Thucydides Trap! Antinomi Amerika Serikat dan China Kian Menguat

Oleh: Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

JAKARTA – Hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi sorotan dunia setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat (POTUS) ke-45 dan ke-47, Donald J. Trump, ke Beijing bersama Menteri Pertahanan Pete B. Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta sejumlah CEO korporasi besar AS. Kunjungan tersebut dinilai sebagai momentum bersejarah di tengah meningkatnya rivalitas dua kekuatan utama dunia.

Sepuluh tahun sebelumnya, Presiden AS ke-44 Barack H. Obama juga pernah mengunjungi Hangzhou, China, dalam rangka KTT G20 pada 2016. Bahkan pada November 2011, Obama sempat melontarkan kritik keras terhadap Presiden China Hu Jintao menjelang KTT East Asia Summit di Bali. Kala itu, Obama juga dikabarkan menegur Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa terkait pernyataan mengenai penempatan pasukan AS di Australia yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan.

Sejak kekalahan industri manufaktur Amerika Serikat dari China pada krisis 2008, hubungan kedua negara berkembang dalam pola tarik-menarik yang bersifat antinomi. Dalam sektor tertentu, seperti pasokan tanah jarang, AS bergantung pada China. Namun di sisi lain, Washington membatasi ekspor chip teknologi tinggi dan komponen strategis ke Beijing. Rivalitas tersebut kemudian berkembang menjadi perang nilai tukar, perang teknologi informasi, perang sistem ekonomi, hingga persaingan militer terselubung dan perebutan legitimasi global.

Ketegangan geopolitik itu juga tampak di kawasan Teluk hingga Amerika Latin, baik melalui perang terbuka maupun konflik hibrida yang menunjukkan pola interconnectivity war sebagaimana pernah dijelaskan Mark Leonard pada 2015. Posisi Amerika Serikat semakin tertekan setelah dukungannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mendapat sorotan Mahkamah Internasional (ICJ), bersamaan dengan menurunnya dominasi dolar AS dalam sistem ekonomi global.

Sorotan lain muncul pada kehadiran Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam kunjungan tersebut. Rubio diketahui masih terkena sanksi larangan masuk ke China sejak 2020 akibat sikap kerasnya terhadap isu Xinjiang, Hong Kong, dan dukungannya terhadap Taiwan. Namun China tetap mengizinkannya masuk melalui perubahan administrasi nama keimigrasian menjadi “Marco Lu Biao”.

Langkah Beijing itu dinilai sebagai strategi diplomasi administratif untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Washington. China menunjukkan bahwa mereka tetap mencatat siapa lawan yang dihadapi, sekaligus menjaga ruang negosiasi agar tidak berkembang menjadi eskalasi militer yang berbahaya.

Dalam pertemuan itu, Presiden Xi Jinping disebut memperingatkan Trump mengenai potensi benturan besar terkait Taiwan, Iran, dan isu nuklir. China berusaha menghindari jebakan konflik besar, namun tetap mempertahankan posisi strategisnya terhadap kepentingan nasional.

Hubungan AS-China saat ini berada dalam pola competitive coexistence, yakni hidup berdampingan dalam persaingan penuh perebutan pengaruh. Hal itu terlihat dari penolakan Beijing terhadap perundingan lanjutan dengan Elbridge Colby, pejabat Pentagon yang dikenal sebagai arsitek strategi garis keras terhadap China.

Penolakan tersebut berkaitan dengan rencana penjualan paket persenjataan AS senilai USD14 miliar kepada Taiwan. Beijing menilai langkah itu melanggar prinsip “Satu China” serta mengancam keamanan nasional China. Meski Washington mengakui kebijakan “One China”, AS tetap berupaya memperkuat pertahanan Taiwan melalui suplai senjata dan dukungan militer.

Pentagon sendiri kini mengusung pendekatan “respect, realism, and clarity” dalam menghadapi China. Konsep itu mencerminkan pengakuan bahwa China bukan lagi kekuatan junior yang bisa ditekan sepihak. AS mulai mengubah strategi dari upaya menundukkan China menjadi pengelolaan persaingan agar konflik tidak berkembang menjadi benturan terbuka.

Namun, di mata Beijing, kebijakan Washington tetap dianggap menerapkan multiple suitable standard, yakni standar ganda yang disesuaikan dengan kepentingan hegemoninya sendiri. Amerika Serikat menekankan prinsip kedaulatan dan hukum internasional di Ukraina, tetapi secara simultan memperkuat militer Taiwan meski mengakui kebijakan “One China”.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana AS berusaha mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan global utama. Di sisi lain, China tampil semakin percaya diri membangun pengaruh melalui perdagangan, teknologi, BRICS, serta diplomasi internasional.

Menurut Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto, dunia saat ini sedang bergerak menuju era multipolaritas baru. Hegemoni lama mulai meluruh, sementara kekuatan baru belum sepenuhnya mapan. Situasi ini mendekati apa yang dikenal sebagai Thucydides Trap, yakni kondisi ketika kekuatan lama takut kehilangan dominasi, sementara kekuatan baru merasa waktunya telah tiba.

Sejarah menunjukkan bahwa benturan dua kekuatan besar hampir selalu memicu konflik, bukan semata karena ambisi pihak yang bangkit, tetapi juga akibat kecemasan pihak yang mulai kehilangan dominasi.

“Dunia sedang berdiri tepat di titik paling berbahaya itu,” tulis kedua penulis.

Mereka menilai perang modern tidak lagi dimulai dengan peluru semata, tetapi melalui perang tarif, semikonduktor, data, propaganda digital, hingga perebutan pengaruh ekonomi global.

Di tengah situasi tersebut, pertanyaan besar yang muncul adalah posisi Indonesia dalam pusaran rivalitas global antara Amerika Serikat dan China.

Editor – Tim