Breaking News
light_mode

Kasat Pol PP Bali Bantah Absen di RDP Pansus TRAP, Tegaskan Hadir dan Ikuti Rapat Bersama BTID

  • account_circle Ray
  • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, membantah isu yang menyebut dirinya tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (11/5/2026).

Di sela-sela jalannya rapat di Gedung DPRD Bali, Kasat Pol PP Bali bahkan terlihat berbincang hangat dengan sejumlah awak media yang meliput agenda tersebut. Kehadirannya sekaligus menepis kabar yang beredar dalam salah satu pemberitaan media online terkait absennya dirinya dalam forum resmi tersebut.

“Perlu saya klarifikasi kepada rekan-rekan media bahwa saya hadir dalam RDP Pansus TRAP bersama BTID hari ini,” ujar Dewa Nyoman Rai Darmadi saat ditemui di area gedung DPRD Bali.

Sebelumnya, nama Kasat Pol PP Bali sempat disinggung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, ketika menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat yang membahas persoalan tata ruang, lingkungan, dan perizinan terkait proyek BTID.

Dalam rapat tersebut, Supartha menilai beberapa kepala dinas dinilai tidak serius mengikuti pembahasan strategis yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut ketidakhadiran pimpinan OPD sebagai catatan penting bagi pansus.

“Kadis-kadis tidak pernah hadir. Saya sudah lapor ke pimpinan provinsi. Tidak benar ini. Setiap rapat tidak pernah hadir dan selalu diwakili. Ini kan tupoksi mereka. Lingkungan tidak hadir, Satpol PP,” tegas Supartha dalam forum rapat.

Selain Kasat Pol PP Bali, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, juga turut disebut dalam pernyataan tersebut.

Pansus TRAP DPRD Bali sendiri tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek perizinan dan penggunaan ruang oleh PT BTID. DPRD menekankan pentingnya kehadiran langsung pejabat terkait agar pembahasan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.

“Kami sudah laporkan. Bagaimana perlu kami beri rekomendasi. Jangan main-main. Nanti kami laporkan. Ini jadi catatan serius. Ini kan awalnya mereka yang tanggung jawab,” ujar Supartha.

Meski demikian, klarifikasi langsung dari Kasat Pol PP Bali menunjukkan dirinya hadir dan mengikuti agenda rapat yang berlangsung di DPRD Bali tersebut.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (5)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agama di KTP, Simbol Iman atau Bentuk Pemaksaan

    Agama di KTP, Simbol Iman atau Bentuk Pemaksaan

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Jakarta, 22 September 2025 – Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 18.963 warga Jawa Tengah memilih mengubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi “Penghayat Kepercayaan”. Fenomena ini memicu perdebatan sengit setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penolakannya, dengan alasan penghayat kepercayaan tidak memenuhi syarat sebagai agama. Menurut Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, […]

  • Bidkum Polda Bali Bekali Penyidik Strategi Hadapi Praperadilan, KUHAP Baru Jadi Sorotan

    Bidkum Polda Bali Bekali Penyidik Strategi Hadapi Praperadilan, KUHAP Baru Jadi Sorotan

    • calendar_month 5 jam yang lalu
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 0Komentar

    Bidkum Polda Bali Tekankan Ketelitian Prosedur Penyidikan dan Penerapan KUHAP Baru untuk Meminimalkan Risiko Gugatan Praperadilan. BADUNG – Mengantisipasi meningkatnya gugatan praperadilan sekaligus memperkuat profesionalisme penegakan hukum, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali memberikan pembekalan hukum kepada jajaran Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Senin (9/11/2026). Kegiatan bertajuk Penyegaran Hukum dengan materi Strategi Antisipasi dan […]

  • Sidang Perdata di PN Denpasar Diwarnai Kejanggalan SHM Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat Protes Proses Persidangan

    Sidang Perdata di PN Denpasar Diwarnai Kejanggalan SHM Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat Protes Proses Persidangan

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 6Komentar

    DENPASAR – Persidangan perkara perdata nomor 397/Pdt.G/2026/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar mengungkap sejumlah kejanggalan, terutama terkait dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) pengganti yang dipersoalkan para pihak. Dalam sidang yang digelar pada 4 Mei 2026, kuasa hukum tergugat, Indrawati, menyampaikan keberatan atas proses persidangan yang dinilai berlangsung terlalu cepat. Mereka memprotes karena agenda sidang telah […]

  • Tiga Debt Collector Ditangkap Usai Aniaya Pengemudi Ojol di Jimbaran, Aksi Brutal Viral di Medsos

    Tiga Debt Collector Ditangkap Usai Aniaya Pengemudi Ojol di Jimbaran, Aksi Brutal Viral di Medsos

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    DENPASAR – Tiga penagih utang—Azizmon Yoaquim Dance, Damianus Bebioja, dan Yohanes Dhae—ditangkap aparat Polresta Denpasar setelah menganiaya seorang pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Jimbaran, Badung. Peristiwa yang terjadi pada Selasa (18/11/2025) di Jalan Bypass Ngurah Rai itu langsung menyedot perhatian publik setelah rekaman pemukulan beredar luas di media sosial. Korban bernama Deka Prasetyo Mahardiko […]

  • Subsidi BBM dan LPG Dipangkas Rp11,44 Triliun, Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240,2 Triliun

    Subsidi BBM dan LPG Dipangkas Rp11,44 Triliun, Anggaran MBG 2027 Tembus Rp240,2 Triliun

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    APBN 2027 mengalokasikan Rp232,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara subsidi BBM dan LPG 3 kilogram turun menjadi Rp131,39 triliun. JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Di tengah besarnya alokasi program pemenuhan gizi nasional, pemerintah […]

  • Penetapan Tersangka Dinilai Cacat Hukum, GPS Kuasa Hukum Minta Hakim Batalkan Langkah Polda Bali

    Penetapan Tersangka Dinilai Cacat Hukum, GPS Kuasa Hukum Minta Hakim Batalkan Langkah Polda Bali

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    DENPASAR – Gugatan praperadilan yang diajukan Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging memasuki babak krusial. Kuasa hukumnya, Gede Pasek Suardika (GPS), secara tegas meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin hakim tunggal Ketut Somanasa untuk mencabut status tersangka kliennya. Penetapan tersangka oleh Polda Bali dinilai bukan sekadar keliru, tetapi cacat hukum sejak awal. […]

expand_less