Breaking News
light_mode

Pejabat Bali Mulai Akan Diperiksa, Aduan AWK Pungutan Wisatawan Asing Disorot

  • account_circle Ray
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Dugaan persoalan dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali memasuki babak baru. Sejumlah pejabat di Bali dilaporkan akan mulai menjalani pemeriksaan menyusul atensi dari Kejaksaan RI atas rekomendasi yang disampaikan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna.

Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial oleh Arya Wedakarna. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja di Senayan bulan lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengatensi persoalan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang.

Target Rp1 Triliun, Realisasi Rp300 Miliar

Menurut Arya Wedakarna, target penerimaan PWA yang diproyeksikan mencapai Rp1 triliun per tahun disebut meleset jauh. Ia menyebut realisasi penerimaan hanya berada di kisaran Rp300 miliar, sehingga terdapat potensi selisih atau kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp700 miliar per tahun.

“Ini harus diaudit penuh. Jangan sampai ada potensi pelanggaran hukum dan kebocoran anggaran yang merugikan daerah,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana PWA, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan mengelola dana ratusan miliar rupiah tersebut.

Desakan Audit dan Transparansi

Arya Wedakarna juga mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia menilai dana PWA merupakan instrumen penting untuk menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Janji pemeriksaan yang mulai berjalan ini disebut sebagai langkah awal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bali terkait akan diprosesnya pemeriksaan tersebut maupun rincian realisasi penerimaan PWA.

Perkembangan lebih lanjut terkait pemeriksaan dan hasil audit masih menunggu pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.

Editor – Ray

Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Komentar (15)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasal Karet UU Tipikor Dinilai Berbahaya, Jualan Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena Jerat Korupsi

    Pasal Karet UU Tipikor Dinilai Berbahaya, Jualan Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena Jerat Korupsi

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009 Chandra Hamzah.  DENPASAR – Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menuai sorotan tajam. Dalam sidang uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di Mahkamah Konstitusi (MK), ahli hukum sekaligus mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamzah, menyampaikan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sangat rawan […]

  • Golkar Bali Tunjukkan Wajah Politik Karya Nyata, Fokus pada Generasi Muda, UMKM, dan Kepedulian Sosial Sambut HUT ke-61

    Golkar Bali Tunjukkan Wajah Politik Karya Nyata, Fokus pada Generasi Muda, UMKM, dan Kepedulian Sosial Sambut HUT ke-61

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Ray
    • 8608Komentar

    DENPASAR — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali menegaskan arah baru politik kekaryaannya. Di bawah kepemimpinan Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Golkar Bali tidak ingin peringatan hari jadi partai berlambang beringin ini hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran partai dalam pemberdayaan masyarakat dan regenerasi […]

  • Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

    Ironi Konservasi dan “Tikus Berdasi”, Saat Satwa Dilindungi Terancam, Korupsi Justru Subur

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 5Komentar

    Oleh I Made Richy Ardhana Yasa (Ray) DENPASAR – Di tengah gencarnya kampanye penyelamatan satwa endemik Nusantara, publik dihadapkan pada ironi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Upaya melindungi Harimau Sumatra, Ajag, hingga berbagai spesies langka lain terus digelorakan. Namun di saat yang sama, ada “satwa” lain yang justru berkembang pesat—bukan di rimba raya, melainkan […]

  • Upah Rp700 Ribu per Kg Disorot, Istana: Akan Kami Cek

    Upah Rp700 Ribu per Kg Disorot, Istana: Akan Kami Cek

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 1Komentar

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui detail angka upah buruh pengupas bawang yang disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Istana akan mengecek kembali data tersebut. JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upah seorang buruh harian pengupas bawang sebesar Rp700 ribu per kilogram menjadi sorotan publik. Istana Kepresidenan menyatakan masih akan memeriksa kembali informasi […]

  • Imigrasi Gerebek Dua Rumah di Kuta, 21 WNA Diduga Operator Judi Online Internasional

    Imigrasi Gerebek Dua Rumah di Kuta, 21 WNA Diduga Operator Judi Online Internasional

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    Imigrasi Sita 92 Perangkat Elektronik, 21 WNA dari Vietnam, Myanmar, dan China Diduga Operasikan Situs Judol Internasional BALI | Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 21 warga negara asing (WNA) dari dua rumah di Perumahan Harvestland Residence, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10/2026). Mereka diduga terlibat dalam pengoperasian situs perjudian daring atau judi online (judol) yang terhubung […]

  • Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    Ada Udang di Balik Marina, Penyegelan BTID Picu Polemik, Antara Penegakan Lingkungan dan Kepastian Investasi di Bali

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    TABANAN — Langkah penyegelan yang dilakukan DPRD terhadap PT BTID memicu perdebatan tajam di ruang publik. Tindakan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pembabatan kawasan mangrove, namun di sisi lain dinilai sejumlah pihak sebagai eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar prosedur hukum dan menciptakan ketidakpastian investasi. Pemerhati kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat, Agung Wirapramana, menegaskan bahwa polemik […]

expand_less