Breaking News
search
light_mode
Hukum

Tomy Wiria Divonis Bersalah, Koalisi Advokasi Bali Nilai Putusan PN Denpasar Legitimasi Kriminalisasi Kritik

  • account_circle Ray
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • print Cetak
Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Threads Threads
Tomy Wiria Divonis Bersalah, Koalisi Advokasi Bali Nilai Putusan PN Denpasar Legitimasi Kriminalisasi Kritik

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi (KABUD) menyatakan putusan perkara Tomy Priatna Wiria mengabaikan aspek kebebasan berekspresi dan sejumlah fakta persidangan yang menurut mereka penting dalam perkara penghasutan.

DENPASAR – Aktivis Tomy Priatna Wiria dinyatakan bersalah dalam perkara penyebaran informasi yang dinilai mengandung hasutan terkait aksi “Bali Tidak Diam” pada Agustus 2025. Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan pidana enam bulan penjara, namun pelaksanaannya diganti dengan pidana pengawasan selama sembilan bulan.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (17/9/2026). Dalam perkara itu, Tomy dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama terkait Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur penyiaran atau penyebarluasan informasi bermuatan penghasutan.

Selama masa pengawasan sembilan bulan, Tomy tidak perlu menjalani hukuman penjara sepanjang tidak melakukan tindak pidana baru. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani juga diperhitungkan dalam putusan tersebut.

Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi melalui siaran pers tertanggal 17 September 2026 menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut. Koalisi menilai perkara Tomy berkaitan dengan penggunaan hak menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi.

“Putusan ini telah melegitimasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang seharusnya dilindungi dalam negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia,” demikian pernyataan resmi Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi.

Koalisi juga mempersoalkan penerapan unsur pidana dalam perkara tersebut. Menurut mereka, unggahan poster konsolidasi yang menjadi bagian penting perkara tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

“Koalisi secara tegas menyatakan, sejak awal perkara ini tidak memenuhi tahapan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya menjadi dasar sebelum seseorang dijatuhi pidana,” tulis Koalisi dalam siaran persnya.

Koalisi berpendapat unsur perbuatan pidana maupun unsur kesalahan Tomy tidak terbukti sebagaimana yang mereka pahami dari fakta persidangan. Mereka menyatakan Tomy tidak memiliki tujuan untuk mendorong orang lain melakukan perlawanan terhadap penguasa umum dengan kekerasan.

“Majelis hakim telah mengabaikan unsur delik (actus reus) karena menyebarkan poster konsolidasi bukanlah perbuatan pidana dan mengabaikan unsur kesalahan (mens rea/schuld) terdakwa yang sejak awal tidak pernah bertujuan membuat orang lain melawan penguasa umum dengan kekerasan,” ujar Koalisi.

Persoalan lain yang disoroti adalah hubungan antara poster konsolidasi yang diunggah Tomy dengan tindakan pengerusakan yang terjadi dalam rangkaian aksi. Koalisi menyatakan tidak menemukan hubungan sebab-akibat yang cukup antara unggahan tersebut dengan tindakan pengerusakan di lapangan.

Menurut Koalisi, sejumlah saksi dalam persidangan menerangkan bahwa tindakan pengerusakan berlangsung secara spontan dan bukan karena terpengaruh unggahan Tomy. Mereka juga menyoroti adanya keterangan saksi yang disebut tidak mengetahui unggahan konsolidasi tersebut sebelum diperlihatkan oleh penyidik.

“Hubungan temporal tidak serta-merta membuktikan hubungan kausal,” tegas Koalisi.

Koalisi juga mempertanyakan proses pemeriksaan sejumlah saksi. Mereka menyebut terdapat keterangan mengenai dugaan intimidasi dan tekanan dalam proses penyidikan serta adanya saksi yang mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Atas hal tersebut, Koalisi berpandangan bukti yang diperoleh melalui cara yang melawan hukum semestinya tidak digunakan sebagai dasar pembuktian. Mereka juga menyatakan Tomy mengalami sejumlah tindakan yang mereka nilai sebagai pelanggaran hak selama proses hukum, termasuk persoalan prosedur upaya paksa, akses bantuan hukum, intimidasi, tekanan, dan kekerasan.

Dalam siaran pers tersebut, Koalisi turut merujuk keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Bivitri Susanti, I Dewa Gede Palguna, dan Ahmad Sofian. Menurut Koalisi, para ahli menerangkan bahwa poster konsolidasi dapat merupakan bentuk ekspresi dan ajakan berkumpul, sehingga pembatasan terhadap kebebasan berekspresi perlu mempertimbangkan konteks, niat, isi, penyebaran, serta kemungkinan timbulnya bahaya.

“Hubungan kausal antara konsolidasi dan peristiwa pidana harus dibuktikan terlebih dahulu,” demikian Koalisi mengutip pandangan ahli pidana yang mereka hadirkan.

Sebelumnya, tim penasihat hukum Tomy juga telah mengajukan pembelaan dan meminta agar terdakwa dibebaskan. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Tomy dengan pidana penjara enam bulan terkait Pasal 247 KUHP.

Kuasa hukum Tomy kemudian menyatakan masih akan mempelajari putusan dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

Dengan vonis tersebut, Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menyatakan putusan PN Denpasar menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas mengenai kebebasan berekspresi dan penyampaian kritik di ruang publik.

“Koalisi menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mengingkari jaminan konstitusional atas perlindungan kebebasan berekspresi, menabrak tafsir konstitusional mengenai norma penghasutan, serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap secara terang benderang di persidangan,” demikian pernyataan Koalisi.

Koalisi menyatakan akan terus mengawal perkara Tomy dan menilai putusan tersebut berpotensi memberikan konsekuensi lebih luas terhadap ruang kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia.

Editor – Ray

Tags
Ray

Penulis

Jurnalis! Ajang silahturahmi dengan segala elemen.

Artikel Terkait

Praperadilan Dokter KC Ditolak, Ipung Tak Mundur! Siapkan Perlawanan di Sidang Pidana
Hukum

Praperadilan Dokter KC Ditolak, Ipung Tak Mundur! Siapkan Perlawanan di Sidang Pidana

  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • account_circle Ray
  • 0Komentar

Ipung Tegaskan Penolakan Praperadilan Bukan Akhir Perjuangan, Siapkan Pembuktian dan Perlawanan Hukum dalam Persidangan Pidana Dokter KC. DENPASAR – Ditolaknya gugatan praperadilan dokter berinisial KC terhadap penyidik Polresta Denpasar tidak membuat kuasa hukumnya, Siti Sapurah, SH alias Ipung, menghentikan perjuangan hukum. Sebaliknya, advokat yang dikenal aktif memperjuangkan hak perempuan dan anak tersebut menegaskan akan terus […]

Polda Bali Tegaskan Made Daging Tak Selalu Menang Praperadilan, Status Tersangka Dua Kali Dinyatakan Sah
Hukum

Polda Bali Tegaskan Made Daging Tak Selalu Menang Praperadilan, Status Tersangka Dua Kali Dinyatakan Sah

  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • account_circle Ray
  • 1Komentar

Polda Bali Berpegang pada Pasal 3 Ayat (2) KUHP dan Pasal 161 KUHAP, Bantah Dalil Ne Bis In Idem, serta Tegaskan Penetapan Tersangka Made Daging Tetap Sah dalam Dua Praperadilan Sebelumnya. DENPASAR – Polda Bali menegaskan bahwa mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, tidak selalu memenangkan gugatan praperadilan […]

Oknum Diduga Markus Klaim Bisa Atur Hakim di PN Denpasar, Kuasa Hukum Indrawati Ungkap Dugaan Intervensi
Hukum

Oknum Diduga Markus Klaim Bisa Atur Hakim di PN Denpasar, Kuasa Hukum Indrawati Ungkap Dugaan Intervensi

  • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
  • account_circle Admin
  • 1Komentar

Kuasa Hukum Indrawati mengungkap dugaan intervensi oknum yang mengaku mampu mengakses ruang hakim dan mengondisikan perkara sengketa lahan di PN Denpasar, sekaligus mempersoalkan penerbitan sertifikat pengganti oleh BPN Badung. DENPASAR – Persidangan sengketa pengosongan lahan yang melibatkan Indrawati di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar kembali menjadi sorotan. Kali ini, Kuasa Hukum Indrawati mengungkap dugaan kehadiran oknum […]

Penglukatan Agung Banyu Pinaruh di Sanur Jadi Ruang Toleransi, Umat Lintas Agama Ikut Jalani Penyucian Diri
Religi

Penglukatan Agung Banyu Pinaruh di Sanur Jadi Ruang Toleransi, Umat Lintas Agama Ikut Jalani Penyucian Diri

  • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
  • account_circle Ray
  • 1Komentar

Penglukatan Agung Banyu Pinaruh di Pantai Mertasari, Sanur, menghadirkan tujuh prosesi penyucian diri yang diikuti ribuan pemedek. Kehadiran umat lintas agama dan kepercayaan menjadi pesan kuat tentang toleransi, persaudaraan, serta keharmonisan dalam keberagaman. DENPASAR – Upacara Penglukatan Agung Banyu Pinaruh yang diselenggarakan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Korwil Bali di Pantai Mertasari, Sanur, Minggu, 1 November […]

Komentar (808)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mangkir dari Pemeriksaan, Mantan Bandesa Adat Serangan Terancam Dijemput Paksa 
    Adat, Budaya & Sejarah Hukum

    Mangkir dari Pemeriksaan, Mantan Bandesa Adat Serangan Terancam Dijemput Paksa 

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle Ray
    • 0Komentar

    DENPASAR – Penanganan kasus dugaan penggelapan dana kas Desa Adat Serangan senilai sekitar Rp4,5 miliar terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali. Mantan Bandesa Adat Serangan berinisial IMS yang telah dilaporkan dalam perkara tersebut disebut berpotensi dijemput paksa apabila kembali mangkir dari agenda pemeriksaan penyidik. Perkembangan penanganan kasus itu tertuang dalam Surat […]

  • Polres Tabanan Dalami Kasus Dugaan Pencurian Ayam dan Aksi Massa di Baturiti
    Bhayangkara Kriminal

    Polres Tabanan Dalami Kasus Dugaan Pencurian Ayam dan Aksi Massa di Baturiti

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Penyidik Fokus Mengungkap Dugaan Pencurian Ayam dan Insiden Aksi Massa, Polisi Imbau Masyarakat Tempuh Jalur Hukum TABANAN – Polres Tabanan melalui Polsek Baturiti terus mendalami dugaan tindak pidana pencurian ayam yang terjadi di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 01.00 Wita. Selain mengusut dugaan pencurian, penyidik juga […]

  • Trump Ubah Nama Selat Hormuz Jadi “Strait of America”, Picu Polemik Global
    Berita Dunia

    Trump Ubah Nama Selat Hormuz Jadi “Strait of America”, Picu Polemik Global

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh Donald Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan peta kawasan Teluk dengan perubahan mencolok, yakni mengganti nama Selat Hormuz menjadi “Strait of America”. Usulan tersebut segera memicu perdebatan luas di media sosial dan mendapat beragam respons dari publik internasional. Selat Hormuz sendiri merupakan […]

  • KEK Kura Kura Bali Olah 9,8 Ton Sampah Organik, Targetkan Zero Waste to Landfill
    Lingkungan

    KEK Kura Kura Bali Olah 9,8 Ton Sampah Organik, Targetkan Zero Waste to Landfill

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    Island Compost Center berkapasitas hingga 1 ton per hari menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber sekaligus upaya mengurangi beban lingkungan kawasan. DENPASAR — PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pengoperasian Island Compost Center (ICC). Fasilitas pengolahan sampah organik ini […]

  • Krisis BBM Bali, Koalisi Pulihkan Bali Desak Setop Pembangkit Fosil Baru
    Opini / Tokoh Organisasi

    Krisis BBM Bali, Koalisi Pulihkan Bali Desak Setop Pembangkit Fosil Baru

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 3Komentar

    Koalisi Pulihkan Bali menilai ketergantungan energi fosil membuat Bali rentan terhadap gangguan pasokan dan mendesak pemerintah mempercepat energi terbarukan. DENPASAR — Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali sejak 11 Oktober 2026 menjadi sorotan Koalisi Pulihkan Bali. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dinilai memperlihatkan rapuhnya sistem energi Pulau Dewata […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Siaga Penuh Dampak Penutupan Wilayah Udara Timur Tengah
    Pariwisata

    Imigrasi Ngurah Rai Siaga Penuh Dampak Penutupan Wilayah Udara Timur Tengah

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 15Komentar

    BADUNG, 1 Maret 2026 – Penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah akibat eskalasi konflik regional berdampak pada jadwal penerbangan internasional, termasuk rute dari dan menuju Bali. Menyikapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menyatakan siaga penuh guna memastikan pelayanan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti […]

Terpopuler

    Mahasiswa dan Kader Muda Ramaikan Forum Kebangsaan Golkar di Singaraja
    Politik

    Mahasiswa dan Kader Muda Ramaikan Forum Kebangsaan Golkar di Singaraja

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 7409Komentar

    Singaraja, 6 Juli 2025 — Sebuah forum kebangsaan bertajuk pendidikan politik diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng di Aula STIE Satya Dharma Singaraja pada Minggu (6/7). Kegiatan ini menjadi ajang pertemuan lintas generasi antara mahasiswa dan kader partai untuk membahas masa depan politik yang lebih partisipatif dan berkualitas. Sekitar 500 peserta memadati ruang acara, […]

    Rohingya Protes IOM, “Kami dibiarkan Mati Pelan – Pelan”
    Kemanusiaan

    Rohingya Protes IOM, “Kami dibiarkan Mati Pelan – Pelan”

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 8332Komentar

    PEKANBARU, 19 Januari 2026 — Seratusan pengungsi Rohingya menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor International Organization for Migration (IOM) di Pekanbaru, Senin (19/1/2026). Mereka menuntut pemulihan bantuan kebutuhan hidup yang dinilai terus berkurang dan tidak lagi mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Dari pantauan di lokasi, tepatnya di Jalan M Jamil, samping kawasan MTQ Bandar Serai, […]

    Saudi Bangun Kereta Cepat Rp112 Triliun, Indonesia Kaji Proyek Rp116 Triliun yang Baru Sampai Bandung
    Berita Bidik kasus Politik

    Saudi Bangun Kereta Cepat Rp112 Triliun, Indonesia Kaji Proyek Rp116 Triliun yang Baru Sampai Bandung

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 6935Komentar

    Riyadh – Dua proyek kereta cepat kini menjadi sorotan global karena menampilkan kontras yang tajam, Arab Saudi tengah membangun jalur superpanjang Land Bridge senilai Rp112 triliun yang menghubungkan Jeddah–Riyadh–Dammam sejauh 1.500 kilometer, sementara Indonesia masih mengkaji perluasan proyek Whoosh Jakarta–Bandung senilai Rp116 triliun untuk bisa menembus Surabaya. Perbandingan biaya ini menimbulkan perdebatan publik mengenai efektivitas, […]

    HARRIS Riverview Kuta Bali Tawarkan Paket Ramadan 2026, Menginap Bonus Takjil hingga Bukber Mulai Rp88.888
    Hotel

    HARRIS Riverview Kuta Bali Tawarkan Paket Ramadan 2026, Menginap Bonus Takjil hingga Bukber Mulai Rp88.888

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 5552Komentar

    BALI – Menyambut bulan suci Ramadan 2026, HARRIS Hotel & Residences Riverview Kuta Bali menghadirkan rangkaian promo spesial yang menyasar tamu keluarga, komunitas, hingga korporasi. Hotel yang berlokasi strategis di kawasan Kuta ini menawarkan paket menginap termasuk takjil gratis serta program buka puasa bersama (bukber) dengan harga mulai Rp88.888 net per orang. Manajemen hotel menyatakan, […]

    Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Membangkang Konstitusi, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden Play Button
    Politik Regulasi

    Gatot Nurmantyo Tuding Kapolri Membangkang Konstitusi, Aktivis Tegaskan Polri Tak Punya Sejarah Berkhianat pada Presiden

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 5575Komentar

    JAKARTA — Polemik mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 memantik perdebatan serius tentang arah reformasi dan batas kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo secara terbuka menuding Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan pembangkangan konstitusi, sementara sejumlah aktivis menilai tudingan tersebut berlebihan dan berpotensi membenturkan institusi negara. Gatot […]

expand_less