Breaking News
light_mode

Kader Soroti Pentingnya Pendidikan Politik dan Konsolidasi Ideologi demi Kemapanan Partai Modern

  • account_circle Ray
  • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dinamisasi langkah strategis dinilai menjadi kunci dalam membangun kemapanan partai politik agar tumbuh sebagai organisasi modern yang solid dan berkelanjutan. Pendidikan politik disebut sebagai fondasi utama untuk memperkuat tatanan manajerial internal sekaligus membentuk massa kader yang konsisten menjalankan kerja nyata pengabdian kepada masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan I Nyoman Sukataya, yang akrab disapa Man Tayax. Ia menegaskan, konsepsi pendidikan politik sejatinya tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan menjadi instrumen konsolidasi ideologi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, ideologi harus hidup sebagai roh perjuangan yang tidak lekang digerus dinamika zaman.

Dalam konteks membangun kemapanan partai, ia memaparkan empat hal pokok yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, penguatan pengetahuan kesejarahan partai sebagai landasan membaca mata rantai pergerakan dari masa ke masa.

Sejarah, kata dia, menjadi kompas ideologis sekaligus pijakan strategis dalam menentukan arah perjuangan politik.

Kedua, reproduksi kader yang tangguh, berkualitas, dan bermartabat. Proses kaderisasi, lanjutnya, perlu dibangun melalui fragmentasi manajerial di tingkat kepengurusan, penguatan peran legislatif di lembaga perwakilan, optimalisasi eksekutif di pemerintahan, serta konsolidasi jejaring eksternal sebagai simpul penguat partai.

“Kaderisasi bukan sekadar formalitas, melainkan proses membangun militansi marwah ideologi,” ujarnya.

Ketiga, pengikisan mental pragmatisme yang dinilai rawan muncul dalam dinamika partai politik. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi partai dan konstitusi negara sebagai rambu etik dan hukum dalam berorganisasi. Tanpa disiplin ideologis, menurutnya, soliditas dan kepercayaan publik akan sulit terjaga.

Keempat, kewaspadaan terhadap perilaku oportunis dalam jejaring partai. Ia berpandangan bahwa mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) harus ditegakkan secara konsisten, terutama dalam pemberian rekomendasi jabatan, baik di struktur pengurus, legislatif, eksekutif, maupun jaringan eksternal.

Sebagai warga masyarakat yang mengaku menggandrungi ideologi Pancasila dan Marhaenisme, Man Tayax menyatakan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ia menilai ideologi Pancasila dan Marhaenisme harus tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta amanat penderitaan rakyat.

“Partai harus tetap tegak lurus pada Tuhan, Pancasila, Marhaenisme, NKRI, dan amanat penderitaan rakyat. Kritik adalah bagian dari kecintaan agar partai tetap berada di jalur ideologisnya,” tegasnya.

Pandangan tersebut menjadi refleksi bahwa di tengah kompetisi elektoral dan dinamika kekuasaan, penguatan ideologi, kaderisasi, serta integritas organisasi tetap menjadi prasyarat utama dalam membangun partai politik yang modern dan dipercaya publik.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bidik Kasus Pungutan Wisatawan Asing, Picu Gerak Kejakgung Panggil Pejabat Daerah

    Bidik Kasus Pungutan Wisatawan Asing, Picu Gerak Kejakgung Panggil Pejabat Daerah

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    JAKARTA – Polemik pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali mulai memanas. Laporan yang diajukan Senator DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna yang diunggah melalui media sosial pribadinya, kini berbuntut langkah awal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang disebut mulai meminta data dan klarifikasi dari sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi […]

  • AWDI Perkuat Peran Jurnalis dan Advokasi Publik di Era Digital

    AWDI Perkuat Peran Jurnalis dan Advokasi Publik di Era Digital

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta, 10 April 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran jurnalis sekaligus meningkatkan fungsi advokasi masyarakat, dalam acara silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar di kantor pusat DPP AWDI, Jumat (10/4). Ketua Umum AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sejak hasil kongres terakhir, organisasi ini […]

  • Komisi I DPRD Rote Ndao Desak Bupati Nonaktifkan 42 Kepala Desa Terkait Penyelewengan Dana Desa

    Komisi I DPRD Rote Ndao Desak Bupati Nonaktifkan 42 Kepala Desa Terkait Penyelewengan Dana Desa

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Deda Henukh
    • 8Komentar

    ROTE NDAO – Komisi I DPRD Rote Ndao mendesak Bupati Paulus Henuk untuk segera menonaktifkan sebanyak 42 kepala desa yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran desa. Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Rote Ndao, Mesak Lona, usai melakukan investigasi lapangan dan menemukan adanya bukti penyalahgunaan dana desa di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil audit […]

  • Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Dua Kasus Besar Seret Kombes Edy Setyanto

    Kapolres Sleman Dinonaktifkan, Dua Kasus Besar Seret Kombes Edy Setyanto

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    SLEMAN — Nama Kepala Kepolisian Resor Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto, menjadi sorotan nasional. Perwira menengah Polri itu dinonaktifkan sementara dari jabatannya menyusul polemik penanganan perkara Hogi Minaya yang memicu kegaduhan publik dan kritik luas terhadap kinerja kepolisian. Penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) […]

  • Mantan Presiden Tetap Dijaga, Ini Alasan Amerika Lindungi Barack Obama Seumur Hidup

    Mantan Presiden Tetap Dijaga, Ini Alasan Amerika Lindungi Barack Obama Seumur Hidup

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Washington D.C. – Banyak yang mengira perlindungan negara terhadap presiden berakhir saat masa jabatan usai. Namun di Amerika Serikat, aturan justru menetapkan hal sebaliknya. Mantan presiden, termasuk Barack Obama, tetap mendapatkan pengamanan ketat seumur hidup sebagai bagian dari sistem keamanan nasional. Pengamanan tersebut dijalankan oleh United States Secret Service, lembaga federal yang memiliki mandat melindungi […]

  • Langgar Ketertiban Umum di Badung, Imigrasi Ngurah Rai Deportasi WN Korea Selatan

    Langgar Ketertiban Umum di Badung, Imigrasi Ngurah Rai Deportasi WN Korea Selatan

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) karena terbukti melanggar ketentiban umum di wilayah Kabupaten Badung. Deportasi dilakukan setelah yang bersangkutan dinilai tidak menghormati peraturan daerah yang berlaku di Indonesia. CHK diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Penyatuan […]

expand_less