Breaking News
light_mode

Ugrasena Tegaskan Bandara Bali Harus di Utara, Bukan Dialihkan ke Barat!

  • account_circle Mega Terorisawati
  • calendar_month Senin, 8 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BULELENG – Suara tegas kembali bergema dari utara Bali. Ugrasena menolak keras wacana pengalihan proyek Bandara Internasional Bali Utara ke wilayah Bali Barat, termasuk rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, langkah itu bukan hanya keluar jalur dari semangat pemerataan pembangunan, tetapi juga mencederai arah besar “Membangun Bali” yang seharusnya mendahulukan wilayah-wilayah tertinggal.

Ugrasena mengingatkan, rencana memindahkan proyek strategis ini diduga bertentangan dengan RPJMN Nomor 12 Tahun 2025 dan bisa memicu konsekuensi sosial yang serius. Bali Barat berbatasan langsung dengan Banyuwangi, Jawa Timur—sebuah titik rawan pergeseran sosial dan budaya yang dampaknya harus dihitung ekstrem hati-hati.

Masalah tak berhenti di sana. Kawasan Bali Barat mencakup Taman Nasional Bali Barat, hutan lindung yang menjadi situs UNESCO dan rumah bagi pura-pura sakral seperti Pura Segara Rupek dan Pulau Menjangan. Di dalamnya terdapat kawasan suci, mangrove, taman laut, dan terumbu karang yang dilindungi. “Memaksakan proyek di sana sama saja membuka peluang penggusuran, pengrusakan ekosistem, dan mengganggu kesucian kawasan sakral,” ujarnya.

Ia menyerukan masyarakat Buleleng dan seluruh rakyat Bali untuk tetap kritis dan tidak terkecoh oleh narasi yang membelokkan fokus dari bandara yang memang diperjuangkan untuk Bali Utara. “Keputusan hari ini akan menjadi warisan untuk anak cucu. Jangan sampai kita salah arah,” tegasnya.

Ugrasena meminta ruang dialog dibuka secara profesional dan menyeluruh, melibatkan akademisi, masyarakat, hingga pemerintah pusat. Menurutnya, ketimpangan pembangunan Bali masih menganga: selatan jaya, sementara utara, Karangasem, dan Bangli tetap menjadi wilayah termiskin dengan pariwisata yang tertinggal. “Lalu kenapa pembangunan justru diarahkan ke barat—wilayah yang bukan prioritas pemerataan?” katanya tajam.

Ia menegaskan kembali, kini saatnya duduk bersama, membedah dan mengkaji wacana ini secara jujur dan transparan. Karena masa depan Bali terlalu mahal untuk dipertaruhkan pada keputusan yang salah arah. (Tim)

Mega Terorisawati

Penulis

Love peace & joy

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan kepada Presiden Prabowo

    Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan kepada Presiden Prabowo

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    JAKARTA – Dewan Pers Indonesia (DPI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) secara resmi menyampaikan delapan tuntutan penting kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tuntutan ini dinilai sebagai langkah mendesak untuk menjamin kemerdekaan pers sekaligus menghentikan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Dewan Pers saat ini. Ketua DPI hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang juga Ketua Umum […]

  • Kesepakatan Dagang Indonesia–AS, Ujian Strategi, Bukan Sekadar Soal Mitra

    Kesepakatan Dagang Indonesia–AS, Ujian Strategi, Bukan Sekadar Soal Mitra

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Perdebatan mengenai kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali mengemuka. Namun diskursus publik dinilai terlalu cepat terjebak dalam dikotomi lama, pro-asing versus pro-nasional. Sejumlah pengamat menilai, persoalan utama bukan terletak pada siapa mitra dagang Indonesia, melainkan pada bagaimana pemerintah merancang dan menjalankan strategi ekonomi jangka panjang. Hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat […]

  • Bali Percepat Proyek PSEL, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik Mulai 2026

    Bali Percepat Proyek PSEL, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik Mulai 2026

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Budi Susilawarsa
    • 1Komentar

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat mematangkan percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh realisasi proyek tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali sudah berjalan solid. […]

  • Pemerintah Rencanakan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin

    Pemerintah Rencanakan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Miskin

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dengan kriteria tertentu, khususnya bagi peserta yang sebelumnya berstatus mandiri dan kini telah beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan kebijakan pemutihan ini dilakukan agar masyarakat miskin tidak lagi terbebani […]

  • Tiga Desa di Nunukan Bergeser ke Malaysia, Kesepakatan Batas RI–Malaysia Kembali Jadi Sorotan

    Tiga Desa di Nunukan Bergeser ke Malaysia, Kesepakatan Batas RI–Malaysia Kembali Jadi Sorotan

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    DENPASAR – Isu pergeseran batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat setelah terungkap bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yakni Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas, kini sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritori Malaysia. Pergeseran ini merupakan dampak dari penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) antara kedua negara yang telah berlangsung selama […]

  • Prabowo Malu Pantai Bali Kotor, Bila Pemda Tak Mampu Atasi Akan Turunkan Negara

    Prabowo Malu Pantai Bali Kotor, Bila Pemda Tak Mampu Atasi Akan Turunkan Negara

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Ray
    • 4Komentar

    BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola sektor pariwisata nasional sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun ia mengingatkan, persoalan serius yang kini mengancam wajah pariwisata Indonesia adalah krisis sampah, terutama di kawasan pantai yang selama ini menjadi andalan destinasi wisata dunia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat […]

expand_less