DPP ARUN Dukung Riset SPPG, Negara Diminta Tak Kalah oleh Kartel

DPP ARUN mendukung riset dan program live in mahasiswa di SPPG untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945, memperkuat UMKM lokal, serta memastikan manfaat program Makan Bergizi Gratis dirasakan masyarakat.

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) menyatakan dukungan terhadap riset dan program live in yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dukungan tersebut disampaikan setelah forum diskusi bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945” yang digelar bersama sejumlah unsur terkait, termasuk LBH Tridharma Indonesia, pengelola SPPG, pelaku UMKM rantai pasok, BUMDes, tenaga lapangan, serta perwakilan yayasan pengelola SPPG.

Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menilai riset mahasiswa terhadap tata kelola SPPG penting untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” tegas Bob Hasan di Kantor DPP ARUN Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut ARUN, keterlibatan mahasiswa melalui riset dan live in dapat menjadi instrumen untuk melihat secara langsung bagaimana program SPPG berjalan di lapangan, termasuk pola penyerapan produk UMKM, tenaga kerja lokal, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Soroti Peran UMKM dalam Rantai Pasok SPPG

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling atau Nando, mengatakan hasil pra-riset AMM di SPPG Mekar Baru, Tangerang, menunjukkan adanya potensi besar program SPPG dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro apabila tata kelolanya berjalan sesuai ketentuan.

“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” kata Nando.

ARUN menilai implementasi program tersebut perlu terus dikawal agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada satu mata rantai, tetapi menyebar kepada UMKM, koperasi, petani, peternak, pekerja lokal, hingga masyarakat penerima manfaat.

Hal itu dinilai sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama serta menekankan prinsip kemakmuran rakyat.

ARUN Dorong Sinkronisasi Tiga Data

Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi, menyoroti pentingnya keterbukaan dan sinkronisasi data dalam mengevaluasi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Linda, sedikitnya terdapat tiga kelompok data yang perlu diperhatikan, yakni capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat, penyerapan rantai pasok dari UMKM, koperasi, petani dan peternak lokal, serta perkembangan daya beli masyarakat yang muncul dari penyerapan tenaga kerja dan relawan dapur.

“Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Linda.

ARUN berpandangan keterbukaan data menjadi penting agar evaluasi program MBG tidak hanya mengukur jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas gizi dan perekonomian masyarakat.

Siapkan Riset Lanjutan di Sejumlah Daerah

DPP ARUN juga menyatakan dukungan terhadap agenda riset lanjutan AMM yang akan menyasar sejumlah SPPG di Jawa Barat, Banten, Riau dan Papua.

Riset tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian agenda yang disebut “September Sejarah Emas” pada 19 Agustus hingga 6 September 2026. DPP ARUN dijadwalkan melepas peserta riset pada 18 Agustus 2026.

Lokasi riset meliputi tiga SPPG di Kuningan, satu di Bandung dan satu di Bogor, Jawa Barat. Di Banten terdapat dua SPPG di Kabupaten Tangerang, termasuk SPPG Mekar Baru. Sementara di luar Jawa, riset direncanakan berlangsung di Bengkalis, Riau, dan Merauke, Papua.

Nando mengatakan ARUN tidak ingin berhenti pada dukungan moral, tetapi menyiapkan langkah organisasi untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945.

“Melihat situasi dan keadaan hari ini, Dewan Pimpinan Pusat DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) akan mengambil langkah-langkah gerakan nyata dengan membentuk ‘Kabinet Tantangan’. Pokok utama dari gerakan ini ditujukan untuk mengawal dan menegakkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Nando.

Tekankan Koridor Hukum dan Etika Akademik

Sementara itu, Ketua Harian DPP ARUN, Johnny Situwanda, S.H., M.H., mengingatkan agar aktivitas riset dan live in mahasiswa tetap dilakukan dalam koridor akademis, etika, dan hukum.

“Kami membersamai semangat ‘Rapat Ikada’ ini. Namun, kami mengingatkan dan memastikan agar adik-adik mahasiswa tetap menjaga etika, berkomunikasi, bersosialisasi, serta berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus masing-masing,” ujar Johnny.

DPP ARUN menyatakan rangkaian riset dan live in akan mendapatkan pendampingan dari LBH Tridharma Indonesia. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib, aman dan sesuai ketentuan hukum.

Bagi ARUN, pengawasan terhadap tata kelola SPPG bukan semata persoalan teknis penyediaan makanan bergizi. Program tersebut dinilai memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas, terutama dalam memastikan anggaran dan aktivitas program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak dikuasai oleh kepentingan tertentu.

Editor – Ray