Kasat Pol PP Bali Bantah Absen di RDP Pansus TRAP, Tegaskan Hadir dan Ikuti Rapat Bersama BTID
- account_circle Ray
- calendar_month Senin, 11 Mei 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, membantah isu yang menyebut dirinya tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Senin (11/5/2026).
Di sela-sela jalannya rapat di Gedung DPRD Bali, Kasat Pol PP Bali bahkan terlihat berbincang hangat dengan sejumlah awak media yang meliput agenda tersebut. Kehadirannya sekaligus menepis kabar yang beredar dalam salah satu pemberitaan media online terkait absennya dirinya dalam forum resmi tersebut.
“Perlu saya klarifikasi kepada rekan-rekan media bahwa saya hadir dalam RDP Pansus TRAP bersama BTID hari ini,” ujar Dewa Nyoman Rai Darmadi saat ditemui di area gedung DPRD Bali.
Sebelumnya, nama Kasat Pol PP Bali sempat disinggung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, ketika menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat yang membahas persoalan tata ruang, lingkungan, dan perizinan terkait proyek BTID.
Dalam rapat tersebut, Supartha menilai beberapa kepala dinas dinilai tidak serius mengikuti pembahasan strategis yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut ketidakhadiran pimpinan OPD sebagai catatan penting bagi pansus.
“Kadis-kadis tidak pernah hadir. Saya sudah lapor ke pimpinan provinsi. Tidak benar ini. Setiap rapat tidak pernah hadir dan selalu diwakili. Ini kan tupoksi mereka. Lingkungan tidak hadir, Satpol PP,” tegas Supartha dalam forum rapat.
Selain Kasat Pol PP Bali, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, juga turut disebut dalam pernyataan tersebut.
Pansus TRAP DPRD Bali sendiri tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek perizinan dan penggunaan ruang oleh PT BTID. DPRD menekankan pentingnya kehadiran langsung pejabat terkait agar pembahasan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.
“Kami sudah laporkan. Bagaimana perlu kami beri rekomendasi. Jangan main-main. Nanti kami laporkan. Ini jadi catatan serius. Ini kan awalnya mereka yang tanggung jawab,” ujar Supartha.
Meski demikian, klarifikasi langsung dari Kasat Pol PP Bali menunjukkan dirinya hadir dan mengikuti agenda rapat yang berlangsung di DPRD Bali tersebut.
Editor – Ray
https://shorturl.fm/9qeC1
13 Mei 2026 9:54 PMhttps://shorturl.fm/VMIBY
13 Mei 2026 12:50 PMhttps://shorturl.fm/P0nmj
13 Mei 2026 12:49 PMhttps://shorturl.fm/UsJf0
11 Mei 2026 10:23 AM