Breaking News
light_mode

Pejabat Bali Mulai Akan Diperiksa, Aduan AWK Pungutan Wisatawan Asing Disorot

  • account_circle Ray
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dugaan persoalan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali memasuki babak baru. Sejumlah pejabat di Bali dilaporkan akan mulai menjalani pemeriksaan menyusul atensi dari Kejaksaan RI atas rekomendasi yang disampaikan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna.

Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial oleh Arya Wedakarna. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja di Senayan bulan lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengatensi persoalan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang.

Target Rp1 Triliun, Realisasi Rp300 Miliar

Menurut Arya Wedakarna, target penerimaan PWA yang diproyeksikan mencapai Rp1 triliun per tahun disebut meleset jauh. Ia menyebut realisasi penerimaan hanya berada di kisaran Rp300 miliar, sehingga terdapat potensi selisih atau kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp700 miliar per tahun.

“Ini harus diaudit penuh. Jangan sampai ada potensi pelanggaran hukum dan kebocoran anggaran yang merugikan daerah,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana PWA, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan mengelola dana ratusan miliar rupiah tersebut.

Desakan Audit dan Transparansi

Arya Wedakarna juga mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia menilai dana PWA merupakan instrumen penting untuk menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Janji pemeriksaan yang mulai berjalan ini disebut sebagai langkah awal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bali terkait akan diprosesnya pemeriksaan tersebut maupun rincian realisasi penerimaan PWA.

Perkembangan lebih lanjut terkait pemeriksaan dan hasil audit masih menunggu pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (11)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sampah! Sampah! Oh Sampah!  Drama Kebijakan Setengah Matang, Publik Jadi Korban

    Sampah! Sampah! Oh Sampah! Drama Kebijakan Setengah Matang, Publik Jadi Korban

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Ray
    • 15Komentar

    DENPASAR – Kelucuan Pemerintah Provinsi Bali melalui Wayan Koster yang memastikan TPA Suwung harus resmi ditutup pada 23 Desember 2025, yang dengan tegasnya mengatakan, “Nggak, nggak, tetap tanggal 23 (Desember). Saya sudah putuskan, tetap tanggal 23,” kata Koster seusai menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025) di Balai […]

  • Masyarakat Bisa Beli Mobil Eropa Lebih Murah! Bea Masuk Dihapus, Era Baru Otomotif Dimulai

    Masyarakat Bisa Beli Mobil Eropa Lebih Murah! Bea Masuk Dihapus, Era Baru Otomotif Dimulai

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Ray
    • 2Komentar

    JAKARTA — Kabar gembira bagi pecinta otomotif Tanah Air! Mobil-mobil mewah asal Eropa seperti Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, hingga Audi akan segera hadir dengan harga lebih terjangkau. Hal ini terjadi setelah Indonesia resmi menandatangani perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang membuka jalan bagi penghapusan bea masuk mobil Eropa dalam lima tahun ke […]

  • Aturan WhatsApp Call Dinilai Mundur dan Komersial

    Aturan WhatsApp Call Dinilai Mundur dan Komersial

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wacana pengaturan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi seperti WhatsApp oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memantik kontroversi di ruang publik. Rencana ini disebut-sebut demi keadilan bagi operator seluler, namun banyak pihak menilai arah kebijakan ini lebih condong pada kepentingan ekonomi semata dibanding kemaslahatan publik. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Komdigi, […]

  • Pembubaran KASN! Putusan MK Buka Babak Baru, Pengawasan ASN di Ujung Ujian

    Pembubaran KASN! Putusan MK Buka Babak Baru, Pengawasan ASN di Ujung Ujian

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    DENPASAR — Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyisakan tanda tanya serius di ruang publik. Di tengah kekhawatiran melemahnya pengawasan sistem merit, Mahkamah Konstitusi (MK) justru memerintahkan pembentukan lembaga baru. Publik kini menunggu: pengawasan aparatur sipil negara akan diperkuat, atau justru semakin longgar? Selama ini, KASN dikenal sebagai lembaga independen nonstruktural yang dibentuk melalui Undang-Undang […]

  • WKS Klarifikasi Unggahan Media Sosial, Tegaskan Prinsip dan Dorong Transparansi Desa Adat

    WKS Klarifikasi Unggahan Media Sosial, Tegaskan Prinsip dan Dorong Transparansi Desa Adat

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Denpasar – Unggahan terbaru dari akun media sosial milik WKS kembali menuai perhatian masyarakat. Beberapa pihak menganggap unggahan tersebut sebagai bentuk “playing victim” atau seolah menyalahkan pihak lain. Namun saat diwawancarai pada 17 Juli, WKS membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa maksud pernyataannya telah dipelintir. Berita sebelumnya Ancaman Kasepekang Desa Pemogan Dinilai Tak Manusiawi, Jro […]

  • Geger Isu Pajak Medsos! Ini Penjelasan Pegawai DJP

    Geger Isu Pajak Medsos! Ini Penjelasan Pegawai DJP

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 11Komentar

    DENPASAR – Isu soal pengenaan pajak bagi pengguna media sosial kembali memicu kebingungan publik. Apalagi setelah mencuatnya kebijakan kontroversial dari Uganda, negara di Afrika Timur, yang sempat menerapkan pajak atas penggunaan media sosial. Namun, narasi ini perlu diluruskan dikutip dari artikel yang tayang di www.pajak.go.id https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengguna-media-sosial-dikenakan-pajak-sini-teliti-kembali Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), I Gede Suryantara, dalam […]

expand_less