Breaking News
light_mode

Ugrasena Tegaskan Bandara Bali Harus di Utara, Bukan Dialihkan ke Barat!

  • account_circle Mega Terorisawati
  • calendar_month Senin, 8 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BULELENG – Suara tegas kembali bergema dari utara Bali. Ugrasena menolak keras wacana pengalihan proyek Bandara Internasional Bali Utara ke wilayah Bali Barat, termasuk rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, langkah itu bukan hanya keluar jalur dari semangat pemerataan pembangunan, tetapi juga mencederai arah besar “Membangun Bali” yang seharusnya mendahulukan wilayah-wilayah tertinggal.

Ugrasena mengingatkan, rencana memindahkan proyek strategis ini diduga bertentangan dengan RPJMN Nomor 12 Tahun 2025 dan bisa memicu konsekuensi sosial yang serius. Bali Barat berbatasan langsung dengan Banyuwangi, Jawa Timur—sebuah titik rawan pergeseran sosial dan budaya yang dampaknya harus dihitung ekstrem hati-hati.

Masalah tak berhenti di sana. Kawasan Bali Barat mencakup Taman Nasional Bali Barat, hutan lindung yang menjadi situs UNESCO dan rumah bagi pura-pura sakral seperti Pura Segara Rupek dan Pulau Menjangan. Di dalamnya terdapat kawasan suci, mangrove, taman laut, dan terumbu karang yang dilindungi. “Memaksakan proyek di sana sama saja membuka peluang penggusuran, pengrusakan ekosistem, dan mengganggu kesucian kawasan sakral,” ujarnya.

Ia menyerukan masyarakat Buleleng dan seluruh rakyat Bali untuk tetap kritis dan tidak terkecoh oleh narasi yang membelokkan fokus dari bandara yang memang diperjuangkan untuk Bali Utara. “Keputusan hari ini akan menjadi warisan untuk anak cucu. Jangan sampai kita salah arah,” tegasnya.

Ugrasena meminta ruang dialog dibuka secara profesional dan menyeluruh, melibatkan akademisi, masyarakat, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, ketimpangan pembangunan Bali masih menganga: selatan jaya, sementara utara, Karangasem, dan Bangli tetap menjadi wilayah termiskin dengan pariwisata yang tertinggal. “Lalu kenapa pembangunan justru diarahkan ke barat—wilayah yang bukan prioritas pemerataan?” katanya tajam.

Ia menegaskan kembali, kini saatnya duduk bersama, membedah dan mengkaji wacana ini secara jujur dan transparan. Karena masa depan Bali terlalu mahal untuk dipertaruhkan pada keputusan yang salah arah. (Tim)

Mega Terorisawati

Penulis

Love peace & joy

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keras! Ancaman China soal Campur Tangan AS Soal Penyatuan Taiwan

    Keras! Ancaman China soal Campur Tangan AS Soal Penyatuan Taiwan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Beijing — China menyampaikan peringatan keras terhadap Amerika Serikat yang dinilai semakin intens mencampuri kepentingan strategis Beijing, khususnya terkait isu Taiwan dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Wakil Presiden Center for China and Globalization (CCG), Victor Gao, menegaskan bahwa China tidak akan memulai konflik, namun tidak akan ragu membalas setiap bentuk serangan atau provokasi terhadap kedaulatannya. “China […]

  • Sorotan Kesewenangan dan Dugaan Tebang Pilih Pemerintah Bali dalam Kasus Lift Kaca Kelingking

    Sorotan Kesewenangan dan Dugaan Tebang Pilih Pemerintah Bali dalam Kasus Lift Kaca Kelingking

    • calendar_month Minggu, 23 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 13Komentar

    DENPASAR – Keputusan Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan pembongkaran total proyek Lift Kaca Kelingking di Nusa Penida kembali memicu sorotan publik terkait dugaan kesewenangan dan tebang pilih dalam penegakan aturan. Publik menilai, langkah tegas tersebut tercoreng oleh fakta bahwa sejumlah fasilitas serupa di lokasi lain tetap dibiarkan beroperasi tanpa sorotan yang sama kerasnya. Sebelumnya, proyek […]

  • Wakapolri Pimpin Pemberangkatan 1.500 Personel Polri untuk Perkuat Penanganan Pascabencana di Sumatera

    Wakapolri Pimpin Pemberangkatan 1.500 Personel Polri untuk Perkuat Penanganan Pascabencana di Sumatera

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Jakarta, 26 Desember 2025 — Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., memimpin apel pemberangkatan personel Polri untuk memperkuat upaya penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apel digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat pagi sebagai tindak lanjut perintah Kapolri guna […]

  • ForWaras Gugat Rasisme Pejabat Bali, Perjuangan Rakyat Tak Bisa Dibungkam dengan Politik Pecah Belah!

    ForWaras Gugat Rasisme Pejabat Bali, Perjuangan Rakyat Tak Bisa Dibungkam dengan Politik Pecah Belah!

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Ray
    • 8Komentar

    DENPASAR – Pernyataan sejumlah pejabat publik di Bali terkait aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 memicu gelombang kecaman luas. Forum Warga Setara (ForWaras) menilai pernyataan itu bukan saja rasis, tetapi juga upaya mendelegitimasi perjuangan rakyat yang menuntut keadilan atas kebijakan pemerintah yang kian menekan kehidupan warga. Menghubungi Made Somya Putra SH MH menegaskan, memilah antara “orang […]

  • Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    TABANAN — Langkah penyegelan yang dilakukan DPRD terhadap PT BTID memicu perdebatan tajam di ruang publik. Tindakan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pembabatan kawasan mangrove, namun di sisi lain dinilai sejumlah pihak sebagai eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar prosedur hukum dan menciptakan ketidakpastian investasi. Pemerhati kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat, Agung Wirapramana, menegaskan bahwa polemik […]

  • Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    Penegakan Hukum Efisien dan Perlindungan Hukum Berkeadilan, Pilar Kepastian di Negara Hukum

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Penguatan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang efisien menjadi fondasi utama bagi terciptanya ketertiban, keamanan, serta jaminan keadilan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ramses Terry, praktisi hukum yang aktif di berbagai lembaga profesi seperti Indonesian Mining Lawyer Legal Consultant Association, Indonesian Mining Experts Association, Wakil Ketua Komite Hukum dan Investasi DPN Peradi, […]

expand_less