Gubernur Bali Wajib Tetapkan UMP Setara DKI Jakarta, Biaya Ajegkan Adat Makin Mencekik Warga

DENPASAR – Desakan keras agar Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) setara atau bahkan lebih tinggi dari DKI Jakarta mengemuka tajam dari Sekretaris Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST. Ia menegaskan, tingginya biaya hidup masyarakat Bali yang berkaitan langsung dengan beban menjaga adat, budaya, dan keberlanjutan pariwisata sudah tak sebanding lagi dengan upah yang diterima para pekerja.

Dalam wawancara dengan awak media, Aryawan menyebut kondisi ekonomi masyarakat adat semakin kritis.

“Bali itu pariwisata berbasis budaya, tapi biaya menjaga budaya itu luar biasa besar. Mulai dari janur, buah, daging, bumbu, semua banyak yang masuk dari luar Bali. Harga internasional, tapi upah lokal. Ini yang bikin warga makin terhimpit,” tegasnya.

Bahan upacara mahal, lahan pertanian hilang, warga makin tertekan

Menurut Aryawan, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi hotel, restoran, vila, dan hunian wisata membuat Bali tak lagi mandiri dalam memenuhi kebutuhan upacara adat. Imbasnya, banyak bahan baku upacara harus didatangkan dari luar Bali, sehingga harga meroket.

“Harga bahan untuk ajegkan adat itu naik terus. Tapi upah tetap jalan di tempat. Ini bukan sekadar angka, ini soal martabat. Bahkan kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi pun meningkat,” ujar Aryawan.

Hotel berharga sama dengan Singapura, tapi upah jomplang

Aryawan juga menyoroti ironi di sektor pariwisata kelas atas. Banyak hotel internasional yang beroperasi di Singapura dan Bali memiliki kisaran harga kamar yang tak jauh berbeda. Namun upah karyawan jauh tertinggal.

“Ada hotel di Singapura yang gaji minimumnya Rp 65 juta per bulan. Hotel yang sama buka cabang di Bali, harga kamarnya sama, tapi gaji pegawainya jauh dari layak. Ini lucu, tidak masuk akal, dan menyakitkan,” katanya dengan nada geram.

“Jika punya hati, UMP Bali harus tertinggi di Indonesia”

Aryawan menilai pemimpin daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mestinya berpihak pada pekerja yang menggerakkan roda pariwisata.

“Pertumbuhan ekonomi selalu disebut tinggi, inflasi tinggi, tapi UMP malah rendah. Kalau pemerintah benar-benar berpihak, UMP Bali seharusnya paling tinggi di Indonesia,” tekan Aryawan.

Ia menyebut operasi pasar dan bantuan hari raya seperti pemberian Rp 2 juta oleh Kabupaten Badung tidak menyentuh akar persoalan.

“Badung itu Gumi Sugih. Tapi upahnya cuma Rp 3,5 juta. Masa kalah dari Bogor yang sudah Rp 5,1 juta? Ini daerah wisata kelas dunia, tapi upahnya kelas menengah bawah,” ucapnya.

Tuntutan: UMP Bali minimal Rp 5,6 juta

ARUN Bali mendesak agar UMP 2026 menggunakan batas atas, dengan mempertimbangkan: pertumbuhan ekonomi tertinggi, inflasi tertinggi, dan beban tambahan pelestarian adat dan budaya.

“Biaya les tari, pakaian endek, upacara Wana Kerthi, Danu Kerthi, dan kewajiban adat lainnya itu nyata. Harus masuk hitungan upah. Jangan hanya menyerukan ajegkan adat tetapi tak memikirkan beban rakyat,” tutup Aryawan.

Desakan ini diperkirakan akan menjadi tekanan besar bagi Pemerintah Provinsi Bali menjelang penetapan UMP berikutnya. Jika tuntutan ini kembali diabaikan, jurang ketimpangan antara pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal dikhawatirkan semakin melebar.

Editor : Ray