Breaking News
light_mode

Sahroni Kembali Duduki Kursi Wakil Ketua Komisi III DPR Usai Rapat Pleno

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Ahmad Sahroni kembali menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah ditetapkan dalam rapat pleno yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam rapat itu, Dasco menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi NasDem tertanggal 12 Februari 2026 terkait pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR, Ketua Kelompok Fraksi di Badan Anggaran (Banggar), serta anggota Banggar dari Fraksi NasDem. Pergantian tersebut dilakukan menyusul perpindahan Rusdi Masse Mappasessu ke Partai Solidaritas Indonesia.

“Pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi NasDem mengalami perubahan dari yang semula Saudara Rusdi Masse Mappasessu digantikan Ahmad Sahroni,” ujar Dasco saat memimpin rapat.

Dasco kemudian meminta persetujuan anggota Komisi III DPR terkait penetapan Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III. Usulan tersebut disetujui secara aklamasi oleh pimpinan dan anggota yang hadir.

Sebelumnya, Sahroni sempat dirotasi dari jabatan pimpinan Komisi III menjadi anggota Komisi I DPR pada Agustus lalu menyusul pernyataannya yang menuai kontroversi. Posisi yang ditinggalkannya saat itu diisi oleh Rusdi.

Dengan penetapan ini, susunan pimpinan Komisi III DPR RI kini terdiri atas Ketua Habiburokhman (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua Dede Indra Permana Sudiro (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua Ahmad Sahroni (Fraksi NasDem), serta Wakil Ketua M. Rano Alfath (Fraksi PKB).

Kembalinya Sahroni ke jajaran pimpinan Komisi III DPR menandai dinamika internal fraksi sekaligus konsolidasi struktur alat kelengkapan dewan di awal masa persidangan tahun ini.

Editor – Ray

Penulis

Pesonamu Inspirasiku

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ITB STIKOM Bali Lepas 373 Wisudawan, Siap Bertransformasi Jadi Universitas

    ITB STIKOM Bali Lepas 373 Wisudawan, Siap Bertransformasi Jadi Universitas

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    BADUNG – Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali kembali menorehkan sejarah baru melalui pelaksanaan wisuda ke-36 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Senin (20/10/2025). Sebanyak 373 wisudawan resmi dilantik dan meraih gelar Magister Komputer, Sarjana Komputer, dan Ahli Madya Komputer. Rektor ITB STIKOM Bali, Dr. Dadang Hermawan, menyampaikan bahwa wisuda kali ini tidak hanya […]

  • Dari Makassar PSI Menyusun Lompatan Politik! Mukernas Jadi Titik Awal Konsolidasi Nasional Menuju 2029

    Dari Makassar PSI Menyusun Lompatan Politik! Mukernas Jadi Titik Awal Konsolidasi Nasional Menuju 2029

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 5Komentar

    Makassar — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memanfaatkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar sebagai momentum strategis untuk menyusun lompatan politik nasional. Dari Kota Daeng, semangat baru dan soliditas kader digelorakan untuk menjadikan PSI sebagai kekuatan politik yang semakin diperhitungkan menjelang Pemilu 2029. Ketua Organizing Committee (OC) Mukernas PSI, Muamar Gandi Rusdi, menegaskan bahwa Makassar dipilih […]

  • Tanpa Pendidikan dan Kesejahteraan, Demokrasi Jadi Alat Manipulasi Kekuasaan

    Tanpa Pendidikan dan Kesejahteraan, Demokrasi Jadi Alat Manipulasi Kekuasaan

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Ray
    • 3Komentar

    Tanpa masyarakat yang terdidik dan sejahtera, demokrasi berisiko kehilangan substansi dan berubah menjadi sekadar prosedur politik. JAKARTA — Demokrasi kerap dipuji sebagai sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, demokrasi tidak selalu otomatis menghadirkan keadilan. Ketika pendidikan dan kesejahteraan masyarakat belum menjadi fondasi yang kuat, demokrasi justru berpotensi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan semata. […]

  • Polemik UNHI, Dewa Putu Sudarsana: Abaikan Arahan Sabha Pandita Sama dengan Alpaka Guru

    Polemik UNHI, Dewa Putu Sudarsana: Abaikan Arahan Sabha Pandita Sama dengan Alpaka Guru

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 13Komentar

    DENPASAR – Polemik proses pemilihan Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar kini menjadi perhatian serius kalangan umat dan tokoh Hindu. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan Hindu, Dewa Putu Sudarsana, yang menegaskan bahwa arahan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) wajib dihormati dan dilaksanakan. Menurut Dewa Sudarsana, dalam konteks ajaran Hindu, […]

  • Wacana Larangan Fotokopi e-KTP Soroti Paradoks Digitalisasi Layanan Publik

    Wacana Larangan Fotokopi e-KTP Soroti Paradoks Digitalisasi Layanan Publik

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 7Komentar

    Denpasar – Wacana penghentian praktik fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengingatkan bahwa penggandaan dokumen identitas tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa e-KTP sejatinya telah dilengkapi chip elektronik yang memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara digital […]

  • Agama di KTP, Simbol Iman atau Bentuk Pemaksaan

    Agama di KTP, Simbol Iman atau Bentuk Pemaksaan

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 4Komentar

    Jakarta, 22 September 2025 – Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 18.963 warga Jawa Tengah memilih mengubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi “Penghayat Kepercayaan”. Fenomena ini memicu perdebatan sengit setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penolakannya, dengan alasan penghayat kepercayaan tidak memenuhi syarat sebagai agama. Menurut Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, […]

expand_less