Breaking News
light_mode

DPR Semprot Menteri ATR/BPN Soal Sengketa Lahan 16,4 Ha, Soroti Pernyataan yang Dinilai Pertontonkan Kelalaian Negara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Komisi II DPR RI menegur keras Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid terkait pernyataannya mengenai sengketa lahan 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla—perusahaan milik Jusuf Kalla—dan PT GMTD yang berafiliasi dengan Lippo Group.

Dalam rapat kerja, DPR menilai pengakuan Nusron soal adanya kelalaian internal BPN tidak pantas disampaikan secara terbuka karena menyangkut wibawa negara. DPR menegaskan bahwa persoalan pertanahan adalah urusan serius yang harus dijaga kehormatannya, bukan dijadikan tontonan publik.

Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, menyoroti pentingnya negara menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani konflik tanah. Ia mengapresiasi langkah BPN memperbaiki sistem pertanahan dan mencegah tumpang tindih sertifikat di masa depan, namun menegaskan bahwa transparansi tidak boleh dilakukan dengan cara mengumbar kelemahan institusi negara.

DPR meminta pembenahan administrasi dilakukan secara internal, terukur, dan tanpa menimbulkan kegaduhan.

Menanggapi kritik tersebut, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sengketa lahan ini merupakan persoalan lama yang sudah berlangsung puluhan tahun sebelum ia menjabat. Ia memaparkan adanya dua dasar hak di atas lahan tersebut, yakni HGB atas nama PT Hadji Kalla dan HPL atas nama PT GMTD.

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN bersikap netral, fokus pada penertiban legalitas, serta menjamin kepastian hukum. Nusron juga mengungkap adanya oknum BPN pada masa lalu yang berperan dalam munculnya tumpang tindih sertifikat.

Sebagai langkah reformasi, Nusron menyatakan BPN akan memperkuat digitalisasi data pertanahan, menata ulang regulasi, serta memastikan tidak ada lagi sertifikat ganda diterbitkan.

Ia berharap upaya pembenahan menyeluruh ini mampu menghadirkan sistem pertanahan yang lebih transparan, kuat, dan berkeadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. (Tim)

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (8)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pejabat Terbitkan IMB Diduga Langgar Sempadan Tukad Badung, ARUN Bali Desak Kejaksaan Usut Pidana

    Pejabat Terbitkan IMB Diduga Langgar Sempadan Tukad Badung, ARUN Bali Desak Kejaksaan Usut Pidana

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR — Polemik bangunan toko emas di kawasan sempadan Tukad Badung, Denpasar, kembali memanas. Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bali mendesak aparat penegak hukum mengusut pelanggaran penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebut melanggar garis sempadan sungai. Sekretaris DPD ARUN Bali, A.A. Gede Agung Aryawan atau yang […]

  • Lonjakan Kasus Pelecehan di Bali, Turis Korsel Himbau Warganya Waspada Saat Berwisata ke Bali

    Lonjakan Kasus Pelecehan di Bali, Turis Korsel Himbau Warganya Waspada Saat Berwisata ke Bali

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    Denpasar, Bali — Meningkatnya jumlah wisatawan asal Korea Selatan ke Bali mendapat perhatian khusus dari Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta. Melalui pernyataan resmi, pihak Kedutaan mengapresiasi tingginya minat warganya terhadap Pulau Dewata, namun sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan selama berada di destinasi wisata tersebut. Berita sebelumnya, Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual terhadap WNA, Alarm Keras bagi […]

  • Senja Kreatif di Serangan, Island Bazaar Kura Kura Bali Hadirkan Harmoni Budaya dan Ekonomi Lokal

    Senja Kreatif di Serangan, Island Bazaar Kura Kura Bali Hadirkan Harmoni Budaya dan Ekonomi Lokal

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Ray
    • 1Komentar

    DENPASAR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menghadirkan ruang temu kreatif melalui gelaran Island Bazaar edisi kedua yang akan berlangsung pada 2–3 Mei 2026. Bertempat di UID Bali Campus, kawasan Serangan, kegiatan ini dijadwalkan mulai pukul 16.00 hingga 21.00 WITA, menawarkan pengalaman pasar senja dengan nuansa budaya Bali yang kental. Mengusung tema […]

  • Tinggal Gratis, Balas dengan Maling! Diduga Pemuda Asal Riau Gondol Brankas Emas Senilai Rp300 Juta

    Tinggal Gratis, Balas dengan Maling! Diduga Pemuda Asal Riau Gondol Brankas Emas Senilai Rp300 Juta

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 15Komentar

    DENPASAR – Niat tulus keluarga Ni Kadek Ariani (47) untuk menolong seorang pemuda yatim piatu asal Pekanbaru, Riau, justru berbuah pahit. Pemuda berinisial MF yang diberi tempat tinggal dan diperlakukan layaknya anak sendiri, diduga malah kabur membawa brankas berisi uang tunai, perhiasan emas, serta surat-surat berharga dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp300 juta. Aksi pencurian […]

  • Disiplin dari Kolam Renang, Kei Han Wakili Tabanan ke O2SN Provinsi Bali

    Disiplin dari Kolam Renang, Kei Han Wakili Tabanan ke O2SN Provinsi Bali

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    TABANAN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Tabanan dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2026 cabang olahraga renang tingkat sekolah dasar. Siswa kelas V SD Triamarta, I Gde Pasek Kei Han, berhasil lolos mewakili Kabupaten Tabanan ke tingkat Provinsi Bali setelah meraih dua medali emas dan dua medali perak pada seleksi O2SN […]

  • Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    TABANAN — Langkah penyegelan yang dilakukan DPRD terhadap PT BTID memicu perdebatan tajam di ruang publik. Tindakan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pembabatan kawasan mangrove, namun di sisi lain dinilai sejumlah pihak sebagai eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar prosedur hukum dan menciptakan ketidakpastian investasi. Pemerhati kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat, Agung Wirapramana, menegaskan bahwa polemik […]

expand_less