Perang Hormuz Mengguncang Minyak Dunia, Ichsanuddin Noorsy Ingatkan Indonesia di Ambang Tekanan Ekonomi

Ketergantungan impor minyak dinilai membuat Indonesia rentan terhadap lonjakan harga energi, inflasi, tekanan fiskal hingga ancaman PHK

JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah kembali menempatkan jalur perdagangan energi dunia dalam sorotan. Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb menjadi dua titik strategis yang berpotensi menentukan arah harga minyak dunia sekaligus memberi tekanan terhadap negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, termasuk Indonesia.

Pengamat ekonomi dan politik energi Prof. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy mengingatkan bahwa eskalasi konflik tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan geopolitik kawasan. Menurut dia, gangguan terhadap jalur distribusi energi dapat menjalar ke perekonomian global melalui kenaikan harga minyak, inflasi, tekanan nilai tukar, hingga meningkatnya beban fiskal negara.

Dalam catatannya, Noorsy menyoroti posisi Selat Hormuz yang berada di bawah pengaruh langsung Iran. Jalur tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia. Sementara itu, Bab el-Mandeb di Laut Merah berada dalam situasi rawan akibat aktivitas kelompok Houthi yang selama ini dipandang sebagai bagian dari jaringan proksi Iran di kawasan.

“Selat Hormuz dikuasai langsung Iran. Memengaruhi 20 persen pasokan minyak dunia. Bab el-Mandeb di Laut Merah dikuasai Houthi, proxy Iran. Memengaruhi 15 persen pasokan minyak dunia,” tulis Noorsy dalam analisisnya.

Menurut dia, situasi tersebut semakin serius ketika konflik berkembang menjadi perang terbuka dengan konsekuensi terhadap keamanan jalur pelayaran dan distribusi energi internasional.

Noorsy juga menyinggung komunikasi antara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dengan Washington pada Kamis, 10 September 2026. Dalam catatannya, MBS disebut dua kali menghubungi Washington untuk meminta bantuan.

Namun, menurut Noorsy, Washington memilih menolak memberikan bantuan militer secara langsung dengan pendekatan diplomatis. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan pengalaman Amerika Serikat setelah serangan terhadap Pulau Kharg.

“Ini karena mereka baru terkecoh dengan serangan AS ke Pulau Kharg,” tulisnya.

Noorsy kemudian mengingatkan kembali tiga skenario yang sebelumnya pernah dia sampaikan dalam program I News, The Primetime Show. Menurut dia, eskalasi konflik yang semakin luas berpotensi memberikan tekanan langsung terhadap harga minyak dunia.

Harga minyak bahkan disebut telah bergerak menuju level USD107 per barel dan berpotensi menembus USD110 per barel apabila eskalasi perang terus meningkat.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena struktur kebutuhan energi nasional masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Noorsy menyebut sekitar 68,6 persen pasokan minyak Indonesia bergantung pada impor.

Ketergantungan tersebut membuat setiap kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional.

Pertama, kenaikan harga minyak dapat mendorong kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Biaya energi merupakan salah satu komponen penting dalam rantai produksi dan distribusi sehingga kenaikan harga bahan bakar dapat merembet ke biaya transportasi, logistik, manufaktur hingga harga kebutuhan masyarakat.

Kedua, tekanan terhadap harga energi berpotensi meningkatkan inflasi. Jika kenaikan harga berlangsung dalam waktu lama, daya beli masyarakat dapat ikut tergerus.

Ketiga, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan anggaran, terutama apabila pemerintah harus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen kebijakan.

Keempat, kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi meningkat. Impor minyak dan energi yang dilakukan dalam denominasi dolar akan membuat kebutuhan valuta asing semakin besar ketika harga minyak dunia naik.

Kelima, tekanan terhadap kebutuhan dolar dan pembiayaan negara berpotensi berimplikasi terhadap peningkatan beban utang.

Tekanan tidak berhenti pada sektor makroekonomi. Noorsy menilai sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga berada dalam posisi rentan.

Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi. Pelaku usaha kemudian dipaksa melakukan efisiensi agar tetap mampu mempertahankan margin dan kelangsungan bisnis.

” Sektor riil dan UMKM makin tertekan biaya produksi sehingga harus efisien,” tulis Noorsy.

Jika tekanan biaya semakin besar sementara daya beli masyarakat melemah, dunia usaha menghadapi pilihan sulit. Efisiensi dapat dilakukan melalui pengurangan biaya operasional, penundaan ekspansi, pengurangan produksi hingga pengurangan tenaga kerja.

Karena itu, Noorsy mengingatkan bahwa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu diantisipasi apabila eskalasi geopolitik terus berlangsung dan tekanan ekonomi domestik semakin kuat.

“Potensi PHK di depan mata,” tegasnya.

Pada akhirnya, Noorsy melihat persoalan tersebut bukan sekadar mengenai harga minyak, tetapi menyangkut arah kebijakan ekonomi dan ketahanan nasional. Ketergantungan terhadap energi impor, menurut dia, dapat mempersempit ruang gerak Indonesia ketika terjadi guncangan eksternal.

Ia pun menutup analisisnya dengan peringatan bernada kritis mengenai arah perjalanan ekonomi Indonesia.

“Terjerat di jalan sesat makin kuat.”

Noorsy kemudian menyampaikan ucapan, “Selamat merayakan BERDAULAT, ADIL dan MAKMUR.”

Peringatan tersebut menjadi refleksi bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengelola sumber daya di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuan menghadapi gejolak geopolitik, menjaga ketahanan energi, melindungi daya beli masyarakat serta memastikan sektor usaha tetap bertahan ketika harga komoditas strategis dunia mengalami lonjakan.

Editor – Ray