Akademisi UGM Soroti Ketimpangan MBG, Daerah Stunting Tinggi Justru Minim SPPG

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkap sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program tersebut, terutama menyangkut distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam sebuah dialog televisi, Media memaparkan data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara angka stunting dan jumlah SPPG yang tersedia di sejumlah daerah.

Menurutnya, wilayah dengan tingkat stunting tertinggi justru tidak memperoleh dukungan fasilitas yang proporsional. Ia mencontohkan Papua Pegunungan yang memiliki angka stunting sekitar 40 persen, namun hanya didukung 13 SPPG.

Sebaliknya, Sulawesi Barat yang memiliki angka stunting sekitar 35 persen tercatat memiliki 177 SPPG. Sementara Jawa Barat yang angka stuntingnya berada di kisaran 15 persen justru memiliki 6.357 SPPG.

“Kalau ini benar-benar program penanganan stunting, data hari ini menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal,” ujar Media.

Selain menyoroti distribusi layanan, Media juga mempertanyakan klaim bahwa mayoritas masyarakat mendukung program MBG. Menurutnya, pengukuran dukungan publik terhadap suatu kebijakan tidak cukup dilakukan dengan pertanyaan sederhana mengenai suka atau tidak suka terhadap program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dalam kajian kebijakan publik terdapat pendekatan ilmiah yang dikenal sebagai discrete choice method, yaitu metode yang memberikan beberapa alternatif kebijakan kepada responden untuk mengetahui prioritas yang benar-benar mereka pilih.

“Dukungan publik terhadap kebijakan seharusnya diukur dengan metode yang lebih komprehensif, sehingga dapat diketahui program mana yang paling dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Media juga menyoroti aspek efisiensi anggaran dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan terhadap berbagai program bantuan sosial di ratusan negara, ia menilai porsi biaya operasional dalam program tersebut relatif besar dibanding manfaat yang diterima penerima program.

Menurutnya, jika anggaran yang dialokasikan untuk setiap anak mencapai Rp15 ribu, maka sekitar Rp7 ribu di antaranya digunakan untuk biaya penyelenggaraan, sementara sisanya menjadi nilai manfaat yang diterima peserta.

“Kalau bicara hak anak-anak, sebenarnya anggarannya bukan Rp8 ribu, tetapi Rp15 ribu. Dari jumlah itu, sekitar Rp7 ribu habis untuk biaya penyelenggaraan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Media menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG berpotensi terus berulang apabila tidak disertai evaluasi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Ia mengingatkan bahwa efektivitas program akan sulit tercapai apabila distribusi layanan, pengelolaan anggaran, dan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya tidak dibenahi sejak dini.

“Tanpa evaluasi menyeluruh, persoalan ini bisa terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Jika pelaksanaannya masih menyisakan konflik kepentingan, masalah yang sama akan terus muncul,” katanya.

Pernyataan tersebut menambah daftar masukan dari kalangan akademisi terhadap program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Evaluasi berbasis data dinilai penting untuk memastikan tujuan peningkatan gizi dan penurunan angka stunting dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Editor – Ray