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 972 K/Pid/2026 tertanggal 11 Mei 2026. Dengan demikian, perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H.

Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh kejaksaan. Menurutnya, pelaksanaan eksekusi merupakan kewajiban aparat penegak hukum, bukan sekadar pilihan.

“Putusan Nomor 972 K/Pidana/2026 jelas memberikan kewajiban kepada pihak kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi,” ujar Agus Samijaya dalam wawancara usai konferensi pers, Jumat (13/11/2026).

Dimas Suhartono, S.H.

Ia mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa kejaksaan masih mengalami kesulitan menemukan Budiman Tiang, dengan alasan yang bersangkutan kerap berpindah-pindah tempat.

Namun, Agus menilai alasan tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan berkepanjangan bagi aparat penegak hukum.

“Namun hingga saat ini kejaksaan masih merasa kesulitan dengan alasan sering berpindah-pindah dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin perangkat yang dimiliki kejaksaan, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki, memiliki kemampuan untuk sekadar menangkap BT,” tegasnya.

Agus menjelaskan, pelaksanaan putusan pengadilan memiliki hubungan langsung dengan tiga tujuan utama hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

“Kenapa ini penting? Karena supaya terwujud tiga tujuan hukum. Secara filosofi, tujuan hukum itu ada tiga, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kalau sudah putusan inkracht kemudian tidak dieksekusi atau lambat dan lain sebagainya, maka tiga tujuan hukum itulah yang tidak tercapai,” jelasnya.

Atas dasar itu, Agus meminta jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bali, hingga Kejaksaan Negeri Denpasar mengambil langkah konkret untuk melaksanakan eksekusi terhadap Budiman Tiang.

“Dalam kaitan itu saya memohon kepada jajaran Kejaksaan Agung yang paling tinggi, kemudian Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Denpasar, untuk dapat segera melaksanakan eksekusi terhadap saudara Budiman Tiang yang telah divonis tiga setengah tahun penjara dan diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam tahanan,” tegas Agus.

Selain persoalan eksekusi, MEG juga menyoroti perkembangan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Budiman Tiang.

Dalam pemberitaan pada awal Agustus 2026, Kasi Intel Kejari Denpasar Achmad Wahyudi menyampaikan bahwa pihak kejaksaan telah mengajukan permohonan penerbitan DPO kepada Kejaksaan Tinggi Bali.

“Kami sudah mengajukan surat DPO atas nama Budiman Tiang ke Kejati Bali,” demikian pernyataan Achmad Wahyudi yang dikutip Bali Politika pada 4 Agustus 2026.

Meski demikian, pengajuan permohonan DPO perlu dibedakan dari penerbitan DPO secara resmi. Karena itu, kepastian mengenai status terakhir, nomor dokumen, dan perkembangan pencarian Budiman masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kejaksaan.

Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc.

Dalam kesempatan yang sama, Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., menyoroti perlunya kejelasan mengenai komunikasi dan hubungan antara Budiman Tiang dengan kuasa hukumnya.

Sugiri menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan langsung kepada kuasa hukum Budiman mengenai bagaimana pertemuan dengan kliennya dapat berlangsung, termasuk lokasi dan proses pemberian kuasa hukum.

“Kami akan mengonfirmasi kepada kuasa hukum DPO Budiman Tiang, bagaimana dia bisa bertemu dengan Budiman Tiang. Apakah ada upaya melindungi seorang DPO, itu juga perlu mendapat penjelasan,” ujar Sugiri.

Ia juga menyatakan akan meminta penjelasan mengenai tempat dan proses penandatanganan surat kuasa yang digunakan untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

Pernyataan tersebut merupakan rencana konfirmasi dari pihak MEG. Hingga saat ini, belum terdapat kesimpulan bahwa kuasa hukum Budiman melakukan tindakan melindungi buronan. Hal tersebut tetap membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Sorotan terhadap persoalan hukum dan pemberitaan yang berkembang turut mendapat perhatian Maichel Benedictus, Pemimpin Redaksi Warta Global Bali yang akrab disapa Romo Benny. Dalam sesi tanya jawab konferensi pers, ia mengingatkan pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah informasi yang dipersoalkan benar-benar berasal dari media yang disebutkan, yakni Bali News.

Maichel Benedictus, Pemimpin Redaksi Warta Global Bali yang akrab disapa Romo Benny.

Romo Benny mempertanyakan apakah klarifikasi telah dilakukan kepada pihak Bali News sebelum persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, apabila informasi itu merupakan produk jurnalistik media bersangkutan, penyelesaiannya perlu memperhatikan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

“Nah pertanyaan kami adalah apakah ini sudah diklarifikasi ke Bali News? Karena ini akan mengarah kepada Undang-Undang Pers. Kalau itu terbukti bukan dari mereka, artinya ini sudah masuk ke arah pidana,” ujar Romo Benny.

Ia menegaskan, apabila pemberitaan tersebut memang dibuat oleh Bali News, langkah klarifikasi seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Apabila persoalan tidak terselesaikan melalui mekanisme pers, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tetapi kalau ini masuk kategori mereka yang membuat berita, ini harusnya diklarifikasi dulu oleh Bali News kemudian baru bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Karena ini menyangkut dengan rekan-rekan pers yang ada,” lanjutnya.

Pernyataan Romo Benny menjadi pengingat bahwa persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan tidak bisa serta-merta disamakan dengan tindak pidana umum. Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah konten yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, siapa pihak yang memproduksinya, serta apakah hak jawab dan hak koreksi telah diberikan ruang.

Prinsip tersebut sejalan dengan pentingnya menjaga kemerdekaan pers sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Di luar perkara pidana, konflik antara Budiman Tiang dan kelompok perusahaan Magnum Estate Group juga menyisakan sejumlah perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam konferensi pers tersebut, MEG memaparkan delapan perkara yang berkaitan dengan kerja sama, kewajiban pembayaran, kepemilikan saham, hingga pengelolaan proyek The Umalas Signature.

Beberapa gugatan telah diputus, sementara perkara lainnya masih dalam pemeriksaan pengadilan.

Salah satu putusan yang disoroti adalah perkara Nomor 324/Pdt.G/2026/PN Dps tertanggal 23 September 2026. Dalam perkara tersebut, PN Denpasar menolak gugatan konvensi PT Tirta Digital Indonesia dan mengabulkan gugatan rekonvensi PT Magnum Estate International terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 22 tertanggal 1 Desember 2023.

Adapun gugatan PT TDI terhadap PT MEI dengan tuntutan ganti rugi material sebesar Rp381,5 miliar masih dalam pemeriksaan pengadilan berdasarkan keterangan MEG.

MEG juga memaparkan perkara lain, termasuk gugatan PT TDI terhadap PT ICG yang ditolak PN Denpasar melalui Putusan Nomor 689/Pdt.G/2026/PN Dps tertanggal 2 November 2026.

Rangkaian perkara tersebut memperlihatkan kompleksitas konflik hukum yang terjadi di sekitar proyek The Umalas Signature. Namun, sengketa perdata yang masih berjalan harus tetap dibedakan dari kewajiban pelaksanaan putusan pidana yang telah inkracht.

Dalam kesempatan yang sama, MEG juga mengungkap sejumlah laporan yang telah disampaikan kepada Polda Bali. Di antaranya dugaan pengancaman terhadap salah satu pemegang saham, dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta dugaan upaya pencairan tabungan emas milik PT SUP.

Terkait dugaan pengancaman, laporan disampaikan melalui Direktorat Siber Polda Bali dengan Nomor STPL/304/II/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 19 Februari 2026.

Sementara itu, laporan terkait dugaan memasuki pekarangan tanpa izin di The Umalas Signature tercatat dengan Nomor STTLP/B/586/VII/2026/SPKT/Polda Bali tertanggal 4 Juli 2026.

MEG juga menyampaikan adanya laporan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang diajukan oleh pemegang saham PT MEI, yakni Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov, pada Oktober 2026.

Seluruh laporan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan MEG dan masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Khusus untuk persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan media, mekanisme Undang-Undang Pers tetap perlu diperhatikan apabila konten yang dipersoalkan terbukti merupakan produk jurnalistik.

Sebagai langkah lanjutan, PT Magnum Estate International menyatakan telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Komisi Kepolisian Nasional, Kapolri, Kepala Staf Presiden, dan Presiden Republik Indonesia.

Parade Sitorus bersama tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa MEG tetap memilih jalur hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Kini, perhatian publik tertuju pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali. Apakah status DPO Budiman Tiang telah resmi diterbitkan? Sejauh mana upaya pencarian dilakukan? Kapan eksekusi atas vonis 3 tahun 6 bulan tersebut dilaksanakan?

Di sisi lain, kejelasan mengenai pemberitaan yang dipersoalkan juga membutuhkan konfirmasi dari Bali News serta pihak-pihak terkait. Hak jawab, klarifikasi, dan mekanisme Dewan Pers perlu dihormati apabila persoalan tersebut menyangkut karya jurnalistik.

Sebab, kepastian hukum tidak cukup berhenti pada putusan hakim. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Pada saat yang sama, penyelesaian persoalan pemberitaan harus tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers, profesionalitas jurnalistik, dan hak setiap pihak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil.

Editor – Ray