Breaking News
light_mode

PDIP Larang Kader Terlibat Bisnis Program Makan Bergizi Gratis, DPP Keluarkan Instruksi Resmi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Partai berlambang banteng moncong putih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang terlibat dalam bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui instruksi resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), seluruh kader diminta tidak bermain dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan program pemerintah tersebut.

Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Barat, Sujiwo, menegaskan kader partai yang sudah terlibat dalam kepemilikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta segera mengundurkan diri.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

“Kalau sudah instruksi dari DPP partai, itu wajib dipatuhi. Mereka harus taat dan harus mundur teratur,” kata Sujiwo, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kader PDIP tanpa pengecualian. Mulai dari anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.

Menurut Sujiwo yang juga menjabat sebagai Bupati Kubu Raya, kader partai yang memegang jabatan publik harus menjaga etika politik dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam program negara.

“Sebagai kader dan pejabat negara kita tidak boleh ikut bermain dalam lingkaran itu,” tegasnya.

Meski melarang kadernya terlibat dalam bisnis MBG, Sujiwo memastikan dukungan PDIP terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkewajiban mendukung pelaksanaan program MBG, namun dalam posisi sebagai penyelenggara dan pengawas kebijakan, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan bisnis.

“Program MBG adalah program Presiden, jadi kita wajib mendukung. Tapi dukungannya dalam bentuk memastikan program berjalan baik, bukan ikut bermain di dalamnya,” ujarnya.

Langkah PDIP ini dinilai sebagai upaya menjaga batas antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dalam pelaksanaan program strategis nasional. Namun di tengah kebijakan tersebut, publik kini mulai mempertanyakan sejauh mana keterlibatan kader yang telah lebih dulu masuk dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (3)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru, Layanan Keimigrasian Kini Semakin Dekat ke Masyarakat

    Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru, Layanan Keimigrasian Kini Semakin Dekat ke Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI mengumumkan pembentukan 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya memperluas jangkauan layanan paspor, izin tinggal, serta pengawasan dan penindakan keimigrasian di seluruh wilayah Tanah Air. Keputusan ini didasari oleh persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) […]

  • Jaga Bhisama Radius Kesucian Pura Sakenan, KEK Kura-Kura Bali Pasti Rahayu

    Jaga Bhisama Radius Kesucian Pura Sakenan, KEK Kura-Kura Bali Pasti Rahayu

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    DENPASAR – Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali di Pulau Serangan terus berprogres sebagai proyek strategis pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Kawasan yang dikembangkan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) ini dirancang menghadirkan marina internasional, pusat pendidikan, fasilitas komersial, hingga ruang terbuka publik yang terintegrasi. Di tengah geliat pembangunan tersebut, tokoh masyarakat, Anak […]

  • Notaris Jelaskan Polemik Pansus Trap – BTID, Produk Hukum Lama Tak Bisa Diadili dengan Aturan Baru

    Notaris Jelaskan Polemik Pansus Trap – BTID, Produk Hukum Lama Tak Bisa Diadili dengan Aturan Baru

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    KARANGASEM – Polemik tukar guling lahan antara PT Bali Turtle Island Development (BTID) dengan Kementerian Kehutanan kembali memunculkan perdebatan terkait legalitas proses pelepasan hak dan administrasi pertanahan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Notaris Ida Bagus Mantara, SH, menilai penilaian terhadap proses pertukaran lahan tersebut harus merujuk pada regulasi yang berlaku saat transaksi dilakukan, bukan menggunakan […]

  • Roy Shakti: Polisi-Kejaksaan Damai, Rakyat Tetap Jadi Sasaran Oknum Play Button

    Roy Shakti: Polisi-Kejaksaan Damai, Rakyat Tetap Jadi Sasaran Oknum

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Roy Shakti menilai berakhirnya polemik antara kepolisian dan kejaksaan belum menyelesaikan persoalan utama, yakni dugaan praktik pemerasan oleh oknum aparat dalam proses penegakan hukum. JAKARTA – Konten kreator dan pengamat Roy Shakti menanggapi berakhirnya polemik yang sempat menjadi sorotan publik terkait hubungan antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Dalam sebuah video yang diunggah melalui media sosial, […]

  • Label Halal–Nonhalal Adalah Perlindungan Konsumen, Bukan Instrumen Pembentukan Moral

    Label Halal–Nonhalal Adalah Perlindungan Konsumen, Bukan Instrumen Pembentukan Moral

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 202Komentar

    Klungkung – Manggala Madya Pasikian Pecalang Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung, Putu Yudhi Pasek Kusuma, menilai kebijakan kewajiban pencantuman label halal dan nonhalal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari perlindungan konsumen, bukan sebagai instrumen pembinaan moral publik. Pernyataan tersebut disampaikan Yudhi menanggapi penegasan Kepala BPJPH, Haikal […]

  • Viral Maling Ayam Baturiti, Nyoman Tirtawan Soroti Publik yang Lupakan Polemik Dana 98M Pilgub Bali 2018

    Viral Maling Ayam Baturiti, Nyoman Tirtawan Soroti Publik yang Lupakan Polemik Dana 98M Pilgub Bali 2018

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    Nyoman Tirtawan mengaku lebih sering menjadi sasaran perundungan di media sosial dibanding mendapat apresiasi atas sikap politiknya saat mengungkap dugaan persoalan dana 98 Milyar Pilgub Bali 2018. DENPASAR – Viralnya kasus dugaan pencurian ayam yang berujung kericuhan di Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, menyita perhatian luas masyarakat di media sosial. Di tengah derasnya arus pemberitaan tersebut, […]

expand_less