Breaking News
light_mode

Koalisi PULIHKAN Bali Tegaskan 8 Tuntutan Jadi Syarat Perdamaian dengan Pemerintah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mediasi gugatan warga negara di PN Denpasar berlanjut 24 September 2026; Koalisi meminta pemerintah menjalankan seluruh tuntutan terkait keadilan iklim, tata ruang, lingkungan, dan pencegahan banjir Bali.

DENPASAR – Koalisi Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan (PULIHKAN) Bali menegaskan seluruh tuntutan yang diajukan dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) menjadi dasar yang harus dipenuhi pemerintah apabila ingin mencapai kesepakatan perdamaian.

Perkara tersebut saat ini memasuki tahapan mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan kegagalan sistemik dalam pencegahan dan penanganan bencana banjir serta persoalan tata kelola lingkungan di Bali.

Perkara yang terdaftar di PN Denpasar tersebut sebelumnya diajukan oleh warga bersama Koalisi PULIHKAN Bali terhadap sejumlah pejabat dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Gugatan itu berangkat dari peristiwa banjir besar yang melanda Bali pada September 2025.

Dalam siaran pers tertanggal 15 September 2026, Koalisi PULIHKAN Bali menyatakan proses mediasi telah berlangsung pada 3 dan 10 September 2026. Mediasi tersebut difasilitasi hakim mediator I Putu Agus Adi Antara.

Pada pertemuan 3 September, pihak penggugat menyampaikan usulan serta syarat perdamaian. Selanjutnya, pada 10 September, para tergugat menyampaikan tanggapan terhadap usulan tersebut.

Koalisi menyatakan tetap membuka ruang perdamaian sepanjang kesepakatan yang dicapai mampu memberikan perlindungan nyata terhadap masyarakat dan ekosistem Bali dari risiko bencana iklim.

Namun, Koalisi menegaskan tidak ada satu pun poin tuntutan dalam gugatan yang akan dikurangi sebagai syarat perdamaian.

Delapan tuntutan yang diajukan mencakup penerbitan kebijakan keadilan iklim di tingkat nasional dan daerah; pengendalian alih fungsi lahan serta perlindungan lahan produktif di kawasan metropolitan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Koalisi juga meminta adanya moratorium perizinan usaha bagi investasi atau proyek pembangunan yang dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan ekosistem Bali, disertai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan Sarbagita.

Tuntutan berikutnya meliputi audit lingkungan terhadap kepatuhan korporasi di kawasan Sarbagita, penerapan legal due diligence yang mengikat korporasi dalam menjalankan usaha, serta audit dan penegakan tata ruang yang terintegrasi dengan kajian kebencanaan, perubahan iklim dan perlindungan ekologi.

Selain itu, Koalisi meminta pemerintah menyusun kebijakan pemulihan dan pencegahan agar bencana banjir tidak kembali terjadi, serta membuka dialog berkala dengan warga terdampak dan Tim Advokasi PULIHKAN Bali.

Tim Advokasi PULIHKAN Bali, Ignatius Rhadite, mengatakan gugatan tersebut tidak berorientasi pada tuntutan kompensasi materi.

“Gugatan ini diajukan dengan itikad baik untuk mewakili kepentingan jutaan masyarakat Provinsi Bali saat ini, untuk kepentingan generasi yang akan datang, sekaligus untuk setiap insan yang akan dilahirkan kembali suatu saat nanti/reinkarnasi, demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman (pro bono publico),” kata Ignatius Rhadite.

Menurut Rhadite, tuntutan yang diajukan merupakan respons terhadap berbagai kerusakan, kehilangan dan kerugian yang dialami masyarakat akibat peristiwa bencana iklim.

“Segala permintaan kepada Para Tergugat dilakukan agar di waktu-waktu mendatang tidak ada lagi dampak serupa yang dirasakan oleh warga Bali,” ujarnya.

Sementara itu, warga penggugat Suriadi Darmoko menegaskan gugatan tersebut diarahkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan dan pemenuhan kewajiban hukum pemerintah.

“Apabila mencermati isi gugatan, sangat jelas bahwa tidak ada motivasi ekonomi yang dikehendaki oleh para penggugat dalam permintaannya. Para penggugat secara tulus hanya memohonkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemenuhan kewajiban hukum para tergugat selaku penyelenggara negara melalui sejumlah kebijakan,” kata Suriadi.

Ia mengatakan kebijakan tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus ekosistem Bali dari risiko bencana akibat perubahan iklim.

Koalisi juga berharap para tergugat prinsipal, termasuk Presiden, para menteri, DPRD dan kepala daerah, dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi. Kehadiran mereka dinilai penting agar pemerintah dapat mendengar secara langsung pengalaman warga yang terdampak bencana.

Warga penggugat Ida Bagus Sukarya mengatakan ruang persidangan diharapkan dapat menjadi tempat untuk mempertemukan masyarakat terdampak dengan pemerintah.

“Kami berharap pemerintah yang digugat bisa hadir secara langsung di ruang persidangan, karena sejauh ini ketika kami selaku masyarakat akar rumput berkirim surat meminta audiensi atau menyampaikan pengaduan terkait masalah yang menimpa kami tidak direspons,” kata Sukarya.

“Melalui ruang persidangan ini diharapkan ada solusi-solusi nyata yang secara langsung dapat pemerintah sampaikan di hadapan kami,” lanjutnya.

Terhadap tanggapan pemerintah dalam mediasi 10 September 2026, Koalisi menyebut para tergugat pada prinsipnya mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh untuk mendorong pemulihan lingkungan dan ekosistem Bali.

Namun, Koalisi menyatakan sebagian besar tanggapan tersebut masih bersifat normatif dan belum menjawab aspek struktural yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan banjir di Bali.

Koalisi juga menyatakan sebagian tergugat belum memberikan penegasan apakah menerima atau menolak secara langsung delapan syarat perdamaian yang diajukan.

Dalam siaran persnya, Koalisi turut menyoroti ketidakhadiran sejumlah tergugat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dalam rangkaian persidangan hingga proses mediasi.

Pernyataan mengenai ketidakhadiran tersebut merupakan penilaian dari Koalisi PULIHKAN Bali sebagai pihak penggugat. Sebelumnya, pemberitaan mengenai perkara ini juga mencatat adanya sejumlah kuasa tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Agustus 2026.

Gugatan warga negara tersebut telah tercatat di PN Denpasar dan sebelumnya diberitakan menyasar sejumlah pejabat serta lembaga pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan Koalisi antara lain berkaitan dengan kebijakan keadilan iklim, perlindungan lahan, moratorium perizinan tertentu, audit lingkungan dan pemulihan tata kelola lingkungan.

Mediasi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026 dengan agenda dialog dan negosiasi antara pihak penggugat dan tergugat mengenai sejumlah poin dalam syarat perdamaian.

Koalisi PULIHKAN Bali menyatakan akan mempelajari lebih lanjut tanggapan para tergugat dan menyampaikan perkembangan proses mediasi kepada masyarakat.

Perkara ini menjadi bagian dari upaya warga yang meminta perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan setelah banjir besar Bali pada September 2025. Gugatan tersebut tidak hanya mempersoalkan penanganan bencana, tetapi juga membawa isu yang lebih luas seperti tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (5)

  • Laura Tanaka

    Penegasan bahwa seluruh 8 tuntutan PULIHKAN Bali menjadi syarat perdamaian menunjukkan mediasi di PN Denpasar harus menghasilkan komitmen yang konkret, bukan sekadar kesepakatan simbolis. Informasi tambahan terkait isu lingkungan dan kebijakan publik juga dapat dipantau melalui Dolphinradar.

    Balas29 Oktober 2026 6:50 PM
  • Grace Pennington

    Tahapan mediasi di PN Denpasar menjadi momentum penting agar delapan tuntutan PULIHKAN Bali tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dibahas dengan komitmen yang jelas dan terukur. Informasi digital seperti https://tripoai.pro juga dapat membantu memperluas akses publik terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

    Balas20 Oktober 2026 5:28 PM
  • Elena Underwood

    Tahapan mediasi di PN Denpasar menjadi momentum penting agar delapan tuntutan Koalisi PULIHKAN Bali benar-benar dibahas secara terbuka, bukan sekadar formalitas. Untuk membantu menyusun materi kampanye lingkungan yang lebih menarik, this tool bisa menjadi pilihan.

    Balas10 Oktober 2026 11:28 PM
  • Khaire Ardy

    Menarik bahwa delapan tuntutan Koalisi PULIHKAN Bali dijadikan syarat perdamaian dalam tahap mediasi di PN Denpasar, sehingga proses ini patut dikawal publik. Untuk memotong rekaman video mediasi secara praktis, the Video Cutter tool bisa membantu menyoroti bagian penting.

    Balas6 Oktober 2026 8:42 PM
  • Williemae

    Sandra teen model pool tablePicture of sex organs after sex changePussy pumped videosCialis usage for recreational sexBellville oh gloryholesHuge tit fucksAdult scouting
    award formsShaved head grow backGirl eating own pussy images xnxx Safe word bdsmOklahoma sex offender statutesTeen bathroom stripLeyla
    daybelge titsPatriotic thong bikiniFiction lighty hairy chestPauline murray penetrationMale masturbation porn video freeVintage avon lip gloss xnxxy.cc Xhamster mature
    milf with young manLadyboy thumbs cumAmy fisher long island free
    sex videoGiselle girls do pornBig breat teen naturals tits gros ewa sonnet
    dancingVirgin media complainDublin escort subNiche porn thumb galleriesMarried
    women sexual fantasy variety other men affairOld fat gril sex xnxx Lesbian strapon movie torrentEscort review el pasoFree
    comic vidio pornBig juggs porn videosVertebrae of an adult human and a giraffeDd bikini contestHuge cock shoved up
    assNaked teen casting slut loadGay turn onBlack cocks in pussy and minYoung emo fuckJessica
    lancaster boobsLick own cum on titsUncensored hentai 2010 jelsoft enterprises ltdAnal
    teen torture tubeTurkey gay bearU tube nice titsAdventure bikini bottom
    lego play set spongebob squarepantsBreast cancer spread symptomsGay chat chileCaught fucking gf

    Have a look at my blog :: website

    Balas5 Oktober 2026 3:51 AM

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selat Hormuz Memanas, Dunia Cemas! AS Tahan Langkah Militer di Tengah Ancaman Krisis Energi Global

    Selat Hormuz Memanas, Dunia Cemas! AS Tahan Langkah Militer di Tengah Ancaman Krisis Energi Global

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR — Ketegangan di kawasan strategis Selat Hormuz terus meningkat setelah Iran dilaporkan menargetkan kapal-kapal dagang yang melintas di jalur vital tersebut. Aksi ini dipicu eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari, dan kini mulai berdampak luas terhadap stabilitas energi global. Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu […]

  • Demokrat Bali Lepas 300 Tukik dan Bersihkan Pantai Lembeng, Perkuat Gerakan Langit Biru Indonesia Asri

    Demokrat Bali Lepas 300 Tukik dan Bersihkan Pantai Lembeng, Perkuat Gerakan Langit Biru Indonesia Asri

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    GIANYAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali melanjutkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat melalui Gerakan Langit Biru Indonesia Asri dengan menggelar aksi pelestarian lingkungan di Pantai Lembeng, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Jumat (7/8/2026). Kegiatan yang berkolaborasi dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Gianyar tersebut diisi dengan pelepasliaran 300 ekor […]

  • Kementerian Kebudayaan Terbitkan Buku Sejarah Baru, Luruskan Mitos Penjajahan 350 Tahun

    Kementerian Kebudayaan Terbitkan Buku Sejarah Baru, Luruskan Mitos Penjajahan 350 Tahun

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Jakarta, Minggu (14/12/2025). Peluncuran buku ini menandai upaya negara menghadirkan narasi sejarah Indonesia yang lebih kritis, berimbang, dan berbasis riset akademik mutakhir, termasuk merevisi anggapan lama bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, narasi penjajahan 350 […]

  • Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    Jelang HUT RI ke-80, KDM Dorong Pembebasan Tunggakan PBB di Jawa Barat

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Ray
    • 10Komentar

    BANDUNG – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan langkah yang dinilai pro-rakyat. Ia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Surat imbauan resmi telah diterbitkan pada Jumat, 15 […]

  • Apakah Tuhan Marah Kalau Kita Jarang Sembahyang? Ini Penjelasan dalam Ajaran Hindu

    Apakah Tuhan Marah Kalau Kita Jarang Sembahyang? Ini Penjelasan dalam Ajaran Hindu

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Denpasar — Pertanyaan mengenai apakah Tuhan akan marah ketika umat jarang melakukan sembahyang kerap muncul di tengah masyarakat. Dalam perspektif ajaran Hindu, hal tersebut dipandang bukan sebagai persoalan emosi Tuhan, melainkan berkaitan dengan kondisi batin manusia itu sendiri. Dalam ajaran Hindu, Tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa diyakini sebagai sumber kasih yang tidak terbatas. […]

  • Putu Gde Novyartha Resmi Pimpin PN Denpasar, Tegaskan Tak Ada Transaksional dalam Persidangan

    Putu Gde Novyartha Resmi Pimpin PN Denpasar, Tegaskan Tak Ada Transaksional dalam Persidangan

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 2Komentar

    DENPASAR — Putu Gde Novyartha resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggantikan Iman Luqmanul Hakim yang kini dipercaya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Barat. Pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan (sertijab) Ketua PN Denpasar berlangsung di Denpasar, Selasa (1/9/2026). Usai dilantik, Novyartha langsung menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan […]

expand_less