Breaking News
light_mode

Kasat Pol PP Bali Bantah Absen di RDP Pansus TRAP, Tegaskan Hadir dan Ikuti Rapat Bersama BTID

  • account_circle Ray
  • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, membantah isu yang menyebut dirinya tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (11/5/2026).

Di sela-sela jalannya rapat di Gedung DPRD Bali, Kasat Pol PP Bali bahkan terlihat berbincang hangat dengan sejumlah awak media yang meliput agenda tersebut. Kehadirannya sekaligus menepis kabar yang beredar dalam salah satu pemberitaan media online terkait absennya dirinya dalam forum resmi tersebut.

“Perlu saya klarifikasi kepada rekan-rekan media bahwa saya hadir dalam RDP Pansus TRAP bersama BTID hari ini,” ujar Dewa Nyoman Rai Darmadi saat ditemui di area gedung DPRD Bali.

Sebelumnya, nama Kasat Pol PP Bali sempat disinggung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, ketika menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat yang membahas persoalan tata ruang, lingkungan, dan perizinan terkait proyek BTID.

Dalam rapat tersebut, Supartha menilai beberapa kepala dinas dinilai tidak serius mengikuti pembahasan strategis yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut ketidakhadiran pimpinan OPD sebagai catatan penting bagi pansus.

“Kadis-kadis tidak pernah hadir. Saya sudah lapor ke pimpinan provinsi. Tidak benar ini. Setiap rapat tidak pernah hadir dan selalu diwakili. Ini kan tupoksi mereka. Lingkungan tidak hadir, Satpol PP,” tegas Supartha dalam forum rapat.

Selain Kasat Pol PP Bali, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, juga turut disebut dalam pernyataan tersebut.

Pansus TRAP DPRD Bali sendiri tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek perizinan dan penggunaan ruang oleh PT BTID. DPRD menekankan pentingnya kehadiran langsung pejabat terkait agar pembahasan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.

“Kami sudah laporkan. Bagaimana perlu kami beri rekomendasi. Jangan main-main. Nanti kami laporkan. Ini jadi catatan serius. Ini kan awalnya mereka yang tanggung jawab,” ujar Supartha.

Meski demikian, klarifikasi langsung dari Kasat Pol PP Bali menunjukkan dirinya hadir dan mengikuti agenda rapat yang berlangsung di DPRD Bali tersebut.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (5)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicekal ke Luar Negeri, Imigrasi Persempit Ruang Gerak Tersangka Korupsi

    Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dicekal ke Luar Negeri, Imigrasi Persempit Ruang Gerak Tersangka Korupsi

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Imigrasi Berlakukan Pencekalan terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto Usai Penetapan Tersangka Korupsi dan TPPU JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dan advokat Don Ritto (DR). Langkah tersebut diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka […]

  • Miskin Bukan Karena Malas, Tapi Terjerat Sistem Riba Perbankan

    Miskin Bukan Karena Malas, Tapi Terjerat Sistem Riba Perbankan

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR – Stigma bahwa orang miskin identik dengan malas kembali dipatahkan. Sebab, bagi sebagian masyarakat kecil, kemiskinan justru lahir dari sistem ekonomi yang timpang, khususnya praktik bunga atau riba dalam sistem perbankan modern. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pelaku usaha mikro dan petani kecil harus berhadapan dengan pinjaman berbunga tinggi. Alih-alih berkembang, mereka justru terjerat utang […]

  • Gungde Soroti Dugaan Siswa Siluman di Sekolah Negeri, “Ini Bukan Sekadar Curang, Tapi Merusak Masa Depan Bali”

    Gungde Soroti Dugaan Siswa Siluman di Sekolah Negeri, “Ini Bukan Sekadar Curang, Tapi Merusak Masa Depan Bali”

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 30Komentar

    Denpasar – Tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan Bali, AA Gede Agung Aryawan alias Gungde, angkat bicara keras terkait dugaan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB tahun 2025 di sejumlah sekolah negeri di Bali. Ia menyebut fenomena “siswa siluman”—siswa yang tidak tercatat dalam sistem pengumuman resmi namun tiba-tiba mengikuti kegiatan sekolah […]

  • Hasto Kristiyanto Terima Padma Dharma Sandhi, Simbol Politik yang Merajut Perbedaan

    Hasto Kristiyanto Terima Padma Dharma Sandhi, Simbol Politik yang Merajut Perbedaan

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Nyoman Tirtawan Dorong Bandara Induk Pariwisata Nusantara untuk Memperkuat Akses Wisata dan Membuka Pusat Pertumbuhan Baru di Indonesia GIANYAR – Hasto Kristiyanto seorang politikus yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebuah partai besar di Indonesia, bertandang ke Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, menerima Lencana Padma Dharma Sandhi, 30 Agustus 2026. Lencana […]

  • Surat Dinas Pariwisata Gianyar Buka Fakta, Izin Resort Mewah yang Dikelola PMA Hanya Pondok Wisata

    Surat Dinas Pariwisata Gianyar Buka Fakta, Izin Resort Mewah yang Dikelola PMA Hanya Pondok Wisata

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 5286Komentar

    GIANYAR – Menelusuri arsip surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Dinas Pariwisata pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Nomor: 556/1722/Diparda/2015 yang ditujukan kepada GM Direktur salah satu hotel mewah di Desa Buahan, mengenai Informasi Zonasi. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar melalui sekretaris Ngakan Ketut Jati Ambarsika,SE, MM., menyebutkan bahwa hotel tersebut dengan rekomendasi operasional […]

  • SJB Minta PN Denpasar Hormati Mekanisme Dewan Pers dalam Gugatan Rp25 Miliar Togar Situmorang

    SJB Minta PN Denpasar Hormati Mekanisme Dewan Pers dalam Gugatan Rp25 Miliar Togar Situmorang

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Solidaritas Jurnalis Bali menilai gugatan terhadap empat perusahaan pers terkait produk jurnalistik masih prematur karena mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers dinilai belum tuntas. DENPASAR, BALI — Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) meminta Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam perkara perdata Nomor 958/Pdt.G/2026/PN Dps yang diajukan Togar Situmorang terhadap sejumlah perusahaan media […]

expand_less